Pendidikan

Pendidikan

Optimalkan Pengelolaan Parkir, Dinas Pariwisata Teken PKS dengan Perumda PSM



PADANG - Sebuah Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dijalin antara Dinas Pariwisata Kota Padang dengan Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Perumda PSM) di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang, Jumat (10/5).

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh  Plt Direktur Utama (Dirut) Perumda PSM Poppy Irawan dan Plt Kadisbudpar Padang Didi Aryadi dengan disaksikan Wali Kota Padang Mahyeldi selaku mengetahui. Juga hadir dikesempatan itu Sekda Kota Padang Amasrul, pimpinan OPD terkait di lingkup Pemko Padang serta jajaran Direksi Perumda PSM dan lainnya.

Seperti diketahui, kerjasama yang diteken ini berkaitan tentang pengelolaan parkir dan kawasan wisata Pantai Air Manis dan kawasan wisata Pantai Padang. 

Wali Kota Mahyeldi saat itu menyampaikan, melalui perjanjian kerjasama ini diharapkan mampu mengoptimalisasikan pengembangan kawasan wisata di Kota Padang yang memerlukan pengelolaan objek wisata secara profesional dan berkredibilitas tinggi.

"Sebagaimana di kota ini terdapat kawasan wisata Pantai Air Manis dan Pantai Padang yang menjadi ikon dan memiliki potensi alam yang dapat dikembangkan untuk mendukung pariwisata di daerah," sebutnya.

Oleh karena itu harap wako, perjanjian kerjasama yang dijalin ini akan menghasilkan sinergi dari kedua belah pihak menjadikan dua objek wisata tersebut serta objek wisata lainnya menjadi objek wisata andalan Kota Padang ke depan.

"Sehingga dengan demikian, terciptanya objek-objek wisata yang nyaman, aman dan ramah keluarga. Sekaligus juga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi warga masyarakat Kota Padang," imbuhnya.

Sementara itu Plt Dirut Perumda PSM Poppy Irawan menyebutkan, ruang lingkup dalam perjanjian kerjasama ini meliputi beberapa hal khususnya terkait pengelolaan kawasana wisata Pantai Air Manis dan Pantai Padang. Diantaranya meliputi pemungutan retribusi, pengelolaan wahana permainan, pengelolaan parkir, pengelolaan usaha kecil menengah (UKM) sekitar lokasi objek wisata dan lainnya yang dirasa perlu.

"Untuk di kawasan Pantai Padang yang dilakukan yakni pengelolaan parkir di sepanjang lapau panjang cimpago (LPC). Selanjutnya kawasan pedestrian, pemungutan retribusi pemakaian kios LPC, pengelolaan Pujasera dan lainnya," sebutnya.

Tak hanya itu tambahnya, perjanjian kerjasama ini juga berkaitan dengan pengamanan dan promosi  pengembangan wisata, pembangunan sarana dan prasarana pendukung kepariwisatan serta pemberdayaan masyarakat di sekitaran objek wisata. Kemudian juga termasuk dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata melalui upaya promosi, penyelenggaraan event-event atau perayaan tertentu serta pengembangan 'chanelling' dengan pelaku jasa usaha kepariwisataan. 

"Selanjtanya juga termasuk kerjasama bagi hasil pendapatan pengelolaan dua kawasan wisata tersebut melalui penyediaan kelengkapan instrumen, petugas pelaksana  pemungutan, pengaturan bagi hasil pendapatan dan penatausahaan pendapatan yang disepakati oleh kedua pihak dengan Bapedan dan Inspektorat Kota Padang," jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, jangka waktu perjanjian kerjasama tersebut ditetapkan selama lima tahun terhitung sejak ditandatangani sampai 1 Juni 2024 serta dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi bersama. 

"Jadi untuk pengelolaan kawasan wisata Pantai Air Manis dan Pantai Padang insya Allah kita akan memulai pelaksanaannya terhitung mulai 1 Juni 2019 nanti. Kita berharap dapat didukung Pemko Padang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta seluruh elemen masyarakat setempat," harapnya.

(rel)

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera