Pendidikan

Pendidikan

Terkait SPJ Fiktif, DPRD Sumbar Akan Bentuk Pansus

PADANG -- Ditemukannya SPJ  Fiktif  di lingkungan pemerintah provinsi Sumbar, DPRD Sumbar tidak hanya diam saja menghadapi masalah ini . Terkait persoalan ini DPRD provinsi Sumatera Barat  mengadakan jumpa pers Rabu (4/10/2017 ).

Setelah selesai mengadakan rapat dengan beberapa SKPD , terkait bergemingnya kembali SPJ fiktif di Sumatera Barat. Tapi kita bukan menmbahas hal tersebut," ujar Nurnas  Ketua komisi 4 DPRD Sumbar.

H.Nurnas yang di dampingi Dani BPKP  Sumbar ,Kapolda sumbar yang mewakili Jun, dan Kejaksaan Tinggi Sumbar Wenharnol  mengatakan,  tadi dalam rapat kami  tidak membicarakan SPJ Fiktif, tapi dengan adanya SPJ Fiktif .

Dikatakan Nurnas   SPFJ  sudah ada yang menangani BPK pusat,. DPRD tadi dalam rapat lebih banyak berkoordinasi untuk kedepannya.   Dengan adanya SPJ Fiktif DPRD Sumbar sangat perlu membetuk pansus, karena perlu untuk kedepannya,: ujar Nurnas. Nama pansus yang kita bentuk adalah Tata Kelola Pembangunan Daerah  karena perlu kedepannya, ujarnya.

Selesai mengadakan jumpa pers Nurnas juga menjawab pertanyaan wartawan mengenai kunjungan DPRD ke luar negeri,: saya tidak  melihat   pusi ada politis segala macam di dalamnya Pertama dari dulu secara pribadi  sebagai kader Demokrat ,  Demokrat dia tidak melarang,  cuma yang harus di ingat kan terus menerus adalah setiap kegiatan ada subtansinya , khusus untuk aktivitas yang di lakukan hari ini, awalnya  belumnya saya tidak tahu kemana arah dan tujuannya,  hanya di minta data , maka nya saya kaget," ujar Nurnas.

(rki)

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera