Pendidikan

Pendidikan

Menagih janji Jokowi tak ada rangkap jabatan di Kabinet Kerja

JAKARTA -- Sejak masa kampanye, Joko Widodo sudah memastikan tidak ada bagi-bagi kursi dalam kabinet. Setelah terpilih menjadi Presiden, sejumlah politisi yang menjadi menteri pun melepas jabatan di partai masing-masing.

Hal itu berlaku juga kepada Sutiyoso yang saat itu menjadi Ketum PKPI. Sutiyoso melepas jabatannya ketika ditunjuk menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Begitu pula dengan Wiranto melepas jabatan Ketum Hanura ketika didapuk jadi Menko Polhukam.

Kini, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto terpilih menjadi Ketum Golkar. Namun, Jokowi belum mencopot Airlangga dari posisi menteri. Airlangga juga belum memutuskan mundur dari kabinet.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menagih konsistensi Presiden Joko Widodo terkait larangan menteri yang rangkap jabatan menjadi ketua umum partai politik. Hal ini menyikapi posisi Airlangga Hartarto yang tetap menjabat Menteri Perindustrian meski telah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

"Nah jadi sebetulnya bukan Airlangga ya, tetapi lebih ke Pak Jokowi ya karena komitmen untuk mengundurkan diri dari kabinet kan bukan komitmen partai," kata Ray.

Ray mengusulkan Presiden Jokowi untuk menyurati Airlangga dan memintanya mundur dari jabatan Menperin. Jika Airlangga tidak segera mundur, kata dia, justru akan menciderai komitmen yang dibuat Jokowi.

"Mungkin Pak Jokowi berkirim surat kepada Airlangga, meminta untuk mundur. Kalau enggak (mundur) ya dimundurkan," tegasnya.

Rangkap jabatan seorang menteri, menurutnya, bukan menjadi sebuah prestasi. Dia khawatir, fokus Airlangga akan terbelah jika menjadi ketua umum sehingga tugasnya sebagai Menperin akan terganggu.

Ray menyinggung, dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, ada beberapa menteri telah melepaskan jabatannya sebagai petugas partai. Di antaranya, Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, hingga Hanif Dhakiri.

"Jadi saya usulkan ke Airlangga mendingan ikuti tren yang lain saja. (Menteri dari) PKB keluar dari pengurus partai, Anas Urbaningrum mundur dari anggota DPR waktu dulu terpilih jadi Ketum Demokrat. Anggota DPR lagi ya, belum masuk kabinet," ujar Ray.

Selain itu, Ray berpendapat tak ada pilihan bagi Airlangga kecuali mundur dari posisi menteri dan fokus mengurus Golkar. Usulan ini karena melihat elektabilitas Partai Golkar yang tengah merosot tajam setelah Setya Novanto ditetapkan tersangka kasus korupsi e-KTP.

"Kalau dilihat dari ini, enggak ada pilihan sebenarnya bagi Airlangga untuk mundur, fokus terhadap Golkar," tukasnya.

Namun, pandangan berbeda diutarakan Direktur Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas. Dia menilai kecil kemungkinan Presiden Joko Widodo mengganti posisi Menteri Perindustrian setelah Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar.

"Melihat kondisi politik saat ini, kecil kemungkinannya Presiden Jokowi akan mereshuffle Pak Airlangga," ujar Sirojudin.

Sirojudin mengatakan, jika melihat kondisi politik terakhir, Presiden tidak akan mengganti Airlangga demi menjaga kebijakan pembangunan infrastruktur.

"Pak Jokowi sedang berusaha menjaga hubungan baik dengan Golkar. Tujuannya ada dua, pertama, memastikan dukungan Golkar di parlemen. Terutama untuk mengamankan sejumlah kebijakan pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Sebab, Ketua DPR akan tetap diisi wakil Golkar," ujar dia.

Kedua, untuk mengamankan dukungan Golkar untuk Pilpres 2019. Menurut dia, sebagai calon yang tidak punya kontrol langsung ke partai politik, maka Presiden Jokowi harus bekerja ekstra.

Dukungan Golkar akan mengurangi risiko ketergantungan Jokowi dari PDIP.

Sebaliknya, kata dia, Golkar juga sangat berkepentingan menjaga hubungan baik dengan Presiden.

"Dukungan terhadap elite-elite Golkar ke Airlangga dimungkinkan, salah satunya, karena dia bisa menjadi jembatan Golkar dengan Pemerintah. Meskipun posisinya (Menperin) bisa diganti kader Golkar lainnya, nilainya tidak akan sama, sebab tradisi politik dan stabilitas internal Golkar dipelihara dengan membangun hubungan baik dengan pemerintah," jelas dia.

"Namun jika reshuffle tetap dilakukan maka nilai negosiasi Golkar saat ini akan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Berbeda dengan Setya Novanto, Airlangga tidak membawa cacat integritas akibat masalah hukum. Oleh karenanya, Airlangga bisa bersikap lebih otonom," ujar Sirojudin.

Lebih jauh dia mengatakan langkah Presiden mempertahankan Airlangga tidak akan merusak pandangan publik terhadap pemerintahan. Meskipun di awal pembentukan kabinet Presiden Jokowi menegaskan menterinya tidak boleh merangkap jabatan, hal tersebut dilakukan Jokowi dulu untuk membedakan kabinetnya dengan SBY dengan mengirimkan pesan ke publik bahwa Presiden mementingkan profesionalisme.

"Kalau saat ini berbeda, saya kira tidak membuat citra Jokowi rusak. Kepuasan publik ke Jokowi sedang tinggi.Tapi, jika ingin hati-hati, memang sebaiknya Jokowi konsisten, tentu dengan harga politik yang harus dibayarnya ke Golkar cukup tinggi," ujar dia.

[mdk/eko/rki]


bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera