Pendidikan

Pendidikan

Masukan untuk Menhub: Ketimbang Sibuk Ngurusi Hijab, Mending Bersih-bersih Internal


Oleh: Hari Purwanto, Aktivis Rumah Gerakan 98


DUKUNGAN dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terhadap keinginan Bupati Aceh Besar yang mewajibkan pramugari maskapai menggunakan hijab saat melangsungkan penerbangan dari dan ke Aceh, tidak selevel dengan kapasitasnya sebagai Menhub yang hanya mengurus soal hijab.

Ada hal yang lebih penting untuk didukung oleh Budi Karya, yakni soal komitmen mendukung pemberantasan korupsi di Kemenhub. 

Publik kembali harus diingatkan peristiwa Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) terhadap anak buah dari Budi Karya, dimana KPK melakukan OTT terhadap Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kemenhub,  Antonius Tonny Budiono.

KPK menetapkan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan sebagai tersangka suap terkait perizinan pengadaan proyek-proyek di Ditjen Hubla seperti proyek di Pelabuhan Tanjungmas, Semarang, serta mengamankan barang bukti uang senilai Rp18,9 miliar dan rekening dengan saldo sebesar Rp1,174 miliar pada operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Rabu (23/8/2017).

Pada Oktober 2016, Polda Metro Jaya menangkap tangan 3 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kemenhub yang diduga melakukan pungli. Praktik pungli ini sudah diselidiki aparat polisi selama sepekan terakhir. OTT tersebut merupakan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sendiri sudah angkat tangan akan terjadinya pungli yang masif di institusinya itu.

Dua OTT ini semakin menunjukkan kegagalan Menhub Budi Karya dalam mendorong pemerintahan yang bersih seperti tertuang dalam program Nawa Cita Presiden Jokowi. Seharusnya, sebagai atasan, Menhub mampu melakukan pengawasan, dan membina anak-anak buahnya untuk tidak menerima suap atau terlibat dalam kasus korupsi, bukannya semata mengurusi aturan hijab bagi maskapai penerbangan yang dari dan ke Aceh. 

Saatnya Budi Karya bersih-bersih internal Kemenhub daripada urusi hijab yang tidak sebanding dan selevel dengan jabatan yang disandang sebagai Menhub. Pemanggilan KPK terhadap Budi Karya pada bulan oktober 2017 sudah dilakukan namun itu tidak cukup dengan kehadirannya saja tapi Budi Karya harus pro aktif memberikan informasi kepada KPK dan turut serta mendukung pemberantasan korupsi dan bersih-bersih di lingkungan Kemenhub, apalagi sudah terjadi OTT oleh KPK sebanyak 2 kali selama kepemimpinan Budi Karya Sumadi.

###




AMOI # aliansi media online & telekomunikasi Indonesia

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera