Pendidikan

Pendidikan

'Hasrat Politik Pangkostrad Tak Terbendung'

JAKARTA -- Hasrat politik Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen Edy Rahmayadi tak terbendung lagi. Pandangannya kini mengarah pada pertarungan untuk memperebutkan kursi Gubernur Sumatera Utara. Dia semakin mantap melangkah menuju arena pertarungan dengan menanggalkan seragamnya sekaligus melepaskan jabatan strategisnya sebagai Pangkostrad.

Edy Rahmayadi sudah mengajukan pensiun dini sebagai Pangkostrad. Suratnya sudah disampaikan kepada Mabes TNI dan diperkuat dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982/XII/2017, tanggal 4 Desember 2017 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Keputusannya pamit dari dunia militer tak bisa ditawar meski Panglima TNI Marsekal Hadi menganulir surat keputusan rotasi perwira di institusi TNI. Tidak ada lagi tawar menawar.

"Yang perlu anda ketahui semua saya sudah final, sudah bulat hati saya untuk menjadi Gubernur Sumut di 2018 apabila dipilih oleh rakyat Sumatera Utara. Tolong disiarkan sampe ke kutub utara dan kutub selatan biar ga ada yang nanya-nanya lagi," katanya, Rabu (20/12/2017).

Dia akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut. Demi keinginannya bertarung di Pemilihan Gubernur Sumut, jenderal bintang tiga ini rela pensiun dini. Ini sebagai konsekuensi sekaligus syarat mutlak yang harus dipenuhi. Sebab, gubernur merupakan jabatan politik dan berdasarkan UU TNI, bagi prajurit yang akan menjabat jabatan politik harus menanggalkan dan meninggalkan keprajuritan.

"Saya mengajukan (pensiun dini) ini, mau maju di pilkada serentak 2018 yang sudah diatur KPU tanggal 8-10 Januari adalah waktu pendaftaran. Saya akan daftar," paparnya.

Tidak ada yang bisa menghalangi langkahnya terjun ke dunia politik. Termasuk Panglima TNI. Sebab, Panglima TNI tidak dalam posisi mengizinkan prajurit untuk mundur dari dunia militer dan merestui ikut kontestasi Pilkada.

"Pensiun dini itu berjalan dengan sendirinya. Itu adalah hak prerogatif saya. Saya tak akan ngomong begini kalau saya belum izin Panglima TNI baik lisan maupun tulisan," tegasnya.

Keputusannya mundur dari TNI dan maju sebagai calon gubernur bukan tanpa perhitungan. Dia mengaku sudah mengantongi dukungan politik dari partai. Antara lain Gerindra, Hanura, PKS dan PAN. Bahkan, nama calon pendampingnya sebagai wakil gubernur sudah disebut. Yakni Musa Rajekshah. Dukungan politik yang paling jelas datang dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

"Setelah memilih dari sekian nama, Pak Prabowo sudah menetapkan mengusung Edy Rahmayadi sebagai calon gubernur di Pilgub Sumut 2018," Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, pada Rakorda Sumut di Tiara Convention, Medan, Sabtu (18/11/2017).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tak banyak berkomentar soal hasrat politik prajuritnya. Dia hanya mengatakan bahwa itu adalah hak anak buahnya untuk maju dalam Pilkada 2018. Panglima TNI juga tak bisa melarang keputusan yang sudah diambil.

"Ya haknya, ya haknya Pangkostrad (Letjen Edy Rahmayadi), ya karena hak memilih, hak yang sama dengan masyarakat," katanya usai mengikuti upacara apel persiapan Operasi Lilin 2017 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/12).

Di sisi lain, Panglima TNI Marsekal Hadi berpesan pada semua prajuritnya agar tidak terseret arus politik praktis. Jelang tahun politik, mantan Kasau ini mengingatkan prajuritnya untuk menjaga netralitas dan tak tergoda berpolitik. Dia berharap seluruh prajurit mempertahankan profesionalitas.

"Selanjutnya dalam waktu dekat kita menghadapi pesta demokrasi, Saya perintahkan kepada seluruh prajurit marinir untuk menjaga netralitas, dan tidak menyeret nyeret ke dalam politik praktis," imbuh Hadi di lapangan apel Kesatriaan Marinir Hartono Bhumi, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (21/12).

[mdk/noe/rki]


bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera