Pendidikan

Pendidikan

DPRD Sumbar Pembahasan Lanjutan Ranperda RZWP3K, Mentawai Kembali Tak Hadir

PADANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi II yang membidangi ekonomi kembali menerima usul dan saran dari kabupaten/kota dan OPD terkait sekaitan dengan pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)  Provinsi Sumatera Barat, Kamis (14/12/2017).

Ketua Komisi II, Yuliarman mengatakan, Ranperda RZWP3K merupakan Ranperda yang sangat dibutuhkan oleh kabupaten/kota karena menyangkut dengan investasi yang mesti dilakukan, dan selama ini tertunda. Termasuk dalam hal pendapatan asli daerah (PAD), namun tidak hanya untuk provinsi tetapi juga bagi kabupaten/kota.

"Terutama bagi 7 kabupaten/kota yang wilayahnya masuk rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil," kata Yuliarman yang didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Yosmeri.

Selain itu hal yang penting lagi dalam Ranperda ini, kata Yuliarman pada rapat pembahasan lanjutan yang dihadiri Anggota Komisi  II lainnya, Widayatmo, Irwan Afriadi, Zalman Zaunit, dan Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Hendri Octaviaserta OPD provinsi terkait tersebut, adalah menyangkut batas-batas kewenangan provinsi yang juga mengacu pada RTRW Kabupaten/Kota. "Karena memang yang kita masukkan dalam RZWP3K ini adalah yang dulunya kewenangan Kabupaten/kota, namun sekarang menjadi kewenangan provinsi," terangnya.

Namun yang kita sayangkan, sebut Yuliarman, setelah pembahasan sebelumnya tidak hadir, Kabupaten Kepulauan Mentawai juga kembali tak hadir dalam pembahasan lanjutanRZWP3K kali ini. "Padahal sama seperti sebelumnya, suratselalu kita kirimkan," ujarnya. Komisi II juga berharap, kabupaten/kota yang mengirimkan utusannya dalam setiap pembahasan tidak berganti-ganti. "Agar apa yang telah dibahas sejak awal tetap singkron dan tidak mentah lagi," ujarnya mengingatkan. 

Sementara Anggota Komisi  II lainnya, Widayatmo menambahkan, pembahasan lanjutan RZWP3K dalam rangka keselarasan antara provinsi dan kabupaten/kota, sehingga usul dan saran yang disampaikan agar ranperda yang dihasilkan lebih maksimal.  

Hal senada juga disampaikan Irwan Afriadi, dan Zalman Zaunit."Data berasal dan diperlukan dari kabupaten/kota, dan kita berharap Ranperda RZWP3K tuntas tahun 2017 ini," kata keduanya.  

Seperti diketahui, pembahasan lanjutan RZWP3K kali ini berlangsung cukup alot. Hal itu berkaitan dengan pengertian dan penajaman istilah, Kandungan Pasal 6 dan keterkaitannya dengan pasal lainnya, wilayah konservasi, hutan lindung dan Mangrove, titik koordinat pulau, RTRW kabupaten/kota, dan sejumlah persoalan lainnya. 

(rki)

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera