Pendidikan

Pendidikan

Saling Serang, Fahri Hamzah Ungkap "Bobrok" Pimpinan PKS

JAKARTA -- Politikus senior yang masih kader PKS, Fahri Hamzah, terlibat adu argumen dengan seseorang di lini masa Twitter. Dalam perdebatan yang terkait kursi pimpinan DPR itu, Fahri mencuitkan kalimat 'Boleh melakukan kesalahan apapun yg penting taat Qiyadah?' Fahri punya penjelasan.

"Sekarang sederhana aja, contoh yang paling baru... saya nggak sebut contoh, banyak contohnya sebenarnya, tapi trennya begitu di PKS itu," ujar Fahri ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Januari 2018. 

"Orang itu boleh melakukan kesalahan apa pun, bagi pimpinan PKS, asal nurut dia selamat. Mulai dari yang pernah kasus korupsi sampai kasus... waduh jeleklah kalau diungkapkan. Kasus korupsi saya sebut karena relatif bisa dibaca siapa-siapa, nggak ada yang namanya pemecatan dari seluruh struktur keanggotaan," Fahri menambahkan. 

Menurut Fahri, di PKS ada etika kepatuhan terhadap pimpinan partai yang tinggi. Andai membangkang dari kebijakan partai, kata Fahri, kader itu pasti dipecat.

"Tapi begitu Anda kritis, Anda dipecat dan dicabut akarnya karena mereka terganggu otoritas itu dan nggak boleh ada orang kritis, dicabut!" ucap Fahri. 

Fahri mengatakan kariernya di PKS selama 25 tahun, sejak sebelum masa partai, dicabut hingga akar-akarnya hanya karena kritis dan berbeda pendapat dengan pimpinan partai. Fahri mengkritik keras hal tersebut.

"Jadi di sana itu boleh melakukan kejahatan apa pun, yang penting jangan beda pendapat," katanya. 

Fahri menyayangkan jika PKS terus seperti itu, yakni memperbolehkan kejahatan apa pun asalkan tidak kritis terhadap pimpinan partai. Menurut Fahri, PKS tak akan menjadi partai besar dalam waktu dekat. 

"Kapan PKS mau jadi partai besar kalau justru perbedaan pendapat itu yang menjadi sebab dia dihabisi dengan doktrin taat? Omong kosong itu! Itu kan pimpinan-pimpinan bermental kecil ajayang begitu," kritik Fahri.

PKS Sebut Fahri Hamzah Putus Asa

Sementara itu,  PKS menyebut langkah Fahri merupakan bentuk keputusasaan.

"Fahri seperti hari ini, kehebatan yang diakuinya itu berkat dan didikan pembinaan PKS. Harusnya terima kasih dengan PKS, sebelum di PKS, dia bukan siapa-siapa. Karena dia PKS, dia baru dikenal, Fahri sebagai Wakil Ketua DPR. Sebelum jadi anggota PKS, baik setelah dipecat atau mundur, dia itu besar karena PKS," ujar Kepala Departemen Hukum dan HAM PKS Zainuddin Paru dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat, 5 Januari 2018.

Dalam kritiknya, Fahri menyebut PKS menerapkan asas ketaatan yang tinggi dan akan memecat setiap kader yang kritis. Zainuddin membantahnya dan menyebut kepemimpinan di PKS sangat terbuka, tapi semua kader partai harus patuh pada kebijakan partai.

"Di PKS itu amat sangat terbuka dan memberi kebebasan ke semua orang, baik dari pengurus pusat, wilayah, daerah, kader tingkat terkecil, dan anggota biasa boleh bicara untuk berpendapat, menyampaikan kritik dan saran terhadap suatu hal yang masih dalam proses diskusi, selama tidak menyalahi akhlak dan moral atau hal-hal tidak baik," jelasnya.

"Ketika suatu hal sudah diputuskan, kalau kami musyawarah syuro, walau di awal tidak setuju, dia harus tunduk dengan keputusasaan itu. Tidak ada istilah diktator dan arogan. Dibuka ruang seluas-luasnya, sampai pada waktunya mengambil keputusan. Setiap keputusan yang diambil sudah merupakan konsensus dan semua kader baik pengurus atau anggota biasa, dia ikut dengan keputusan itu," imbuhnya.

Fahri pun menyinggung soal kader PKS yang menjadi koruptor tapi tidak dipecat dari partai. Sedangkan dia yang mengkritik justru dipecat. Menanggapi statement Fahri tersebut, Zainuddin menilai itu sebagai bentuk keputusasaan. Sebab, PKS yang telah memecat Fahri tidak memasukkannya kembali sebagai bakal caleg untuk Pemilu 2019.

"Itu kan bagian dari keputusasaan dari Fahri karena sudah dipecat, apalagi kesempatan untuk menjadi calon anggota DPR sudah tidak ada lagi. Daftar pencalonan anggota Dewan sudah di-launching oleh hampir semua partai, termasuk PKS, dan tidak ada nama Fahri dari PKS," terang Zainuddin.

"Bacaleg sudah di-launching oleh DPP akhir November atau awal Desember lalu, nama Fahri tak ada. Posisinya sudah di luar PKS, jangan lagi urus internal PKS. PKS akan tetap hidup, roh besarnya PKS ada di kader yang tulus, yang tidak mengumbar amarah, kebencian, dan membuka aib," sambung dia.

Zainuddin juga membantah PKS tidak bertindak tegas terhadap kadernya yang terlibat korupsi. Namun, menurutnya, keputusan tersebut oleh PKS tidak pernah disampaikan kepada publik untuk menjaga nama baik.

"Bahwa tuduhan oleh FH terhadap anggota PKS yang korupsi ataupun masalah lainnya, sudah pasti mereka mendapatkan sanksi yang setimpal. Tapi semua keputusan itu, tidak oleh PKS tidak pernah disampaikan kepada publik. Itu semua semata-mata untuk menjaga nama baik yang bersangkutan dan kemaslahatan bersama," papar Zainuddin.

Ini disebutnya sama seperti pemecatan Fahri dari PKS. Zainuddin mengatakan justru Fahri sendiri yang mengungkap soal pemecatannya dari PKS.

"Termasuk pemecatan terhadap FH sendiri. Awalnya DPP PKS menyimpan rapat di internal PKS saja. Justru FH sendiri yang buka ke publik," kata dia.

Zainuddin pun meminta Fahri tidak saling menyerang dengan para pimpinan PKS. Meski PKS sudah memecat Fahri, hingga saat ini Wakil Ketua DPR tersebut masih melawan di jalur hukum atas pemecatannya dari partai dan keputusan belum inkrah.

"Kami kirimkan doa, mudah-mudahan Fahri husnul khatimah, akhir atau ending yang baik, walau tidak lagi bersama PKS. Jadi makanya saya mulai dengan baik. Walau sudah tidak di PKS, jangan saling menyakiti, engkau di sana kami di sini, jangan saling menyakiti," bebernya.

(by/detik.com)


bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera