Pendidikan

Pendidikan

'Hati-hati Jokowi, Jangan Main Api'

JAKARTA -- Belakangan ini nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut arus pusaran konflik Partai Golkar. Terutama setelah Jokowi disebut-sebut menerima sejumlah pengurus DPD I Partai Golkar di Israna Bogor, Kamis (30/11/2017). Airlangga Hartarto yang digadang-gadang sebagai salah satu calon ketua umum Partai Golkar, mengajak para pengurus partai yang ada di daerah untuk menemui Presiden. Tujuannya, agar pengurus daerah meminta izin sekaligus restu pada Jokowi untuk memuluskan jalan Airlangga menuju kursi Ketua Umum partai.

Pertemuan membahas pencalonan Airlangga sebagai calon ketua umum dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Jokowi disebut telah memberi izin dan dukungan kepada Airlangga untuk menjadi orang nomor satu di Partai Golkar. Sebagai pembantu Presiden, Airlangga telah meminta menjadi Ketum Golkar kepada Jokowi.

Bahkan, para pengurus daerah ini juga mengundang Jokowi untuk hadir dalam munaslub melengserkan Setya Novanto dari kursi ketum Golkar. Ketua DPD I Golkar Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae mengatakan Jokowi hanya tertawa ketika diminta hadir ke munaslub. "Dia (Jokowi) ketawa-ketawa saja," kata Ridwan saat dihubungi, Kamis (30/11).

Dia menuturkan, Jokowi sempat menitipkan pesan pada pengurus partai. Dia berharap masalah di Golkar tidak berlarut-larut dan harus segera diselesaikan. Jokowi tidak ingin kekisruhan partai mengganggu stabilitas politik dan ekonomi.

"Dia hanya berharap bahwa parpol-parpol di Indonesia tidak terkecuali Golkar, jangan sampai ada kekisruhan," ucap Ridwan.

Politikus Golkar Yorrys Raweyai juga membenarkan pertemuan pimpinan-pimpinan DPD dengan Jokowi. Mereka meminta Jokowi merestui Airlangga Hartarto menjadi ketua umum baru Partai Golkar menggantikan Setya Novanto.

"Minta izin kepada Jokowi untuk secara eksplisit menyampaikan bahwa ia ikhlas melepas Airlangga memimpin Golkar dan Golkar tetap solid mendukung Airlangga. Dan mohon beliau bisa hadir dalam Munaslub," kata Yorrys.

Sebelum bertemu dengan para pengurus DPD, Jokowi sudah dibawa-bawa dalam upaya 'melengserkan' Novanto. Yaitu ketika dua calon ketua umum yakni Airlangga Hartarto dan Idrus Marham sama-sama mengklaim telah mendapat restu dari orang nomor satu di negeri ini. Airlangga yang juga menjabat Menteri Perindustrian kabinet kerja Jokowi-JK, mengaku beberapa hari lalu telah bertemu Presiden. Dia bicara soal pencalonan diri sebagai ketua umum partai. Dalam pertemuan itu, Airlangga mengklaim mendapat izin Jokowi.

Tak mau kalah dari Airlangga, Idrus juga mengaku telah meminta restu kepada Presiden Jokowi. Idrus mengaku telah bertemu Jokowi untuk menyampaikan niatnya menjadi orang nomor satu di Golkar. Dia meyakini Jokowi akan memberi dukungan.

Komunikasi politik yang dilakukan Golkar dengan Presiden Jokowi di tengah konflik internal, mengundang perhatian lawan politiknya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memandang wajar jika Presiden Jokowi menerima semua tamu. Termasuk pimpinan-pimpinan DPD I Partai Golkar. Namun dia menyindir dengan menyebut Jokowi tepat jika menjadi ketua partai berlambang pohon beringin menggantikan Novanto.

"Kita enggak tahu silaturahmi boleh-boleh saja. Kalau mau jadi Ketua Golkar juga bagus-bagus saja," kata Fadli.

Kehadiran Jokowi di pusaran konflik Golkar, bisa berbahaya. Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengingatkan Jokowi agar berhati-hati sehingga tidak disebut 'bermain api' oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Apalagi, Jokowi terlihat tak lagi malu-malu ikut campur dalam permasalahan internal Partai Golkar.

"Walaupun ada keuntungan besar, Pak Jokowi harus hati-hati juga, jangan sampai Pak Jokowi dibilang main api oleh PDIP," kata Hendri dalam diskusi publik bertajuk 'Munaslub : Golkar Masa Depan, Harapan dan Tantangan' di Jalan Kapten Tendean, Jakarta, Jumat (1/12/2017).

Di lain hal, Hendri melihat pembahasan soal pergantian ketua umum Partai Golkar tak lagi menarik. Hal ini karena Airlangga Hartarto disebut menjadi kandidat kuat calon ketua umum menggantikan Setnov.

Menurutnya, yang lebih menarik adalah prediksi soal perombakan struktur partai Golkar seperti ketua harian, sekjen hingga ketua DPR.

"Seputar siapa ketum enggak menarik beberapa statement media, aklamasi ke Airlangga. Misalkan ketua harian mungkin enggak Nurdin Halid diganti. Kalau ke Sulsel bisa saja diganti. Kemudian Sekjen bisa Idrus lagi masa Idrus lagi," terangnya.

Kemudian, dia juga memprediksi jika Airlangga terpilih menjadi ketum baru Partai Golkar, penetapan rekomendasi terhadap sejumlah calon kepala daerah di Pilkada 2018 akan berubah. Sebab, sejumlah penetapan calon kepala daerah dianggap kontroversial.

"Terakhir menurut saya yang seru adalah tentang Pilkada 2018 apakah rekomendasi berubah atau tidak. Kalau feeling saya berubah," tukasnya.
 
[mdk/noe/rki]

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera