Pendidikan

Pendidikan

Dewan Harapkan Uji Publik Rencana Dapil dan Alokasi Kursi Hasilkan yang Terbaik

PADANG -- Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti mengharapkan, Uji Publik Rencana Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi DPRD Kota Padang dan Pemilu 2019 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang betul-betul dapat menghasilkan penetapan Dapil yang mencerminkan keterwakilan rakyat.

"Apa yang kita lakukan hari ini, semoga dapat mewakili aspirasi masyarakat Kota Padang," ujarnya ketika menghadiri kegiatan Uji Publik Rencana Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi DPRD Kota Padang dan Pemilu 2019, Kamis, 8 Februari 2018 di Pasca Sarjana FISIP Universitas Andalas.

Ia mengatakan, sesuai tugasnya, DPRD Kota Padang tentu terkait dengan penganggaran kegiatan. Dan hasil dari kegiatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi DPRD Kota Padang dari segi penganggaran.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra mengaku berkali-kali sudah mengingatkan Pemerintah Kota Padang terkait jumlah penduduk kota tersebut. Ia mengatakan, saat ini, jumlah penduduk Kota Padang sudah lebih dari 1 juta.

Asri Naldi, salah seorang narasumber pada kegiatan itu mengatakan, tidak mungkin jumlah penduduk Kota Padang kurang dari 1 juta. Untuk itu, ia berharap ke KPU Kota Padang, kalau masih bisa ditinjau ulang, maka ini akan menguntungkan Kota Padang. 

"Pada tahun 2014, dikatakan berjumlah 871.564 jiwa. Jadi tidak mungkin pertumbuhannya hanya 12.203 jiwa, sehingga jumlah penduduk Kota Padang dikatakan 883.767 jiwa saat ini. Kalau pertumbuhannya 1 persen saja per tahun, maka seharusnya penduduk Kota Padang bertambah 11 ribu per tahun," cakapnya. 

Ia mengatakan, jumlah penduduk suatu daerah akan berpengaruh kepada jumlah kursi di DPRD Kota Padang. Kalau saat ini dikatakan penduduk Kota Padang dibawah 1 juta jiwa, maka jumlah kursinya hanya 45 kursi, maka kalau lebih dari 1 juta maka jumlah kursi di DPRD Kota Padang akan menjadi 55 kursi. 

Namun, Mahyudin dari KPU Kota Padang menegaskan, data yang dipedomani KPU Kota Padang berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. "Jadi, tidak bisa kita tinjau ulang lagi," ungkapnya.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Padang Muhammad Sawati dan dihadiri pimpinan partai politik se Kota Padang dengan menghadirkan empat orang narasumber yang berkompeten dalam bidang kajian politik dan politik budaya. Sebagai pembanding, KPU Kota Padang juga mengundang beberapa lembaga survei lokal.

(bts/by/rki)

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera