Pendidikan

Pendidikan

Saat Jokowi diseret-seret Fadli Zon dan Fahri Hamzah ke aksi 212

JAKARTA -- Belasan perwakilan presidium alumni aksi 212 menyambangi Gedung DPRi. Perwakilan alumni aksi 212 diterima oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Perwakilan Reuni 212, Muhammad Al Khathath mengatakan, pihaknya ingin mengundang pimpinan DPR untuk menghadiri reuni akbar alumni aksi 212 yang akan dilaksanakan di kawasan Monas pada Sabtu (2/12/2017).

"Kami juga akan menyerahkan undangan VIP untuk pimpinan DPR," kata Al Khathath.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon memastikan dia dan koleganya, Fahri Hamzah, akan menghadiri acara reuni akbar alumni aksi 212. Perwakilan presidium alumni 212 baru saja memberikan undangan kepada pimpinan DPR agar hadir dalam reuni akbar.

"Saya dan Fahri akan hadir pada kegiatan tersebut. Akan kita sampaikan pada anggota DPR yang bersedia hadir," kata Fadli.

Fadli meminta aparat keamanan untuk membantu menjaga acara reuni akbar 212. Dia meyakini kegiatan reuni akbar 212 sekaligus memperingati maulid Nabi Muhammad SAW akan berjalan tertib dan damai seperti aksi yang dilakukan 2 Desember 2016 lalu.

"Kegiatan ini harus diamankan dijaga supaya tidak ada provokasi dan upaya lain," ujarnya.

Pihak panitia telah mengadu kepada Fadli soal kendala acara tersebut. Salah satu kendalanya adalah upaya untuk memindahkan lokasi acara dari kawasan Monas ke tempat lain.

"Laporan dari panitia dan tokoh ada upaya memindahkan tempat untuk kegiatan musyawarahnya atau dianggap kurang bersahabat lah. Perasaan-perasaan seperti ini tak boleh terjadi karena kegiatan ini dijamin konstitusi kita," tukas Fadli.

Fadli menegaskan seharusnya aparat kepolisian tidak mempersoalkan masalah lokasi acara reuni akbar alumni aksi 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sebab, kata Fadli, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga Kapolri Jenderal Tito Karnavian merupakan bagian dari alumni 212 karena ikut hadir saat aksi 2 Desember 2016 lalu.

"Dan 212 sendiri kan diselenggarakan di Monas, yang waktu itu dihadiri oleh Presiden, Wakil presiden, oleh Kapolri dan sebagainya di samping tokoh umat yang hadir ketika itu. Artinya mereka bagian dari alumni juga mestinya. Jadi tidak ada masalah," kata Fadli.

Lagipula, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memberi izin kepada panitia untuk memakai kawasan Monas sebagai lokasi acara reuni. Sejatinya, lanjut Fadli, Monas telah menjadi area terbuka untuk menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kebudayaan hingga pendidikan.

"Tentu saya kira Gubernur DKI sudah menyampaikan bahwa area Monas itu sudah dibuka menjadi area untuk kegiatan keagamaan, kebudayaan dan pendidikan. Sehingga saya kira tidak ada masalah," terangnya.

Untuk itu, Fadli meminta kepolisian tidak melarang alumni 212 menggelar kegiatan di Monas karena kebebasan berserikat dan berkumpul mendapat jaminan dari konstitusi.

"Selama tidak mengganggu aturan atau UU yang berlaku. Saya kira, bahkan aksi 212 lalu merupakan dan sudah terbukti aksi damai," tukas Fadli.

Sementara itu, Fahri Hamzah mengaku heran bahwa ada unsur trauma dalam aksi reuni alumni 212 yang akan dilaksanakan. Menurutnya rasa trauma itu muncul dari pemimpin negara, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Terus terang saya sendiri tidak bisa memahami kenapa trauma terhadap kegiatan aksi damai itu masih bisa ada di Indonesia," katanya.

"Saya kira ini trauma yang mungkin datang karena membaca sinyal dari perasaan pemimpin terutama pemimpin yang membawahi aparat yang bertugas untuk dalam hal ini Presiden," sambungnya.

Fahri menduga Jokowi memiliki trauma dengan aksi damai 411 dan juga 212 tahun lalu karena tidak bisa hadir. Dia pun berharap mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa hadir dalam acara reuni akbar aksi 212 kali ini.

"Ayok kita menikmati betapa damainya umat yang ngumpul ini. Karena semuanya itu ingin datang datang. Pak Jokowi ajaklah teman temannya itu," ungkapnya.

Ia juga menduga bahwa ada provokator yang ingin memperkeruh suasana antara Jokowi dan juga para peserta aksi 212. Padahal acara tersebut hanya untuk sekedar menyambung tali silaturahmi antar sesama.

"Kita jadi kayak musuhan padahal orang mau ngumpul biasa aja jadi kayak musuhan. Dan dibiarkan supaya kita musuhan. Ini ada provokator lagi berkuasa. Ini sangat menyedihkan bangsa kita ini," ujarnya.

Fahri pun mendukung sepenuhnya aksi semacam ini. Hal itu, katanya, guna melihat sosok asli dari Jokowi.

"Yah menurut saya sih bagus aja diteruskan biar ketahuan juga warna aslinya Jokowi ini. menurut saya masyarakat seperti kita itu aspirasi enggak boleh dilarang larang. Terusin aja," tandasnya.


[mdk/eko/rki]


bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera