Pendidikan

Pendidikan

Wahyu Sebut Perda Tentang Penyertaan Modal Pada Perusda PSM Sebaiknya Direvisi

PADANG – Anggaran belanja Kota Padang mengalami peningkatan sebesar Rp123,33 miliar dari Rp2,2 triliun dalam APBD 2017 menjadi Rp2,35 triliun dalam Perubahan APBD tahun 2017.

Sementara itu, penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah (Perusda) Padang Sejahtera Mandiri (PSM) tidak bisa direalisasikan pada APBD P 2017. DPRD Kota Padang menginginkan agar Pemerintah Kota Padang melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendirian Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri (PSM) terlebih dahulu.

"Hal ini karena kita telah melakukan konsultasi ke Kemendagri dan mendapat masukkan dari tenaga ahli, pakar ekonomi dan ahli hukum beberapa waktu lalu. Bahwasanya Perda No.10 Tahun 2015 tentang penyertaan modal pada Padang Sejahtera Mandiri sebaiknya direvisi dahulu. Makanya, penyertaan modal untuk Perusda PSM tidak dapat kita realisasikan dulu. Akan tetapi, akan dibahas lagi setelah Feasibility Studynya (studi yang bertujuan untuk menilai kelayakan implementasi sebuah bisnis,red) selesai," kata Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra.

Kemudian terkait penyelengaraan perlombaan Qasidah Rebana Nasional ke -22 dan Kota Padang adalah selaku tuan rumah ditahun ini. Memang di RKA dan RKP nya ada juga terselip disana kegiatan Da'i. "Namun masukkan dari DKP tidak persoalan, bisa dilakukan penambahan anggaran. Akibat penambahan dilakukan karena perlombaan qasidah rebana ini adalah bersifat nasional, "ujarnya.

Dalam perlombaan ini akan dihadiri dari 34 provinsi dengan peserta 25 orang dari setiap propinsi dan itu yang di tanggung biaya akomodasinya selama lakukan perlombaan di Padang. Rombongan diluar dari peserta, mereka yang tanggung sendiri.

"Walaupun demikian, saran kita dari DPRD kepada Pemko agar sebelum kegiatan ini lakukan, Pemko harus membuat laporan dan pertanggungjawaban tentang kegiatan Da'i yang sudah dilaksanakan sebelumnya, "kata Wahyu.

Disamping hal lain yang perlu kita ingatkan tambah Wahyu, mengenai pembangunan fisik untuk pelaksanaan waktu cukup untuk sistem tender, untuk bisa melaksanakan dengan baik agar tidak terganggu. Sehingganya serapan untuk 2017 bisa baik, karena serapan di APBD sekarang sudah cukup baik.

"Serapan itulah yang harus kita jaga. Jangan nanti ada pekerjaan yang tidak bisa terlaksanakan sehingga terjadi Silpa," tutup ketua DPD Golkar Padang ini.


(ede)

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera