Pendidikan

Pendidikan

Berbekal Anggaran Rp400 Miliar, Dinas PUPR Sumbar Fokus Bangun Jalan Provinsi


BERBEKAL anggaran sebesar Rp400 Miliar, pada tahun 2018 mendatang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Barat (Sumbar) fokus pada program pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan jalan provinsi. Untuk pemeliharaan, tersedia anggaran sebesar Rp40 Miliar. 

Fokus pekerjaan pembangunan jalan tahun depan, meliputi ruas Jalan Alahan Panjang-Pasar Baru, Jalan Langgai di Kecamatan Sutera (Pessel), Jalan Nipah (Kota Padang), Jalan Sumani Sandiang Baka (Kabupaten Solok) Jalan Sekitaran Pelambayan, Matur (Agam) Padang Aro (Solok Selatan), dan Jalan ke Teluk Tapang (Pasbar).

"Tahun 2018, pemeliharaan dan pembangunan hampir merata untuk jalan provinsi yang tersebar di kabupaten/kota. Namun karena ketersediaan anggaran terbatas, dilakukan secara bertahap. Volume pekerjaan juga variatif, ada yang hanya satu kilometer, tergantung kecukupan dana pokoknya," ujar Kepala Dinas PUPR Sumbar, Ir. H. Fathol Bari, MSc, Eng.

Peralihan status jalan dari kabupaten dan kota menjadi jalan provinsi, menurut Fathol, juga berakibat melambatnya penanganan jalan. 

Peralihan status jalan berpengaruh kepada kemantapan jalan provinsi. Awalnya kemantapan jalan provinsi sudah mencapai 90 persen, turun menjadi 60 persen. Padahal untuk mencapai angka 1 persen kemantapan jalan membutuhkan dana lebih dari Rp200 miliar.

Sekitar 400 km jalan menjadi tanggung jawab provinsi, sehingga panjang jalan provinsi bertambah dari 1.150 km menjadi 1.520 km. Namun demikian, tegas Fathol, pihaknya akan tetap berusaha jalan provinsi ini dibangun dan dipelihara.

Pada tahun 2017, Dinas PUPR Sumbar menargetkan pembangunan fisik meningkat dibandingkan 2016. Begitu juga soal serapan anggaran yang ditarget seminim-minimnya hingga 98 persen.

"Progres pembangunan fisik kita sudah lebih dari 90 persen sampai saat ini. Tahun 2016 lalu capaian realisasi di angka 95 persen. Paling tidak itu tercapai dan mudah-mudahan lebih tinggi baik fisik maupun serapan anggaran," papar Fathol.

Hingga kini, Dinas PUPR Sumbar telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 356 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, hingga beberapa gedung pemerintah yang belum tertuntaskan di tahun sebelumnya. Termasuk gedung yang terdampak gempa pada 2009. Seperti gedung Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, gedung Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan gedung Dinas Perikanan dan Kelautan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, pemprov melalui Dinas PUPR telah berupaya keras dalam menyelesaikan pembangunan di Sumbar. Termasuk pembangunan proyek strategis yang berimbas dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian PUPR juga telah banyak membantu dalam pembangunan di Sumbar. "Sesuai dengan pesan Menteri PUPR, pegawai diminta bekerja profesional, jangan terlibat dalam politik praktis. Tunjukan integritas dan loyalitas yang tinggi terhadap lembaga, sebab mereka yang menjaga integritas tidak akan terombang-ambing dengan politik," ujar Nasrul.

Sesuai arahan Menteri PUPR, lanjut Nasrul, memasuki akhir triwulan IV 2017 diminta untuk dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yaitu, sebesar 95 persen dengan tetap mengedepankan keselamatan, kualitas, dan keamanan hasil pekerjaan.

"Menteri PUPR juga meminta karena telah masuk triwulan IV 2017, semua pembangunan fisik bisa mencapai 95 persen. Termasuk juga di Sumbar. Kami berharap pekerjaan pembangunan infrastruktur PUPR di Sumbar dapat terus berjalan dengan baik," pungkas Nasrul.

Dinas PUPR Sumbar melalui APBD Sumbar TA. 2017, mengusulkan dana sebesar Rp363.155.000.000 untuk 216 kegiatan terdiri dari 130 kegiatan jasa penyedia, anggarannya Rp322.194.000.000, ditambah dengan 86 kegiatan swakelola anggarannya Rp40.961.000.000. (Sumber : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web )

Dari semua kegiatan di tahun anggaran 2017, beberapa merupakanpembangunan gedung baru dan lainnya merupakan pekerjaan lanjutan, yakni menyelesaikan pekerjaan pembangunan rekonstruksi yang rusak/runtuh akibat gempa 2009 lalu, seperti Pembangunan Gedung DPKD (Tahap Akhir), Gedung Convention Hall Sumatera Barat (Tahap III), Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Zona. A, Gedung Pemberdayaan Wanita & KB Provinsi Sumatera Barat (Tahap Akhir) dan Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat (Tahap III)

Sementara untuk bidang Bina Marga (BM) seperti Paket Peningkatan Jalan Lubuk Sikaping – Talu, Peningkatan Jalan Padang Sawah – Kumpulan, Peningkatan Jalan Tapus-Muaro Sei. Lolo-Gelugur,  Peningkatan Jalan Simpang Koto Baru-Junction, Peningkatan Jalan Simp. Padang Aro-Lubuk Malako, Peningkatan Jalan Manggopoh-Padang Luar, Peningkatan Jalan Surantih – Kayu Aro – Langgai, Peningkatan Jalan Rawang – Talawi, Peningkatan Jalan Abai Sangir-Sei. Dareh, Peningkatan Jalan Simpang Padang Karambia-Tj. Bungo (TPA Regional), Pembangunan Jalan Pasar Baru – Alahan Panjang, Paket II embangunan Jalan Lubuk Sikaping-Talu DAK, Peningkatan Kapasitas Jalan Bts. Kota Payakumbuh-Sitangkai DAK, Pembangunan Jalan Teluk Bayur – Nipah – Purus DAK.

(***)




AMOI # aliansi media online & telekomunikasi Indonesia

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera