Pendidikan

Pendidikan

Jelang Lahirkan Perda, Pemprov Sumbar Maksimalkan Tim Anti LGBT


PADANG -- Kaum Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) mengampanyekan orientasi seksual menyimpang mereka secara masif dan terorganisasi. Perilaku sedemikian rupa tidak bisa diredam dengan pendekatan singkat semata. Butuh napas panjang dan banyak tangan yang turut serta untuk bertarung melawannya.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, mengungkapkan, pihaknya akan mengumpulkan banyak tokoh Sumbar sebagai langkah awal mengantisipasi menjalarnya LGBT. Para tokoh itu akan menjadi tulang punggung perumusan langkah pencegahan perilaku seks menyimpang. Ini sebagai wujud keseriusan Pemprov Sumbar.

Selain mengumpulkan banyak tokoh, Nasrul Abit juga mengajak masyarakat untuk saling mengawasi anggota keluarga dan lingkungannya agar pergerakan kelompok LGBT bisa dibatasi dan dikurangi. Selain itu, survei juga akan dilakukan.

Dijelaskan Nasrul Abit, LGBT merupakan ancaman serius yang tidak bisa dianggap enteng. Penangannya mesti serius.

"Karena gerakan mereka (LGBT) masif, makanya gerakan kita juga harus masif. Komunitas LGBT diimbau agar bisa sadar kembali, karena perilaku itu melanggar norma, adat, dan agama," ujar Nasrul Abit yang dijumpai awak media di kantornya, baru-baru ini. 

Pemprov Sumbar membentuk tim yang akan melakukan survei untuk menelisik aktivitas perilaku LGBT di Sumbar. Hasil dari survei yang direncanakan berjalan tiga bulan itu nantinya akan dibawa ke para pemangku kepentingan untuk mewujudkan wacana melahirkan Peraturan Daerah (Perda) terkait LGBT di Sumbar.

"Sudah jelas bahwa perilaku ini tidak sesuai dengan falsafah hidup yang dijunjung orang Minang selama ini. Sumbar secara umum menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama melalui falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Kami dari Pemprov komitmen menolak perilaku ini berkembang di Sumbar," kata Nasrul.

Wagub mengaku khawatir jika Perda tidak segera dirumuskan, generasi masa depan Sumbar akan semakin terancam dan terpengaruh untuk berperilaku menyimpang secara seksual. Oleh karena itu, Pemprov bersama dinas terkait, DPRD, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), ulama, cadiak pandai, dan pihak terkait lainnya akan membahas Perda mengenai LGBT.

"Nanti ada tim yang akan survei selama tiga bulan. Hasilnya akan dibahas bersama stakeholder terkait itu. Untuk sementara, pemerintah provinsi bersama pihak terkait akan memaksimalkan sosialisasi terhadap bahaya LGBT sebagai bentuk perilaku seks menyimpang. Namun, kita tetap minta masyarakat untuk awas terhadap pergerakan LGBT ini. Awasi pergaulan anggota keluarga. Itu yang penting," imbuhnya.

Bukan tanpa alasan, memerangi perilaku LGBT sebut Nasrul adalah upaya untuk menangkal penularan HIV yang berujung kepada AIDS, yang mana akhir-akhir ini marak disebabkan oleh perilaku menyimpang seksual yang dipraktikkan pelaku LGBT.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Hendri, pada kesempatan terpisah, mengatakan, dalam pemberantasan LGBT di Sumbar perlunya tiga langkah. 

Pertama,  katanya, harus ditingkatkan penjagaan mulai dari keluarga,  sekolah,  dan organisasi-organisasi masyarakat. Kemudian,  mengobati mereka yg sudah mempraktikkan perilaku tersebut. "Jadi,  perlu tim pendampingan yang profesional. Kami mohon kepada kawan-kawan yang ada basic di agama dan kesehatan, untuk dapat membantu," katanya. 

Selanjutnya, kata Hendri, perlu diberlakukan sanksi, baik secara aturan hukum, adat, dan sosial terhadap para pelaku LGBT. "Perlu tungku tigo sajarangan. Libatkan lembaga adat, ninik mamak, masyarakat dan akademisi untuk merumuskannya," katanya.

Sebelumnya, Ketua Program Pembentukan Perda (Propemperda) DPRD Sumbar, Mockhlasin menegaskan, untuk memasukkan Ranperda terbaru dalam daftar pembahasan DPRD Tahun 2018 tidak perlu melakukan revisi atas Propemperda yang telah ditetapkan. Sebab tanpa masuk daftar Propempeda pun, pembahasan untuk melahirkan sebuah Perda baru tetap bisa dilakukan.

Hal ini disampaikan Mockhlasin menanggapi adanya wacana mengusulkan Ranperda Anti-LGBT masuk ke pembahasan DPRD Sumbar tahun 2018. Sementara Propemperda sendiri telah ditetapkan pada beberapa waktu lalu

"Dari sisi proses pembuatannya, ranperda yang akan dibahas bisa masuk dalam daftar Propemperda yang ditetapkan bisa juga di luar itu," tukas Mockhalasin.

Menyangkut adanya wacana untuk melahirkan Ranperda LGBT, menurut dia peluangnya akan besar sekali. Sebab ia melihat regulasi ini memang dibutuhkan mencegah berkembangnya penyakit seksual menyimpang LGBT di ranah minang. Mockhlasin menilai ini adalah kebutuhan mendesak dan bisa menjadi bahagian mendukung pembangunan mental dan spritual di Sumbar.

"Kalau perlu lebih cepat lebih baik Perda Anti LGBT ini lahir," ujar Mockhlasin.

Ditambahkannya, secara pribadi ataupun sebagai anggota DPRD ia menginginkan penyakit seksual menyimpang ini diberantas. Sebab hal tersebut tidak sejalan dengan syariat islam dan kultur masyarakat Sumbar yang notabene orang Minangkabau.

Pendidikan Dini

Spesialis Poliklinik HIV RSUP Dr M Djamil, dr Armen Ahmad, SpPD-KPTI FINASIM menilai, upaya penangkalan wabah LBGT tidak akan berhasil tanpa adanya kesadaran semua pihak untuk bergerak. Dimulai dengan pendidikan seks yang mesti diberikan kepada anak sedini mungkin.

"Ini penting dan jangan dianggap tabu. Dari kecil, usia 3 tahun, sudah mulai disampaikan kepada anak dengan komunikasi yang sesuai dengan umurnya. Kita tidak usah menyentuh persoalan agama dulu, cukup di ruang pendidikan saja yang didudukkan di awal-awal," kata Armen.

Pendidikan sedini mungkin itu, lanjut Armen, bisa diawali di rumah, dengan orangtua sebagai pengajar utama. Seumpama saat memandikan anak, orangtua harus menjelaskan bagian intim anak tidak boleh dipegang oleh siapa pun kecuali orangtua saat membersihkan bekas buang air besar atau kecil. Selanjutnya, di tingkat taman kanak-kanak, seorang anak mesti pula diberi pemahaman tidak perlu melakukan hal-hal yang dapat berpotensi mengarahkan anak untuk mengambil kesimpulan terkait hubungan antar manusia secara biologis. Seperti, berpegangan tangan baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis, mencium pipi, berpelukan, dan lain sebagainya.

"Sekarang boleh kita surveI, siapa orangtua atau guru yang menjelaskan hal itu kepada anak di rumah mau pun di sekolah atau di lingkungan permainannya? Saya rasa kalau pun ada itu sangat jarang," kata Armen lagi.

Kemudian, pada tingkat sekolah dasar dan menengah pertama, orangtua atau guru di sekolah sudah mulai bisa menyelipkan pendidikan agama dan kesehatan dalam pendidikan mengantisipasi seks bebas dan seks menyimpang. Serupa menjelaskan risiko penyakit yang akan diderita, dan dosa besar yang akan ditanggung bila melakukan kedua perbuatan tersebut.

"Namun bahasanya tetap disesuaikan dengan tingkat umur dan pendidikannya. Jangan langsung dibuka semuanya," terangnya lagi.

Untuk itu, Armen menilai perlu pula bagi pihak berkepentingan di sektor pendidikan, untuk memberi pembekalan kepada guru dan orangtua mengenai pentingnya pendidikan seks bagi anak. Kemudian, bisa saja hal itu diwujudkan dalam bentuk penyisipan pendidikan tersebut ke dalam kurikulum belajar.

"Kondisinya sekarang, semua bersorak anti LGBT, tapi, apa yang mereka lakukan untuk menangkalnya? Maka, mulailah dari hal-hal kecil itu. Kalau tidak, penyebaran wabah LGBT, terutama Lelaki Seks Lelaki (LSL/Gay) tidak akan terbendung," ujarnya khawatir.

Armen melihat gerakan kaum LGBT di dunia maya juga sangat spartan, dengan bersiliwerannya grup dan website yang dihuni oleh pecinta seks sesama jenis tersebut. Sayangnya, hal ini tidak direspon dengan upaya masyarakat bersatu untuk membuat gerakan anti-LGBT tersebut.

"Mereka itu (kaum gay) pintar membaca situasi dan mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara. Biasanya pendekatan dilakukan bertahap dengan berbagai kedok yang tak diduga-duga. Ini yang mesti kita pahami bersama. Ini yang harus kita tangkal. Sebab, manusia itu punya kecenderungan biologis 2 sampai 3 persen untuk menyimpang dalam seks. Ini yang harus kita tekan melalui pendidikan," pungkasnya.

Armen yang juga pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK Unand) sebelumnya menerangkan, dalam tiga tahun belakangan (2014-2017), dari 10 pasien HIV/AIDS yang datang kepadanya, 7 sampai 8 adalah pelaku LSL. Bahkan, satu pasien lelakinya ada yang mengaku telah berhubungan seks dengan 200 lelaki lain. AdaSelain itu, tiga lainnya mengaku sudah berhubungan seks dengan 60-an orang lelaki lain. Selebihnya, ada yang telah melakukannya dengan 5 sampai 10 lelaki lain.

Tangkal dengan Ceramah

Lembaga Perlidungan Anak Indonesia (LPAI) menilai bahwa minimnya penceramah menyampaikan bahaya LGBT di forum agama, menjadi salah satu penyebab kurangnya perhatian masyarakat terhadap perilaku menyimpang ini.

"Sayangnya, walau kita sudah sepakat bahwa kampanye orientasi seksual menyimpang sangat berbahaya, tapi seberapa sering mimbar di rumah-rumah ibadah mengingatkan umat beragama tentang kengerian itu," ujar Sekjen LPAI, Henny Rusmiati.

Pertanyaan selanjutnya, Henny mengatakan, adalah seberapa forum-forum yang mengingatkan para ayah dan ibu akan kerusakan itu? Seberapa berani masyarakat dan otoritas penegakan hukum bekerja terpadu mencegah maupun menghentikan kegiatan-kegiatan yang memuat kampanye LGBT? Padahal, sebagai sebuah pergerakan berskala global, dia mengatakan, kelompok-kelompok LGBT di Indonesia juga akan mengintai anak-anak Indonesia sebagai sasaaran untuk memperluas jumlah komunitas mereka.

Menurut Henny, inti kampanye mereka adalah menyimpangkan persepsi khalayak luas bahwa sejak usia sangat belia pun anak-anak sudah bisa memiliki kecenderungan ketertarikan seksual terhadap sesama jenis kelamin. "Karena anak-anak adalah manusia yang bersih dari dosa, maka bertumbuh kembangnya kecenderungan sedari dini tersebut akan dikatakan sebagai kondisi yang normal belaka," katanya.

LGBT Bukan HAM

Pengamat Hukum Pidana, Mudzakir menilai, adalah sebuah kekeliruan jika di Indonesia LGBT ditafsirkan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Mudzakir mengatakan, Indonesia bukanlah negara yang hukumnya berdasarkan negara-negara barat. "Kita harus tahu, Indonesia itu bukan negara barat, Indonesia itu Indonesia yang dasarnya hukumnya itu adalah Pancasila dan UUD 1945, terutama Pancasila sebagai sumber pembentukan hukum negara," ujarnya.

Mudzakir menjelaskan, dalam Pancasila ada nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan-hubungan sesama jenis, kata dia, dan hubungan yang semacam LGBT melanggar prinsip hubungan kemanusiaan dalam Pancasila. Menurut Mudzakir, bagi orang-orang yang berpendapat LGBT adalah kebebasan dan HAM, mereka harus mengetahui kebebasan di Indonesia memiliki batasan hukum. "Kebebasan yang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, terutama terkait dengan ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab," ujar dia.

(han/ede)




AMOI # aliansi media online & telekomunikasi Indonesia

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera