Pendidikan

Pendidikan

Kisah Susi Pudjiastuti Selamatkan Uang Negara Rp 8,4 T Hingga Dicap Menteri Berbahaya

JAKARTA -- Susi Pudjiastuti tercatat sudah sekitar 3 tahun menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan menteri nyentrik di kabinet Jokowi-JK ini.

Salah satu kebijakan Susi yang tak mungkin dilupakan adalah penenggalaman kapal asing yang berani mencuri ikan Indonesia. Sudah puluhan bahkan ratusan kapal asing yang ditenggelamkan karena kedapatan mencuri ikan Indonesia.

Menteri Susi menegaskan, penenggelaman kapal asing yang selama ini dilakukan semata-mata untuk memutus mata rantai pencurian ikan di perairan Indonesia. Penenggelaman tersebut juga tercantum pada Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009. Susi menyebut, penenggelaman kapal bukan kehendak dari Presiden atau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Apa yang saya lakukan dengan penenggelaman kapal itu bukan Susi idea, bukan Pak Presiden idea. Itu ada undang-undang perikanan kita Nomor 45 Tahun 2009. Karena itu satu-satunya jalan untuk memutus mata rantai untuk menutup belenggu yang selama ini mengunci dalam bahasa Jawanya membokong tangan kita di belakang," kata Menteri Susi.

Menurutnya, kapal asing yang datang ke Indonesia jumlahnya mencapai ribuan. Menteri Susi menduga banyaknya kapal asing yang masuk karena ada kerja sama dengan beberapa oknum nakal di Indonesia. Sebab hal tersebut tak mungkin terjadi apabila tidak saling kerja sama.

"Kalau kita mau beresin KKP officer yang nakal siapa, angkatan laut oknumnya siapa. Polair oknumnya siapa. Kita cari oknum yang salah," ujarnya.

Dia mengaku bahwa menghentikan pencurian ikan itu tidak mudah. Namun dirinya tidak menyerah untuk terus melakukan hal tersebut. Apalagi Presiden Jokowi juga berkomitmen untuk memberantas pencurian ikan di perairan Indonesia.

"Namun saya tidak mundur dan Pak Presiden juga berkomitmen akhirnya penenggelaman terjadi. 1,2 ,3 ratusan, 350 sudah selesai. Dan apakah kita perang dengan negara tetangga kita? tidak," ujarnya.

Meski begitu, beberapa orang tidak setuju dengan cara penenggelaman kapal asing tersebut. Menurutnya, sebagian orang mencoba menghalangi dengan menganggap bahwa penenggelaman melanggar hukum internasional.

"Di awal ada perwira TNI, ada pengamat militer ada ekonom yang bahkan discourage (mencoba menghalangi) apa yang kita lakukan. 'Menteri Susi sekolah pun tidak, tidak tahu bahwa dia melanggar hukum internasional'. Saya jawab saja dengan bodoh juga, saya bilang 'melawan hukum internasional memang pencurian ikan dilindungi di hukum internasional, tidak. Apakah pencurian ikan bagian dari good relationship. bilateral antara dua negara. Pasti tidak. sebodoh-bodohnya saya, saya mengerti hukum itu untuk benar bukan untuk hal yang tidak benar," jelasnya.

Atas langkahnya ini, Menteri Susi sampai dicap sebagai menteri yang berbahaya.

Bupati Natuna, Hamid Rizal memuji kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam menyikapi para nelayan asing yang melakukan pencurian ikan atau ilegal fishing. Menteri Susi sangat proaktif dalam memberantas praktik pencurian ikan, salah satunya dengan penenggelaman kapal.

"Kebijakan Ibu Susi itu luar biasa. Pengeboman dan penenggelaman kapal yang dilakukannya membuat nelayan asing 'jiper' dan tidak berani mencuri ikan di perairan kita lagi. Banyak para nelayan asing yang bilang, 'menterinya bahaya sekarang'," kata Hamid di Kepulauan Natuna.

Hamid menjelaskan bahwa pengaruh kebijakan Menteri Susi sangat dirasakan oleh para nelayan lokal. Sebab, hasil tangkapan mereka kini jadi lebih banyak.

"Banyak kapal asing yang sudah siap melaut namun disetop dan tidak bisa memasuki wilayah Indonesia. Akhirnya mereka menunggu di Thailand atau hanya berani main di pinggir-pinggir saja. Itu tentu membawa dampak besar bagi nelayan kita," papar Hamid.

Hamid pun menuturkan bahwa kini para nelayan asing hendak melaut di Indonesia dikawal oleh aparat keamanan. "Kapal perang kita sudah bagus, karena sudah standby di Selat Lampa," tuturnya.

Nelayan lokal sekaligus Kepala Koperasi Nelayan Mandiri, Agustian, mengaku pendapatan dia melonjak hingga dua kali lipat setelah kapal asing tidak lagi melaut di perairan Natuna. "Pendapatan waktu ada kapal asing dan tidak ada, jauh perbedaannya. Waktu ada kapal asing, kita dapat 200 kilo ikan saja dalam seminggu berlayar karena ikannya diambil mereka semua. Tetapi sekarang bisa 400 kilo sampai setengah ton," ujar Agustian.

"Seminggu melaut itu pendapatannya bisa belasan juta, kisaran Rp 11-12 juta. Itu kotor. Kalau dipotong biaya modal melaut Rp 4 juta jadi dapat Rp 7 jutaan. Hasil itu kita bagi empat karena rata-rata satu kapal ada 3 sampai 4 nelayan," papar Agustian.

Tak hanya soal penenggelaman kapal. Menteri Susi juga mengklaim telah menyelamatkan uang negara dengan melakukan efisiensi. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai Rp 8,4 triliun. 

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengaku telah mengefisiensi anggaran kementerian sebesar Rp 8,4 triliun. Efisiensi atau penghematan sebanyak itu dilakukan dalam tiga tahun terakhir.

"Kita bicara tentang anggaran kita. Saya sampaikan, kita telah mengembalikan uang ke negara dengan cari side blocking, merevisi ,mereview, memantau anggaran kita satu persatu. Kembali lah ke negara Rp 8,4 triliun dalam waktu tiga tahun ini," kata Menteri Susi dalam acara Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) dengan tema 'Ayo Kita Berantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera', di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (7/12).

Menurutnya, dari pengurangan anggaran tersebut saja, banyak hal yang bisa diperbaiki. Meski begitu, Menteri Susi mengaku belum gembira karena stigma selama ini anggaran harus habis dalam proses penyerapan anggaran.

"Dan sebetulnya kalau kita lihat lagi, dari pengurangan anggaran yang seperti ini, kita juga liat banyak hal bisa kita perbaiki. Saya tidak gembira harus mengefesien segitu banyak, tetapi kita selama ini berpikir ya anggaran itu harus habis ini persoalan kita," ujarnya.

Menteri Susi menegaskan, jika negara ingin maju, maka perubahan paradigma dalam hal penggunaan anggaran harus dilakukan. Sebab bila tidak, anggaran akan terus defisit, utang makin banyak sehingga kewajiban membayar bunga atau membayar pokok semakin tinggi.

"Saya tahu saya mengubah comfort zone dan the way a easy on spending money, tapi saya juga tidak bisa untuk berbuat lain, karena saya tahu gitu. Saya belajar mempunyai usaha sendiri yang harus taking care dan attantive terhadap every many years cashless," katanya.

Susi mengakui, di tahun pertama menjabat, dia sudah mendeteksi dana yang bisa dikurangi. Sebenarnya, ini bisa dilakukan lebih baik lagi dengan cara membentuk bekerja sama di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Saya bangga, baru setengah. Karena cara saya dengan mengefesiennya dengan paksa. Saya ingin eselon dua eselon tiga bekerja sama dengan eselon satu. Ini cara lama ini paradigma lama go," ungkapnya.

Dia menambahkan, apabila kerja sama itu baik maka dirinya akan menunjukkan bagaimana bagusnya KKP dalam mereview mengakselerasi, mengimplementasikan efesien anggaran yang bebas dari korupsi.

[mdk/idr/rki]

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera