Pendidikan

Pendidikan

FMM Minta DPRD Sumbar Nyatakan Sikap Terkait Rohingya

PADANG -- Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) meminta DPRD Sumatera Barat menyatakan sikap resmi terkait aksi kekerasan yang diterima etnis Rohingya di Myanmar, sebagai bentuk kepedulian sesama umat Islam.

"Kami minta pernyataaan resmi mereka sebagai perwakilan masyarakat Sumbar yang mengecam aksi kekerasan tersebut," kata Wakil Ketua FMM, Irfianda Abidin saat mengunjungi DPRD Sumbar di Padang, Senin.

Menurut dia selain mengeluarkan pernyataan sikap, pihaknya meminta DPRD Sumbar untuk mendorong Pemprov Sumbar mengirimkan bantuan kepada etnis Rohingya.

"Kami sudah membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin berangkat ke Myanmar untuk berjihad. Selain itu pada Jumat 8 September 2017 kami akan melakukan aksi solidaritas mengumpulkan dana dari Masjid Agung Nurul Iman ke Kantor Gubernur Sumbar," kata dia.

Kemudian pihaknya meminta DPRD Sumbar untuk menyurati Kemendagri untuk menarik duta besar Indonesia yang ada di Myanmar dan mengusir duta besar Myanmar dari Indonesia.

"Langkah nyata harus dilakukan sebagai bentuk protes kita terhadap aksi kekerasan ini," kata dia.

Bahkan pihaknya telah membuka pendaftaran kepada seluruh masyarakat Sumbar yang ingin berangkat ke Myanmar untuk berjihad membantu etnis Rohingya di Myanmar.

"Apabila usul kita tidak diproses maka kami akan memberangkatkan para mujahidin asal Sumbar untuk berjuang di Myanmar," kata Irfianda.

Selain mendatangi gedung DPRD Sumbar, rombongan FMM akan mendatangi kantor Budha Tzu Chi di kawasan Pondok, Padang Selatan. Mereka ingin meminta pernyataan sikap Budha Tzu Chi Sumbar terkait aksi kekerasan di Myanmar tersebut.

Sementara Wakil Ketua DPRD Sumbar Guspardi Gaus mengatakan dirinya mengecam aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya tersebut. Bahkan meminta agar pelaku aksi itu dibawa ke mahkamah militer internasional untuk diadili.

"Saya mengecam aksi kekerasan tersebut dan usulan ini akan kita proses dan ditindaklanjuti," kata dia.

Terkait dengan pembukaan pendaftaran jihad, Guspardi menilai hal itu belum dapat dilakukan karena lokasinya berada di Negara Myanmar. Tentu dalam hal pemberangkatan orang itu harus melalui cara atau aturan yang berlaku dan secara legal.

"Kita tidak dapat mengirim orang begitu saja untuk berjuang di sana, semua sudah ada aturannya. Apalagi untuk mengirim pasukan Garuda yang dilakukan apabila ada permintaan dari PBB," katanya. 

(rki)

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera