Pendidikan

Pendidikan

Program OK Oce Tak Berikan Bantuan Modal Hanya Pelatihan & Akses Pinjaman ke Bank

JAKARTA -- Sejak masa kampanye Pilkada DKI, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Anies Baswedan- Sandiaga Uno menggalakkan program OK Oce yang tujuannya untuk mengurangi angka pengangguran dan menciptakan lapangan kerja baru. Melalui program ini, warga didorong untuk menjadi wirausaha sehingga bisa membuka lapangan kerja baru.

Terkait akses permodalan bagi warga yang ingin berwirausaha, Pemprov DKI Jakarta berjanji memberikan kemudahan. Ketua Umum Perkumpulan Gerakan OK Oce, Faransyah Jaya menerangkan, selama ini banyak warga yang terkendala dengan akses permodalan perbankan karena tak memiliki kualifikasi.

"Maka tadi kita bikin yang 7 PAS itu, 7 langkah pasti sukses, yang mana kalau dibikin 1-6, terutama pelaporan keuangan, insyaAllah tujuhnya keluar," jelasnya di Balai Kota, Kamis (14/12/2017). Tujuh PAS yaitu pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan permodalan.

Terkait akses permodalan, dia menjelaskan, pihaknya akan bekerja sama Bank DKI Syariah dan Bank DKI. Tapi bank-bank lain juga akan diajak mendukung program OK OCE.

"Cuma salah satu konsepnya itu adalah free approval. Jadi pada saat dia sudah melaksanakan 1-6, terutama laporan keuangan sudah ada, langsung kita daftarkan untuk permodalan. Jadi jangan tunggu butuh modal dulu nih, tapi dananya tidak dicairkan," papar Faransyah.

"Jadi kalau misalnya dia butuh, dia telepon bank, koordinasi sebentar, dikeluarin, karena sudah di-assess duluan, sudah dievaluasi duluan," lanjutnya.

Terkait batas modal yang bisa diberikan, Faransyah mengatakan tak ada batasan. Tapi tetap akan dilihat berapa kebutuhan warga tersebut. "Tapi kita rencanakan mungkin sampai Rp 10 juta, enggak butuh jaminan yang lebih ini ya. Jaminan bisa jaminan usahanya. Misalnya nanti kalau kita kasih warung, mungkin jaminannya warungnya atau barangnya," jelasnya.

Mengenai pelatihan wirausaha, Faransyah mengatakan, saat ini telah diikuti 2.200 orang di 44 kecamatan yang dikhususkan bagi pengusaha pemula. Setiap kecamatan jumlah pengusaha pemula yang dilatih sebanyak 50 orang.

Pengusaha pemula ini, kata Faransyah, memang telah memiliki usaha. Namun, kebanyakan kebanyakan dari mereka masih belum memiliki kelengkapan penunjang dalam berbisnis, seperti kartu nama, browsur dan laporan keuangan.

"Kita anggapnya itu pengusaha pemula. Kadang hari ini produksi, kadang enggak. Karena kalau mikro biasanya pendapatannya Rp 4,2 juta. Setelah kita tahu dia ada di level mana, baru kita naikin kelas," jelasnya.

Untuk tempat usaha, para pengusaha pemula kerap terkendala perizinan. Untuk itu, Faransyah mengungkapkan, pihaknya bekerja sama dengan Dinas UMKM. "Kita punya namanya lokbin sama loksem. Loksem itu seperti bazar," sebutnya.

Karena adanya perubahan zonasi tiap lima tahun, sementara ini pihaknya menjalin kerjasama kantor virtual. Kantor virtual ini diberikan izin domisili dan biayanya tak terlalu mahal. Dengan demikian tak ada lagi pengusaha yang terkendala dalam mengurus perizinan.

"Usahanya tetap bisa di rumah, tapi izin usahanya di domisili virtual office. Jadi semuanya akan launching di tahun depan. Bulan ini sebenarnya pemanasan lah. Jadi kayak coaching clinic sudah ada di kecamatan, tapi pemanasan. Jadi enggak pakai anggaran, kita coba-coba. Responsnya sangat bagus. Caranya simpel, tinggal masuk website, lalu datang ke kecamatan," pungkas Faransyah.

[mdk/fik/rki]

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera