Pendidikan

Pendidikan

Golkar harus sadar akan tetap tersandera jika Setnov tak dicopot

JAKARTA -- Pengamat politik Ray Rangkuti menyayangkan surat penetapan Idrus Marham sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Golkar. Dia menilai Golkar saat ini masih dipimpin oleh Setya Novanto padahal tengah ditahan di rutan KPK karena terlibat korupsi proyek e-KTP.

"Penetapan bukan hanya melimpahkan tugas kepada sekjen, tapi menonaktifkan Setya Novanto. Bayangan saya kalau hanya pelimpahan kewenangan bagi saya ketumnya tetap Setya Novanto yang sedang tapi menghadapi kasus hukum," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti itu dalam diskusi bertema 'Partai Golkar Mencari Pemimpin Baru' di PPK Kosgoro, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/12/2017).

Menurutnya, Partai Golkar harus sadar permasalahan yang sedang menimpanya. Sebab, partai tersebut terkesan melindungi seseorang yang dampaknya merusak citra partai.

"Sebaiknya di dalam Partai Golkar ini harus sadar untuk menyelamatkan partai bukan hanya urusan per orang. Bedakan antara orang pribadi dan kelembagaan partai. Jangan sampai tindakan-tindakan partai ini lindungi orang per orang. Golkar yang jadi korbannya. Nanti masyarakat enggak bisa memisahkan antara Partai Golkar dan Setnov," papar Ray.

Ray menambahkan, bila Setya Novanto diberhentikan barulah pelimpahan tersebut sepenuhnya kewenangan Sekjen yang saat ini menjabat sebagai Plt. Di situlah publik akan percaya bahwa dinamika partai Golkar tak ada intervensi dengan Setya Novanto.

"Kalau ada kata nonaktifkan, artinya semua kewenangan dilimpahkan kepada Sekjen, jadi tidak ada hubungannya semua dengan Setya Novanto. Kalau sampai Golkar tetap tergantung terhadap Setya Novanto artinya ada permasalahan atau memang tidak ada kemauan untuk menyelamatkan Partai Golkar," ujarnya.

Ray berharap Partai Golkar ke depan lebih mengutamakan penyelamatan organisasi yang jauh lebih penting daripada upaya menyelamatkan orang.

"Selamatkan partai ini, karena partai ini institusi publik, dan jangan sampai partai ini dihancurin oleh kepentingan pribadi," tandasnya. 
 
[mdk/dan/rki]


bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera