Pendidikan

Pendidikan

Tak Prosedural, DPD IPK Kota Batam Pertanyakan Keabsahan Surat DPD Kepri


BATAM, KEPRI -- Dewan Pimpinan Dearah  Ikatan Pemuda Karya (DPD IPK) Kota Batam menggelar silaturahmi suasana Tahun Baru 2018 di sekretariat DPD Kota Batam, kawasan Batuaji,  Sabtu (13/1/2018). Acara silaturahmi dihadiri Ketua DPD Kota Batam, Benhauser Manik dan pengurus DPD Kota Batam serta Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kota Batam.

Di sela acara silaturahmi DPD IPK Kota Batam membahas surat yang dilayangkan DPD IPK Provinsi Kepri terhadap Ketua dan Sekretaris DPD Kota Batam berdasarkan surat nomor : 001/Non Aktif-BTM/IPKProv-Kepri/XII/2017, tentang penonaktifan Ketua dan Sekretaris DPD IPK Kota Batam periode 2016-2021 dan DPD IPK provinsi Kepri mengambil alih kepemimpinan DPD IPK Kota Batam hingga ada keputusan baru.

Para pengurus dan kader DPD IPK Kota Batam yang hadir menyangkal keabsahan surat tersebut dan akan mempertanyakan surat tersebut ke DPD IPK Kepri

" Ada keganjilan di surat tersebut dan kita harus bersama-sama untuk mempertanyakan surat tersebut ke DPD IPK provinsi Kepri ", tutur Defianti, Bendahara DPD IPK Kota Batam, di sela acara silaturahmi, Sabtu (13/1/2018).

Sementara Dansatgas Maha Sakti Karya DPD IPK Kota Batam, Suherman  mengatakan,  jelas-jelas surat tersebut tidak etis, sebelum surat pemberhentian Ketua DPD IPK Kota Batam mereka telah membentuk pengurus baru, dan surat tersebut tidak diketahui Ketua DPD IPK Kepri, Andi Kusuma, karena yang menandatangani surat tersebut saudara adalah Guntur Siregar, Ketua Harian.

Ketua OKK DPD IPK Kota Batam, L Jaya Hutasoit menegaskan bahwa tidak ada kekuatan atas surat tersebut untuk memberhentikan Benhauser Manik. Seharusnya ada rapat luar biasa.

Surat yang dilayangkan DPD IPK provinsi Kepri terhadap Ketua DPD IPK Kota Batam menurut Ketua PAC Sekupang, M. Gultom tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Ketua DPD IPK Kepri, Andi Kusuma.

"Ini bukan surat dadakan, jadi surat tersebut tidak sah, karena surat tersebut tidak ditandatangani ketua DPD Kepri", tegasnya.

Pernyataan Ketua PAC Sekupang dipertegas kembali oleh Penasehat PAC Sekupang, R Siagian.

"Surat yang dilayangkan DPD IPK Kepri ke DPD IPK Kota Batam tidak layak ditanggapi, surat tersebut tidak sah. Dalam hal ini DPD IPK Kepri sebaiknya menggelar rapat dan mengambil sikap, serta meminta klarifikasi terkait timbulnya surat tersebut", lanjut R Siagian menambahkan pernyataan Ketua PAC Sekupang.

* Ada Permainan? 

Menurut Ketua PAC Bengkong, yang disampaikan melalui Sekretaris Liston Sitorus bahwa surat yang dilayangkan tersebut adalah rekayasa dan ada sebuah permainan atau pun kepentingan.

"Ini adalah permainan dan ada kepentingan-kepentingan sendiri, surat ini tidak sah dan direkyasa. Yang melakukan pembangkangan siapa ?, ya mereka yang menandatangani surat tersebut terhadap Ketua DPD IPK Kepri, sebab surat tersebut tidak diketahui Ketua DPD IPK Kepri, bapak Andi Kusuma. Dan surat ini harus  dipertanyakan kepada Ketua DPD IPK provinsi Kepri, bapak Andi Kusuma", papar Liston Sitorus.

Begitu juga dengan Ketua PAC Lubuk Baja, Reinhard Tobing yang  mempertanyakan tandatangan  dari 7 PAC yang  menanda tangani surat tersebut.

" Siapa Ketua PAC yang menandatangani surat pernyataan tesebut, mana buktinya?," kejar Reinhard.

Ketua DPD IPK Kota Batam, Benhauser Manik menanggapi surat DPD IPK provinsi Kepri yang ditujukan kepada dirinya sesuai dengan pasal 7 dan pasal 8 butir a,b,c bahwa dirinya semenjak bergabung dengan IPK tidak pernah melanggar Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) dan aktif melaksanakan program-program organisasi dan selalu menjunjung tinggi nama dan  kehormatan organisasi.

"Kita sudah melakukan penghijauan untuk kota Batam dengan menanam ribuan pohon yang bekerjasama dengan Pemko Batam, audensi dan silaturahmi dengan instansi pemerintah. Serta segala kegiatan di DPD IPK Kota Batam selalu berkordinasi.  Dan saya tegaskan  tidak pernah mencari keuntungan untuk diri saya pribadi di organisasi IPK, dari pekerjaan yang saya lokani sudah cukup buat saya ", tegas Benhauser Manik yang memiliki latar belakang seorang pengusaha.

Benhauser Manik sangat menyayangkan sikap DPD IPK Provinsi Kepri terhadap rapat pleno yang digelar DPD IPK Kota Batam pada tanggal 12 dan 15 Desember 2017 yang lalu. Dimana Benhauser Manik, sebagai Ketua DPD Kota Batam yang dilantik tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan serta undangan terhadap dirinya dalam kegiatan tersebut.

" Keputusan rapat pleno yang diadakan pada tanggal 12 dan 15 Desember. Keputusan rapat pleno yang lalu itu tidak sah, siapa yang hadir di rapat pleno dan Ketua PAC mana yang menandatangani surat tersebut?",tambahnya.

Di salah satu poin surat yang dilayangkan DPD IPK Kepri kepada Ketua DPD IPK Kota Batam, Benhauser Manik, dituliskan bahwa sebelum mengambil keputusan telah meminta nasehat kepada Dewan Penasehat DPD IPK provinsi Kepri.

"Siapa dewan penasehat yang dimaksud?", tanya Benhauser.

Terkait Sekretaris DPD IPK Kota Batam, Jusuf Nababan, Benhauser menegaskan bahwa permasalahan yang saat ini menimpa Sektum tidak ada kaitannya dengan organisasi. Sekretaris bermasalah dengan usaha yang dilakoninya dan tidak membawa nama organisasi dalam kegiatan usahanya.

Surat yang dilayangkan terhadap dirinya (Benhauser Manik-red) dianggap sebagai pembohongan publik dan tidak benar serta banyak keganjilan di surat tersebut. 

"Mengapa saya sampaikan demikian? Surat tersebut ditandatangi oleh sekretaris Kepri saudara Tony Siahaan tanpa membaca dengan seksama serta mengerti apa yang tertuang di dalam AD/ADRT serta Peraturan Organisasi. Satu hal yang sangat menggelitik seorang ketua harian yang melakukan penandatangan tanpa diketahui oleh Ketua DPD I Kepri Andi Kusuma. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena saya pertayakan langsung kepada Ketua Andi perihal surat tersebut melalui komunikasi telepon yang mengatakan tidak mengetahuinya. Apakah begitu mudahnya setiap surat yang keluar tidak diketahui oleh ketua? Hal ini menimbulkan pertayaan besar. Hal ini patut menjadi perhatian apa yang sesungguhnya terjadi di tubuh IPK Kepri?," tutur Benhauser Manik.

Benhauser Manik akan meminta kepada Ketua DPD IPK Kepri, Andi Kusuma untuk klarifikasi surat tersebut serta meminta pertanggungjawaban terhadap surat yang ditandatangani oleh Guntur Siregar dan Toni Siahaan. Melalui hasil kesepakatan rapat maka pengurus DPD II serta 5 PAC akan mengirimkan surat melalui sekretariat DPD tingkat II yang dikirimkan kepada Ketua DPD I untuk melakukan kunjungan ke kantor DPD I IPK Kepri dengan menghadirkan seluruh jajaran pengurus serta Pembina IPK Kepri untuk mempertanyakan langsung sehingga hal ini tidak terus berkelanjutan.

"Saya perlu menekankan jangan terlalu mudah dihasut oleh orang-orang yang sengaja menciptakan kegaduhan ini hanya untuk kepentingan pribadi," ujar Benhauser Manik.

Pada forum silaturahmi pengurus DPD tingkat II kota Batam tersebut juga, Benhauser manik menyampaikan pada forum untuk permohonan mengundurkan diri dari jabatannya, dikarenakan kesibukan pekerjaan yang cukup padat. Akan tetapi satu suara dalam forum tersebut tidak menerima permohonan pengunduran dirinya, dan harus tetap menjabat sebagai ketua IPK Kota Batam

(




AMOI # aliansi media online & telekomunikasi Indonesia

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera