Pendidikan

Pendidikan

Menteri PUPR: K3 Langkah Pemerintah Dorong Kontraktor Taat SOP


JAKARTA -- Keselamatan pekerja harus menjadi perhatian serius bagi dunia jasa konstruksi nasional. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengingatkan kontraktor Indonesia agar tidak mengabaikan sistem kesehatan dan keselamatan kerja (K3) setiap menggarap proyek.

"Apa yang sudah kita tandatangani bersama tadi, tentang materialnya, manusianya, peralatannya, metodologinya, teknologinya yang harus sesuai dengan yang disepakati dan distandarkan dengan kaidah-kaidah yang ada," tegas Basuki saat meresmikan Komite Keselamatan Kerja (KKK) di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (29/1/2018).

Menurut Basuki, wajar saja mental rata-rata kontraktor Indonesia turun, minder tatkala melihat hasil pekerjaan kontraktor asing, khususnya Jepang. Selain berkualitas, kontraktor asal selalu menerapkan sistem K3 sesuai prosedur operasional standar (SOP).

"Kita juga bisa, jangan minder. Kita tidak boleh beretorika seperti itu. K3 is a must," ujarnya 
Lebih lanjut ujarnya, dibentuknya K3 merupakan langkah pemerintah dalam mendorong kontraktor untuk selalu mematuhi SOP," ujar Basuki.

Ia juga menyoroti persoalan klasik di lingkungan kerja sebuah proyek. Di setiap kesempatan, ia mengaku, kerap menghubungi pimpinan proyek bila mendapati  ketidakberesan di sebuah lingkungan kerja.

Tak hanya itu namun dua tahun lalu, sejumlah kontraktor nasional pernah dikumpulkannya untuk membandingkan cara kerja mereka dengan cara kerja kontraktor asing yang membantu Indonesia dalam menggarap proyek infrastruktur. Misalnya, dalam pembangunan proyek mass rapid transit (MRT).

"Saya undang semua dan saya bandingkan. Mengapa diawasi orang Jepang jauh lebih baik dibandingkan dengan diawasi orang sendiri. Kita harus ubah betul mental kita," ujarnya.

(bin)



AMOI # aliansi media online & telekomunikasi Indonesia

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera