Pendidikan

Pendidikan

Setnov Tulis 'Surat Sakti' Minta Tak Dicopot Sebagai Ketum Golkar & Ketua DPR

JAKARTA -- Tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto menulis 'surat sakti'. Surat itu tertanggal hari ini, Selasa (21/11/2017). Ada dua surat yang ditulis tangan oleh Setya Novanto. Surat itu juga dilengkapi materai dan tanda tangan Novanto.

Surat pertama ditujukan kepada pimpinan DPR RI. Isinya meminta agar tidak digelar sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk melengserkannya sebagai Ketua DPR dan mencopotnya sebagai anggota DPR. Berikut petikan surat dari Novanto.

"Mohon pimpinan DPR RI lainnya dapat memberikan kesempatan saya untuk membuktikan tidak ada keterlibatan saya. Dan untuk sementara waktu tidak diadakan rapat, sidang MKD terhadap kemungkinan menonaktifkan saya baik selaku Ketua DPR-RI maupun selaku anggota dewan,"

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membenarkan adanya surat dari Novanto pada pimpinan DPR.
 
"Surat itu memberikan informasi bahwa ketua umum Partai Golkar mengambil keputusan untuk menunda proses pergantian pimpinan DPR sampai proses hukum diselesaikan," ujar Fahri wartawan.

Dia mengacu pada UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD 3, maka pimpinan DPR tidak akan menerima surat dari DPP Golkar yang mengusulkan pergantian pimpinan. Fahri menilai, surat itu sudah secara tegas menyatakan Golkar tidak mengajukan pergantian pimpinan. Apalagi, kata dia, surat pergantian pimpinan dari fraksi Golkar harus disertakan tanda tangan asli ketua umum partai.

"Itu akan menunjukkan bahwa Fraksi Golkar tidak akan mengusulkan pergantian pimpinan, tanpa mandat dan tandatangan ketum asli atau sekjen, surat tidak diterima. Syarat pengajuan pimpinan itu tanda tangan Ketum dan Sekjen yang asli, bukan Plt," tegasnya.
 
Surat kedua ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Isinya instruksi agar tidak ada pergantian ketua umum partai. Namun untuk sementara, Novanto menunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketum Golkar dan dua Plt Sekjen, yaitu Yahya Zaini dan Azis Syamsuddin.

Saat dikonfirmasi, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengaku belum mengetahui ihwal surat tersebut. Namun Nurdin memastikan partai tidak terpengaruh dengan apapun. Termasuk surat sakti dari Novanto.

"Kita tidak terpengaruh dengan surat apapun, karena sudah diputuskan rapat pleno inilah yang memiliki kewenangan sesuai dengan anggaran dasar pasal 19 yang dikatakan bahwa DPP partai adalah badan tertinggi dalam sifat keorganisasian yang bersifat kolektif," kata Nurdin. 
 
Ketua MKD belum terima surat 'sakti' Setya Novanto dari balik jeruji
 
Ketua DPR RI yang juga tersangka kasus Korupsi e-KTP Setya Novanto telah mengirimkan surat kepada Wakil Pimpinan DPR. Dalam surat itu Novanto meminta agar tidak dilaksanakan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang bisa membuatnya dinonaktifkan.

Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum pernah melihat surat yang ditulis tangan tersebut. Dia menduga bahwa itu hanya manipulasi dari ulah orang yang tidak bertanggungjawab.

"Ya tadi gue udah lihat di wartawan, itu suratnya kita enggak terima. Jangan-jangan bikinan orang aja itu," katanya saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (21/11).

Untuk diketahui, MKD hari ini berencana menggelar rapat dengan pimpinan fraksi di DPR. Namu rapat tersebut ditunda sebab pimpinan fraksi tidak lengkap.

"Kami maunya komplit agar ada pandangan yang komplit," ujar Dasco saat ditemui awak media di kompleks parlemen DPR-RI, Selasa (21/11).

Dia menampik ketidakhadiran beberapa fraksi pada rapat internal MKD itu karena ada penilaian tidak ada aturan diwajibkannya pimpinan fraksi pada rapat internal MKD. Politisi Gerindra itu kembali menegaskan, alasan utama ketidakhadiran sejumlah fraksi dengan alasan waktu yang mendadak. 

(mdk/fik/rki)



bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera