Pendidikan

Pendidikan

SMRC sebut Jokowi mampu membawa coattail effect di Pilpres 2019

JAKARTA -- Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Djayadi Hanan mengatakan elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih unggul di survei dibanding Prabowo Subianto. Jelang 2019, kata Djayadi, Jokowi dan partai pengusungnya mesti harmonis dan konsisten melanjutkan program prorakyat.

"PDIP dan Jokowi harus harmonis dan mendukung program pro rakyat yang antikorupsi. Kemudian tidak buat kegaduhan. Dari Jokowi, dia melanjutkan program yang mendapatkan apresiasi dari rakyat. Infrastruktur, kesehatan, pendidikan, penegakan hukum, stabilitas politik dan perhatian persoalan riil masyarakat, ekonomi, pengangguran dan lapangan pekerjaan," kata Djayadi di Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Djayadi juga menuturkan, tak sedikit partai yang akan menganut sistem coattail effect pada Jokowi jelang Pemilu 2019. Efek yang mencalonkan orang populer, partai akan mendapatkan limpahan suara dari orang tersebut.

"Artinya kalau calonkan Jokowi, mereka akan dapatkan limpahan suara karena Jokowi. Maka partai harus mengecek. Pemilih Jokowi ada dua jenis, dari PDIP dan luar PDIP. Partai mengecek dan menganalisis mana yang bukan pendukung pdip dan bisa ditarik ke masing-masing. Efeknya belum terlihat dari partai-partai yang di luar PDIP," jelas dia.

Menurut Djayadi ada beberapa hal yang membuat coattail effect tak berpengaruh meski mendukung Jokowi. Seperti, lanjut Djayadi, partai yang mengalami masalah internal. Efeknya menjadi tidak positif atau efeknya hilang. Karena kalau ada konflik internal, persepsi masyarakat akan negatif kan. Suara menurun, tapi karena mendukung Jokowi bisa positif. Tapi itu hilang karena konflik internal partai.

"Kedua, partai pendukung mungkin belum mengkapitalisasi itu secara maksimal. Belum secara maksimal mengasosiasikan dirinya sebagai pendukung presiden. Ketiga, memang agak sulit kalau partai bukan bagian dari tokoh yang didukung sehingga sangat sulit partai mendapatkan limpahan suara itu. Artinya partai harus mencari tokoh lain," ungkap dia.


[mdk/ded/rki]

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera