Pendidikan

Pendidikan

Bupati Bangkalan Apresiasi Penyuluhan Hukum dari LMKI

BANGKALAN,   Lembaga Mediasi Konflik Indonesia (LMKI) audensi ke Kabupaten Bangkalan Madura, sekaligus menyerahkan Surat untuk mengadakan penyuluhan Hukum yang rencananya akan digelar tanggal 14 Oktober mendatang di Pendopo Kabupaten Bangkalan dengan menghadirkan pembicara dari BNNP Provinsi, Polda dan pakar Hukum. Audensi tersebut diterima langsung oleh Bupati Bangkalan R Abdullah Latif.

" Walaupun baru dua hari menjabat, pak bupati Bangkalan langsung bekerja dan merespon baik rencana penyuluhan hukum yang kami ajukan" Tutur Rahman Hakim, SH, MH Ketua Umum LMKI yang hadir bersama Moch. Efendi, SH selaku sekjend LMKI.



Menurut Rohman, LMKI terpanggil untuk menjadi penyuluh di Kabupaten Bangkalan, bahkan siap melakukan penyuluhan di masing-masing kecamatan dengan mengundang para lurah dan kepala desa, dan bahkan ditingkat kelurahan/desa dengan mengundang RW dan RT sesuai tingkatannya, hal itu agar warga Bangkalan paham akan tentang hukum.

" Pada dasarnya kami siap memberikan penyuluhan hukum kepada warga hingga ketingkat kecamatan, lurah, desa ini untuk memberikan pemahaman terkait persoalan hukum yang ada dimasyarakat, utamanya anggaran dana Desa yang selama ini lagi menjadi pembahasan publik," Tambah Moch. Efendi, SH Sekjend LMKI.


Ketum LMKI saatberkunjung ke SMK Yannas Husada

Ditepat terpisah Forum Masyarakat Madura Bersatu (FORMABES) menyambut baik penyuluhan hukum yang akan diadakan di Bangkalan, dan Formabes juga faham sekali tentang LMKI yang bisa dipercaya dalam memberikan penyuluhan hukum.

" Saya sudah lama mengenal sepak terjangnya LMKI, dan saya medukung penuh untuk memberikan penyuluhan hukum di Bangkalan, ini niat yang baik dan amanah yang harus diapresiai, dan Formabes akan ikut menjadi bagian dalam penyuluhan hukum tesebut," cetus RH. Nasir Zaini Ketum FORMABES yang juga penggagas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan, Bidang Farmasi Yannas Husada, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

(rr)

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera