Pendidikan

Pendidikan

Survei: 52,1 Persen Dari 1.300 Responden Puas Kepemimpinan Jokowi-JK

JAKARTA -- Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) merilis hasli survei mengenai respon publik terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Hasilnya, 52,1 persen masyarakat menilai kinerja Jokowi-JK baik dan 18,3 persen buruk.

"Survei di tahun lalu mengatakan bahwa hanya 38,3 persen yang mengatakan baik sekarang terjadi kenaikan menjadi 52,1 persen dari persepsi publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK," kata Ketua Orkestra, Poempida Hidayatulloh di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/12).

Poempida memaparkan 37 persen masyarakat menilai Presiden Jokowi mampu menjalankan tugas pembangunan. 15 Persen masyarakat menilai Presiden Jokowi pro rakyat. 11 Persen menilai Presiden Jokowi sukses memenuhi janji kampanyenya.

Namun, tidak semua masyarakat puas dengan kinerja Jokowi-JK. Ada 21 persen masyarakat menilai Jokowi-JK tidak menjalankan janji-janji kampanyenya. 17 Persen menilai buruk dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. 16 Persen merasa tidak ada perubahan. 15 Persen menilai Jokowi-JK hanya menambah utang. 8 Persen menilai pemerintah dikendalikan.

"Dalam konteks memerintah sudah pasti tidak pernah ada satu pemerintahan dalam proses apapun bisa menyenangkan semua pihak, tidak mungkin," ucap Poempida.

Penelitian ini dilakukan sejak 6-20 November 2017. Margin of error sekitar tiga persen. Survei dilakukan pada 1.300 responden di 34 provinsi yang berusia minimal 17 tahun dengan memperhatikan aspek gender, geografi, sosio kultural dan ekonomi, dan ideologi politik.

Pemilihan sampel dilakukan secara acak (probability sampling) dengan metode penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling). Penarikan sampel memperhatikan aspek urban atau rural dan proporsi antar jumlah sampel dengan total penduduk di setiap provinsi. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara langsung tatap muka dengan paduan kuesioner dan surveyor yang tersebar di seluruh provinsi.

[mdk/bim/rki]


bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera