Pendidikan

Pendidikan

DPRD Tetap Desak Pemko Padang Batalkan atau Revisi Perwako No. 11 Tahun 2018


PADANG -- Anggota DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa, tetap mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Padang membatalkan atau merevisi Peraturan Walikota (Perwako) Padang Nomor 11 tahun 2018 tentang Kategori dan Besaran Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

"Kami tetap mendesak perwako tersebut dibatalkan atau direvisi. Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap berjuang untuk itu," tegas pria yang akrab disapa Esa ini, Rabu (18/4/2018). 

Bahkan, kata Esa, ia bersama fraksinya tetap meminta Perwako Nomor 11 tahun 2018 yang dianggap mengebiri bantuan sosial kepada masyarakat tersebut untuk dibatalkan. Ia selama ini mendesak agar DPRD mengeluarkan surat rekomendasi pembatalan.

"Cuma saya tidak tahu, karena ada pimpinan yang bilang tidak usah mengeluarkan rekomendasi, tetapi cukup pembicaraan pimpinan dengan pemko. Sekda memang mengatakan akan memperbaiki, tetapi bagian mana yang diperbaiki, belum kelihatan bagi kita," ungkap Ketua DPC PPP Kota Padang ini. 

"Yang menjadi pertanyaan, kenapa perwako tersebut lebih dahulu dikeluarkan, sedangkan perdanya saja belum lahir?" tanyanya.

(tos)




AMOI # aliansi media online & telekomunikasi Indonesia

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera