Pendidikan

Pendidikan

2017, Hubungan TNI-Polri kembali panas gara-gara isu 5000 senpi ilegal

JAKARTA -- Hubungan TNI-Polri sempat memanas di penghujung tahun 2017. Bagaimana tidak, Jenderal Gatot Nurmantyo yang saat itu masih menjabat sebagai Panglima TNI mengungkap akan adanya 5000 senpi masuk ke dalam negeri. Namun, secara ilegal.

Hal itu diungkap Gatot dalam acara silaturahmi purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9) lalu.

Informasi tersebut diakui Gatot didapat dari intelijen.

Pernyataan Gatot itu berbuntut panjang. Sebab, jika membicarakan soal impor senjata, maka ada sejumlah pihak yang terseret. Seperti, Kementerian Pertahanan yang notabenenya bertugas menjaga pertahanan RI dari ancaman yang datang baik dalam maupun luar.

Kemudian, jika membahas senjata api, praktis ada Badan Intelijen Nasional (BIN) serta aparatur negara Korps Bhayangkara dan TNI. Serta tidak lupa, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) yang mengkoordinirnya.

Awal isu ini dilempar, Menkopolhukam Wiranto langsung angkat bicara. Ia membantah ucapan Gatot. Tapi meralatnya. Ia membenarkan ada impor senjata, tapi hanya 500 pucuk dan diperuntukkan bagi BIN.

Prosedur pembelian senjata api pun dikatakan Wiranto tidak perlu seizin Presiden Joko Widodo.

"Prosedur pembelian senjata pada jenis seperti ini secara spesifik tidak perlu kebijakan Presiden secara khusus. Tidak perlu libatkan Presiden," jelasnya di Kantor Kemenkopolhukam, Minggu (24/9).

Wiranto menegaskan, karena senjata api yang dipakai personel BIN bukan berstandar militer, maka pembeliannya pun tak perlu sepengetahuan atau seizin TNI.

Tak hanya Wiranto, telinga Menhan Ryamizard Ryacudu ikut dibuat panas oleh ucapan Jenderal Gatot.
Senada dengan Wiranto, Menhan menegaskan jika 500 tepatnya 521 pucuk senjata api yang dibeli diperuntukkan bagi BIN, lengkap dengan 72.750 butir pelurunya.

Pembelian senpi itu resmi dari PT Pindad yang kemudian dikirim ke Kemenhan pada Mei 2017 silam. Saking kesalnya, Menhan menegaskan siap digantung jika akibat bergulirnya isu ini berdampak negatif terhadap pertahanan NKRI.

"Menhan itu mengurusi pertahanan negara. Kalau pertahanan negara jelek, itu yang tanggung jawab saya, yang digantung saya kok. Bukan siapa-siapa," tegasnya.

Ucapan Jenderal Gatot ini sempat menjadi polemik sepanjang bulan September-Oktober 2017. Mulai dari Menhan, Menkopolhukam, DPR, Eks Wapres Try Sutrisno hingga Presiden mengomentarinya.

Mendapat banyak cibiran, Jenderal Gatot sempat meralat ucapannya. Ia mengatakan soal 5000 senpi ilegal belum terjadi. Baru akan...

Informasi itu juga tidak ia dapatkan dari intelijen.

Informasi intelijen, kata Gatot, harus terpenuhi formulasi menyangkut identitas pelaku, apa yang dilakukan, kapan melakukan, dimana, bagaimana dan mengapa.

"Yang kemarin saya sampaikan hanya akan, belum terjadi kan. Maka belum terjadi," ujar Gatot di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9).

Gatot mengklaim telah mengantongi data intelijen yang akurat soal pembelian senjata api tersebut. Akan tetapi, informasi itu hanya boleh disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Belum tuntas polemik itu, khalayak kembali dikejutkan dengan tertahannya 280 pucuk senpi dan sekitar 6000 butir peluru di Gudang UNEX Area Kargo Bandara Soekarno-Hatta.

Usut punya usut, ratusan senpi dan ribuan peluru itu milik Korps Brimob Polri. Senjata yang diimpor dari Bulgaria itu disebut-sebut akan digunakan personel yang bertugas di Papua dan Poso.

Kepala Korps Brimob Polri Irjen Murad Ismail menegaskan Polri sudah 3 kali melakukan pemesanan serupa, yakni 2015, 2016 dan 2017.

Senjata berjenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) kaliber 40x46 mm itu diklaim Murad tidak berstandar militer namun tetap dapat melumpuhkan. Ratusan pucuk senjata itu dikemas dalam 28 boks dengan berat total 2.212 kg.
Kisruh kembali terjadi. Polri disebut-sebut mengimpor senjata secara ilegal. Namun, kabar itu terpatahkan. Hasilnya, SAGL bukan tertahan, melainkan hanya dilakukan pengecekan antara dokumen dan fisik oleh pihak terkait.
Setelah itu, tidak ada masalah lagi.

Akhirnya, untuk mencegah terjadi hal serupa. Menkopolhukam memutuskan membuat aturan tunggal terkait pengadaan senjata.

"Maka segara akan dilakukan pengkajian dan penataan ulang tentang regulasi tersebut tentang pengaturan senjata api sampai dengan kebijakan tunggal, sehingga tidak membingungkan institusi yang memang menggunakan senjata api," tegas Wiranto, Jumat (6/10).

Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan koordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Direktur Bea Cukai Heru Pambudi dan Direktur Pindad Abraham Mouse.

Dengan ini, Wiranto meminta kepada seluruh institusi dan juga masyarakat untuk tidak memperkeruh suasana kembali.

"Selanjutnya yang terpenting adalah kami mohon kepada institusi negara maupun masyarakat untuk memahami hal ini. Dan tidak lagi dikembangkan di ruang publik. Hal yang kurang jelas tentu bisa ditanyakan kepada institusi terkait," tutupnya.

[mdk/rhm/rki]

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera