Pendidikan

Pendidikan

Jimmy: EmDes Pimpin Padang, Intens Edukasi Warga soal Pertanahan dan Pengelolaan SDA



PADANG -- Sengketa tanah sudah menjadi masalah klasik di seantero nusantara, tak terkecuali di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Ketentraman dalam masyarakat sering terusik, sering terjadi "parang ladiang" (perkelahian dengan menggunakan parang-red) yang memakan korban jiwa maupun harta benda. Persoalan ini sudah menjadi salah satu penghambat pembangunan di tengah –tengah masyarakat selama ini.

Hal paling mendasar yang harus menjadi fokus perhatian utama pemerintah dalam menjamin pembangunan yang berkesinambungan adalah penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di masyarakat, sekaligus pemberian edukasi tentang aturan perundang-undangan pertanahan, sehingga ada panduan bagi masyarakat sebelum timbul kegaduhan yang sewaktu-waktu bisa memantik emosi, termasuk bentrok antara kelompok-kelompok masyarakat atau masyarakat dengan pihak pemerintah (aparatur-red) di lapangan.

"Kami selaku warga berharap, pemerintah selaku  pihak yang paling berwenang dalam menangani sengketa tanah dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) lebih fokus pada persoalan, sehingga bisa melihat persoalan ini dari akarnya. Selama ini, tindakan yang diambil pemerintah hanya sebatas meredakan masalah yang terjadi di masyarakat untuk sesaat, tanpa ada tindak lanjut yang bisa menyelesaikan secara tuntas. Mirisnya lagi, oleh kepala daerah, sengketa tanah justru dimanfaatkan sebagai ajang manuver politik, cari simpati dan sejenisnya.

Nah, seiring moment Pilkada Padang 2018, besar harapan kami pasangan calon nomor urut 1 yakni Emzalmi - Desri Ayunda diberikan kekuatan oleh Allah Swt dan terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Padang periode berikut, sehingga persoalan sengketa tanah yang belum terselesaikan oleh pemimpin Kota Padang terdahulu bisa diselesaikan dengan baik oleh mereka," ungkap Jimmy, warga Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangan Padang, dalam kesempatan wawancara dengan www.sumateratime.com, di kediamannya, baru-baru ini. 

Ia lebih lanjut memberikan beberapa saran sebagai masukan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan persoalan ini. 

Menurut Jimmy, pemerintah seharusnya lebih tegas mengambil tindakan. Batas – batas wilayah kelurahan atau desa harus jelas, dan harus bertindak tegas bagi oknum - oknum yang jadi provokator dalam masyarakat sesuai hukum yang berlaku. Untuk memperjelas kepemilikan tanah ulayat, pemerintah harus mengadakan dialog langsung dengan tokoh - tokoh masyarakat adat setempat. Pemerintah bisa menjadi fasilitator untuk menghadirkan semua tokoh masyarakat atau tokoh - tokoh adat yang memiliki sejarah atau hak atas tanah tersebut. Dalam forum tersebut pemerintah bisa mendengarkan secara langsung kisah sejarah atau bukti - bukti kepemilikan atas tanah yang disampaikan oleh para tetua adat sehingga pemeritah bisa menganalisa dan tahu pasti sejarah mana yang benar dan yang salah. 

Dan jikalau masih ragu dengan semua bukti-bukti sejarah dari masing-masing suku, langkah terakhir bisa dilakukan sumpah adat. Karena sumpah adat bisa membuktikan kebenaran tanpa dipengaruhi logika. 

"Kita tidak akan maju dan berkembang, kalau persoalan sengketa tanah dan pengelolaan SDA di tengah-tengah belum diselesaikan secara tuntas. Untuk itu perlu pemberian edukasi dan sosialisasi secara intens kepada masyarakat sehingga masyarakat terbebas dari kebutaan atau ketidakmengertian tentang peraturan perundang-undangan pertanahan dan pengelolaan SDA di wilayah masing-masing. Kami optimis, jika amanah memimpin Kota Padang ada di pundak EmDes, pasangan ideal ini mampu merealisasikan harapan kami nantinya, " papar Jimmy. 

(ede)

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera