Pendidikan

Pendidikan

Wartawan Metro TV di Purwokerto Jadi Korban Kekerasan Saat Bertugas

PURWOKERTO,JATENG -- Demo penolakan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berakhir ricuh, Senin (9/10/2017) malam pukul 22.00 Wib. Pembubaran paksa yang dilakukan Polisi dan Satpol PP pada para demonstran tak pandang bulu, bahkan melakukan aksi kekerasan verbal dan fisik pada wartawan yang melakukan liputan di Jl Kabupaten di depan sekretariat Pemkab Banyumas.

Fotografer Suara Merdeka yang tengah melakukan peliputan saat kericuhan, Dian Aprilianingrum bercerita ia sempat mendapat kekerasan verbal dari polisi berupa permintaan untuk menyerahkan kamera, pelarangan memotret dan sempat memegang kamera. Beruntung ada salah satu polisi yang mengenalnya sebagai wartawan lalu mengatakan agar dibiarkan saja.

Melihat kondisi sangat ricuh, Dian lantas mengabarkan kejadian ke beberapa wartawan. Tak berselang lama, datang empat wartawan ke lokasi yakni Darbe Tyas wartawan Metro TV, Agus Wahyudi wartawan Suara Merdeka, Wahyu wartawan Radar Banyumas dan Hakim wartawan Satelit Post.

Saat tiba di lokasi, wartawan Metro TV langsung merekam kejadian dan Dian membuntuti di belakang. Kejadian yang mengagetkan Dian, ia melihat secara langsung di hadapannya Darbe wartawan Metro TV mendapat kekerasan fisik yakni ditarik, dikeroyok, dipukul dan diinjak. Melihat kejadian itu, Dian sempat berteriak-teriak sembari mengatakan berkali-kali bahwa Darbe itu wartawan.

"Darbe juga memperlihatkan id card wartawan. Tapi tetap dipukuli," kata Dian, Selasa (10/10/2017).

Dari kejadian ricuh tersebut, dikabarkan puluhan demonstran juga ditangkap dan dibawa ke Polres Banyumas. Mereka juga mendapat kekerasan fisik baik dari polisi maupun satpol PP. Salah satu peserta aksi selamatkan Slamet, Palupi mengatakan ia melihat teman-temannya dipukuli saat pembubaran paksa. Ia juga mengatakan mobil untuk aksi di pecah kacanya dan ia sendiri mendapat luka cakar.

"Aku alami luka cakar saat pembubaran paksa," katanya pada awak media, Senin (9/10) malam.

PWI kecam kekerasan terhadap wartawan di Purwokerto


Jurnalis kecam kekerasan aparat di demo PLTP. ©2017

Tindak kekerasan pembubaran paksa demo PLTP pada Senin (9/10), telah menyebabkan puluhan aksi massa mengalami luka dan sejumlah wartawan alami kekerasan fisik dan verbal. Menyikapi tindak kekerasan tersebut puluhan wartawan yang bertugas di Purwokerto turun ke jalan mengecam perilaku brutal aparat, Selasa (10/10/2017).

Puluhan wartawan berkumpul di alun-alun Purwokerto pukul 11.00 menuju Sekretariat Daerah (Setda) Banyumas. Wartawan sempat dihalang-halangi beberapa petugas di gerbang utama Setda Banyumas, saat memaksa masuk sampai akhirnya ditemui Bupati Banyumas, Achmad Husein.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banyumas, Sigit Oediarto di hadapan Bupati Banyumas mengatakan, mengecam tindakan aparat yang menghalang-halangi tugas peliputan wartawan dan melakukan aksi kekerasan pada wartawan. Ia meminta dari pihak Pemkab Banyumas terutama Satpol PP Banyumas, mengusut tuntas oknum-oknum yang melakukan tindak kekerasan.

Sigit juga menegaskan perlunya sanksi tegas pada oknum-oknum yang terbukti lakukan tindak pemukulan dan menghalangi bahkan meminta rekaman kejadian dihapus.

"Tiga tuntutan kami. Mengutuk tindakan aparat. Pengusutan tuntas dan pemberian sanksi pada oknum yang terbukti lakukan kekerasan sesuai hukum yang berlaku. Kami sudah sampaikan tuntutan baik ke Kapolres maupun Bupati," katanya saat diwawancarai wartawan di alun-alun Purwokerto, Selasa (10/10).

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Purwokerto, Rudal Afgani Dirgantara juga menegaskan juga mengecam tindakan represif aparat Kepolisian dan Satpol PP baik kepada jurnalis dan massa aksi. AJI mendesak Kapolres Banyumas dan Bupati Banyumas untuk mengusut dan menindak tegas personel yang melakukan tindakan kekerasan.

Unjuk rasa dikatakan Gani merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi UU, karena itu pemerintah harus menjunjung tinggi dan melindungi setiap bentuk ekspresi kebebasan berpendapat.

"Kami mendesak Kapolres Banyumas dan Bupati Banyumas untuk mengusut dan menindak tegas personel yang melakukan tindakan kekerasan. Kami menyerukan bahwa kerja-kerja jurnalis dilindungi UU Pers dan mendesak Kepala Polres Banyumas untuk segera membebaskan pers mahasiswa dan peserta aksi yang ditahan," ujarnya.


[mdk/gil/rki]


bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera