Pendidikan

Pendidikan

Soal Senjata Impor, Menko Polhukam: Setop Dulu Ya, Kami Akan Koordinasi Internal

JAKARTA -- Terkait dengan masuknya senjata impor milik Polri yang diperuntukkan Korps Brigade Mobil (Brimob), Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengaku tidak bisa menyampaikan seluruh proses koordinasi di jajaran Kemenko Polhukam kepada publik, karena publik bukan satu tempat untuk kita jadikan diskursus menyelesaikan masalah-masalah seperti ini.

Untuk itu, Menko Polhukam meminta agar diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan Panglima TNI, Kapolri, BIN (Badan Intelijen Negara), Pindad, dan siapapun yang terlibat masalah pengadaan senjata, berkoordinasi menyelesaikan itu, karena itu domain pihaknya.

Ia berjanji, nanti hasil koordinasi yang tuntas itu akan disampaikan kepada wartawan. "Jangan diributkan di luar (karena) masing-masing kemudian mengambil satu spekulasi," kata Wiranto kepada wartawan usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2017) pagi.

Makanya, lanjut Menko Polhukam, dirinya tidak berbicara, Panglima TNI juga tidak ngomong, Kapolri juga tidak ngomong, karena kalau ngomong nanti pasti digoreng lagi. 

"Oleh karena itu, setop dulu itu, setop dulu ya. Kami akan berkoordinasi internal dan akan selesai pasti, (hasilnya) akan sampaikan pada publik. Saya akan sampaikan, pasti," ujar Wiranto.

Satu hal, tegas Menko Polhukam Wiranto, bahwa tidak ada satu hal yang menyebabkan gangguan keamanan nasional. "Saya jamin itu. Yang saya jamin adalah bahwa masalah internal ini kita selesaikan dan tidak mengganggu keamanan nasional secara menyeluruh," ucapnya.

Soal kebutuhan impor senjata, Wiranto mengatakan, nanti akan dibicarakan. Ia menegaskan, kalau tidak bisa diproduksi ya diimpor. Tapi yang bagaimana, untuk siapa, dananya dari mana, kepentingannya bagaimana, Undang-Undangnya bagaimana, menurut Wiranto semua disesuaikan. Namun ia mengingatkan, bahwa hal ini tidak perlu dibicarakan di publik.

(set/rki)

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera