Pendidikan

Pendidikan

Desri Ayunda: Hak Warga di Sektor Krusial Belum Terpenuhi, Pemerintah Daerah Jemput Bola ke Pusat!


PADANG -- Dua persoalan mendasar yang harus dicarikan solusinya oleh pemerintah daerah pada saat ini adalah bagaimana masyarakat tak terbentur mahalnya biaya berobat ke rumah sakit, serta bagaimana anak-anak dari keluarga pra sejahtera bisa mengenyam pendidikan di bangku sekolah. 

Calon Wakil Walikota Padang, Desri Ayunda, menekankan hal tersebut, menyikapi fenomena akhir-akhir ini bahwa ternyata persentase warga pra sejahtera di Kota Padang masih terbilang besar, terbukti dengan masih adanya sejumlah kawasan kantong kemiskinan di "kota bingkuang" ini. Masih sangat banyak warga yang belum memperoleh haknya di dua sektor krusial, yakni pendidikan dan kesehatan. Seharusnya ini merupakan tanggungjawab pemerintah untuk mengentaskannya. Ini menandakan, pemimpin Kota Padang saat ini tidak pro rakyat, cenderung abai dengan persoalan-persoalan warga pra sejahtera, sebaliknya lebih intens pada upaya pencitraan dan penghamburan APBD untuk hal-hal yang sebenarnya kalah krusial dibandingkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah pusat sudah meluncurkan program  Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Tetapi warga tidak mendapatkan haknya, walau mereka tergolong warga tidak mampu. Bermacam alasan dikemukakan, misalnya tidak terdata, ada juga yang sudah didata, tidak keluar namanya,"  ungka Desri di sela-sela senam pagi di Posko Induk Relawan Emzalmi-Desri Ayunda, Minggu (6/5/2018).

Menurutnya, terpenuhinya hak warga akan pendidikan dan kesehatan adalah tangungjawab pemimpin di daerah. Sebab, warga telah memberikan amanah untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara. 

"Solusinya adalah bagaimana kita lebih memperdayakan RT/RW untuk melakukan validasi data warganya yang benar-benar tidak mampu untuk diusulkan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena yang tahu sama masyarakat itu adalah RT/RW. Setelah data divalidasi dengan kelurahan, disatukan ke Dinas Sosial. 

"Pemerintah daerah jangan hanya menunggu hujan dari langit turun, tetapi harus jemput bola hingga ke Kementerian Sosial. Tidak bisa kita hanya menyalahkan pemerintah pusat, sementara kita yang punya rakyat tidak berbuat apa-apa," tegas Desri seraya menyatakan siap jemput bola ke Kementerian Sosial bersama OPD terkait bilamana warga Kota Padang memberikan amanah pada 27 Juni 2018 nanti. Ini sesuai komitmen pasangan Emzalmi dan Desri Ayunda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Padang.

"Kantong-kantong kemiskinan itu berada di daerah pinggiran kota. Peningkatan ekonomi daerah pinggiran kota kita prioritaskan. Emzalmi dan Desri akan mewujudkan Padang sebagai kota maju, religius dan mandani berbasis pariwisata, pendidikan, perdagangan, dan industri kreatif," ujarnya.

Menurut Desriangka kemiskinan di Kota Padang mencapai 26 persen. Dan Emzalmi-Desri sudah memiliki program jitu untuk mengentaskan kemiskinan tersebut.


*Tak Ada Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pada kesempatan yang sama, Koalisi Padang Bersatu, Wahyu Iramana Putra, mengungkapkan, program peningkatan kesejahteraan masyarakat saat ini boleh dikatakan tidak ada. Untuk itu, pemimpin yang ada sekarang tak usah dilanjutkan, tetapi diganti dengan kepemimpin yang ideal untuk Kota Padang.

"Yang banyak itu program pencitraan, misalnya lomba qasidah yang menghabiskan anggaran Rp8 milyar lebih dan pembuatan tagline Padang Kota Tercinta yang menghabiskan anggaran Rp6 miliar," ungkapnya di 

Selain itu, katanya, rehab rumah dinas, dan pembuatan taman yang menghabiskan anggaran milyaran. Jika anggaran itu digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat, paling tidak angka kemiskinan tidak naik.

"Kegagalan program kesejahteraan rakyat ditutupi dengan pencitraan. Padahal, tolak ukur keberhasilan pemimpin tersebut bagaimana dia mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menambah orang miskin," pungkas Wakil Ketua DPRD Kota Padang ini. 

Atas dasar itu lah, ungkap Wahyu, partai-parti politik bergabung ke dalam Koalisi Padang Bersatu mengusung pasangan calon nomor urut 1 di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang 27 Juni 2018, Emzalmi dan Desri Ayunda.

"Makanya, kami gabungan partai politik sepakat untuk mengusung dan mendukung pasangan perpaduan birokrat dan profesional ini, karena visi misi mereka untuk kesejahteraan semua lapisan masyarakat," ujarnya.

Wahyu mengatakan, pihaknya terus melakukan penawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, jika program yang telah diusulkan oleh pemerintah sarat dengan lobi politik.

"Satu fraksi tidak setuju misalnya, lobi pemerintah ke fraksi lain lolos, kan percuma saja. Seharusnya, sebelum mereka memberikan usulan harus mereka kaji dengan matang," pungkasnya.

(yhy/ede)




AMOI # aliansi media online & telekomunikasi Indonesia

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera