Pendidikan

Pendidikan

Dewan Usulkan 5 dari 19 Ranperda yang Masuk Propemperda Sumbar 2018

PADANG – Dari 19 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) provinsi Sumatera Barat, lima diantaranya adalah usul prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius usai mendengarkan laporan Bapemperda terkait Propemperda 2018 dalam rapat paripurna, Jumat (24/11/2017) menjelaskan, lima Ranperda usul prakarsa DPRD tersebut sangat penting dan menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat.

"Salah satu yang paling krusial adalah Ranperda tentang Penetapan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat. Kemudian ada Ranperda tentang Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan," jelas Arkadius.

DPRD bersama pemerintah provinsi diharapkan dapat memaksimalkan kinerja dalam melakukan pembahasan seluruh Ranperda yang sudah masuk dalam Propemperda tersebut. Meskipun demikian, pembahasan jangan hanya sekedar mengejar target kuantitas, namun harus detail dan mendalam agar produk hukum yang dilahirkan bisa diaplikasikan dengan baik.

Ini daftar lengkap Ranperda yang masuk dalam Propemperda Sumatera Barat tahun 2018:

I. Ranperda yang berasal dari pemerintah provinsi:
1. Ranperda tentang Pengelolaan e-Government
2. Ranperda tentang Pemberian Nama RSUD Solok
3. Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Ranperda tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
5. Ranoerda tentang Perubahan Perda nomor 1 tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
6. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga
7. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Singkarak
8. Ranperda tentan Perubahan Perda nomor 13 tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat
9. Ranperda tentang Zonasi Kawasan Danau Maninjau
10. Ranperda tentang Kepariwisataan, dan
11. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan

II. Ranperda yang berasal dari inisiatif DPRD (Hak Usul Prakarsa)
1. Ranperda tentang Kesejahteraan Sosial
2. Ranperda tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan Tenaga Kerja
4. Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja, dan
5. Ranperda tentang Penetapan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat

III. Ranperda Kumulatif Terbuka
1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD tahun 2017
2. Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2018, dan
3. Ranperda tentang APBD tahun 2019.

DPRD Sepakat, Sumbar Harus Rencanakan Pembangunan Industri

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan besar dalam pembangunan nasional dan daerah. Pentingnya peran ini, membutuhkan sebuah rancangan yang tersusun, terencana dan terarah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyatakan sepakat atas rencana pemerintah provinsi yang mengusulkan rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembangunan Industri Provinsi. Meskipun perekonomian Sumatera Barat saat ini masih didominasi sektor pertanian, namun pertumbuhan sektor industri juga harus memiliki rencana yang jelas.

Kesepakatan atas perencanaan pembangunan industri tersebut disampaikan fraksi-fraksi melalui pandangan umum dalam rapat paripurna, Jumat (24/11/2017). Sebagian besar fraksi menyatakan setuju terhadap rencana tersebut dengan mengiringi sejumlah catatan.

Juru bicara Fraksi Golkar Suhemdi menyampaikan, sektor industri terutama industri kecil dan rumahtangga saat ini semakin berkembang. Untuk perencanaan yang terarah, pembangunan industri memang harus dilakukan sesuai komoditi yang diunggulkan.

"Kami sependapat bahwa sektor industri menjadi sektor yang berperan penting. Meskipun saat ini Sumbar masih didominasi sektor pertanian, namun sektor industri kecil dan rumahtangga semakin berkembang," paparnya.

Sektor industri ke depan, lanjutnya, tentu diharapkan akan berkembang ke arah industri berskala besar. Dengan perkembangan industri akan semakin meningkatkan daya serap dunia kerja terhadap angkatan kerja sehingga semakin mengurangi jumlah pengangguran.

Sepuluh komoditi industri yang akan menjadi unggulan di dalam Ranperda tersebut, menurut Suhemdi harus dikembangkan berdasarkan skala prioritas. Kemudian, untuk industri berskala besar dibutuhkan suatu kawasan industri yang berada dalam satu area. Dia mempertanyakan, apakah lahan untuk kawasan yang direncanakan di Kabupaten Padangpariaman sudah tersedia.

Kemudian, sektor industri kecil dan industri rumah tangga juga harus terus mendapat pembinaan. Pemerintah melalui instansi terkait harus mendorong agar industri kecil dan rumahtangga dapat berkembang dengan memberikan penguatan sumber daya manusia serta memfasilitasi akses permodalan.

Senada, juru bicara Fraksi Nasdem, Endarmy mengapresiasi pengajuan Ranperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) 2017-2037. Ranperda tersebut nantinya akan menjadi payung hukum dalam menentukan arah pengembangan industri Sumatera Barat.

"Payung hukum pembangunan industri ini sudah sangat diperlukan mengingat besarnya peluang sektor industri di Sumatera Barat," kata Endarmy.

Dia berharap, dengan adanya payung hukum pengembangan industri akan mendorong tumbuhnya sektor industri di daerah ini. Endarmy menyayangkan perkembangan industri selama ini yang masih kurang menggembirakan.

"Dapat dilihat dalam rentang waktu tahun 2011-2014 laju pertumbuhan industri cenderung mengalami penurunan bahkan tahun 2015 hanya tumbuh sebesar 1,84 persen," katanya.

Fraksi Nasdem menyarankan agar dalam perencanaan pembangunan industri ke depan harus mengutamakan pengembangan usaha pemula dan industri kecil. Ranperda ini diharapkan juga memuat aturan yang berpihak kepada upaya pengurangan angka pengangguran serta harus diperkuat dengan memuat sanksi tegas terhadap industri yang menimbulkan dampak negatif.

Seperti diberitakan, Pemprov Sumatera Barat mengajukan Ranperda RPIP Sumatera Barat ke DPRD dalam rapat paripurna sebelumnya. Sekdaprov Sumatera Barat Ali Asmar menyebutkan, ada sepuluh komoditi unggulan yang diprioritaskan dalam pengembangan sektor industri 20 tahun ke depan.

Untuk pengembangan industri besar, Ali Asmar menyebutkan ada dua kawasan yang tengah dipersiapkan yaitu Kawasan Padang Industrial Park (PIP) di Padang dan Kawasan Industri Padang Pariaman. RPIP ini diharapkan memberikan pedoman yang jelas bagi pengembangan sektor industri ke depan sehingga lebih terarah dan terencana.

(rki)

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera