Pendidikan

Pendidikan

Investasi Perumahan Bodong Telan Korban Jaksa dan Polisi


BANDAR LAMPUNG -- Penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung terus mengusut dugaan penipuan investasi bodong PT Global Patala. Bahkan sebagian korban ada yang berprofesi sebagai jaksa dan polisi. Alhasil, kasus ini menyeret sang Dirut, Hendra Agung Putra, sebagai tersangka.

Hingga kini sudah sekitar 20 korban melapor ke Polresta Bandar Lampung karena telah ditipu investasi bodong berkedok perumahan subsidi Bumi Imba Kusuma Residence, dan Bumi Rajabasa Residence. Bahkan, diantaranya diketahui ada yang berprofesi sebagai polisi dan jaksa juga menjadi korban investasi bodong ini.

"Dia (tersangka Hendra) punya dua objek, di Rajabasa dan di Imbakusuma. Korban ada 12 yang melapor ke Polresta, 6 di Harda 6 di tipidter. Tapi kemarin nambah lagi, semua yang sudah masuk laporan sekitar 20-an orang," kata Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Harto Agung Cahyono.

Menurut Harto, kasus tersebut saat ini sudah Tahap I dan tengah diteliti oleh jaksa. "Tersangka tentu kita tahan. Benar korbannya ada polisi dan jaksa," kata mantan Kapolsek Tanjungkarang Barat ini.

Berdasarkan hasil penyidikan petugas, tersangka membangun perumahan di Imbakusuma namun belum mengantongi izin. Karena itulah pembangunan tidak bisa dilanjutkan dan kini para korban menuntut pengembalian uang pembelian rumah tersebut.

"Dia belum punya izin dari tata kota sudah membangun, sekarang dia tidak dapat izin, jadi tidak bisa dilanjutkan. Itulah kendalanya di Imbakusuma tidak ada izin, sehingga tidak bisa dibangun. Kalau di Rajabasa, kendalanya tersangka sudah membayar pembelian tanah, tapi digugat keluarga dari ahli waris tanah karena minta naik harga," jelas Harto.

Kasatreskrim mengaku sedang berupaya mengembalikan uang para korbannya. Kendati demikian proses hukum tetap dilanjutkan meski nantinya uang tersebut telah dikembalikan.

"Uang-uang dari korban sudah tidak di tersangka karena sudah masuk ke pemilik tanah dan untuk biaya bangunan, ternyata dalam perjalanan itu dilarang karena zona merah. Sekarang memang ada upaya pengembalian, kurang lebih bulan Desember. Walaupun dikembalikan kasus tetap berjalan," kata Harto.

Diketahui ada sekitar 114 warga yang mengadukan kasus penipuan ini ke LBH Bandar Lampung dengan jumlah kerugian mencapai Rp4,1 miliar. Para warga itu telah menyerahkan uang kepada tersangka bervariasi mulai Rp28 juta sebagai uang muka bahkan ada yang membayar lunas Rp350 juta. 

(kdc/st1)




AMOI # aliansi media online & telekomunikasi Indonesia

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera