Pendidikan

Pendidikan

Selain PDIP, Elektabilitas 4 Partai Pendukung Jokowi Ini Merosot

JAKARTA -- Sejak jauh hari, empat partai yakni Golkar, NasDem, Hanura dan PPP telah mendeklarasikan diri dukung Joko Widodo di Pemilu 2019. Selain karena dianggap sukses, ketokohan Jokowi dianggap bisa mendongkrak elektabilitas partai pendukung.

Sayang, harapan partai pendukung Jokowi itu justru berbanding terbalik dengan hasil survei elektabilitas parpol yang dikeluarkan oleh lembaga survei SMRC. Empat partai pendukung malah merosot, berbanding terbalik dengan PDIP, sang 'pemilik' Jokowi.

Pengamat politik dari Unpad Muradi juga melihat terjadi keanehan, karena rupanya elektabilitas partai pendukung Jokowi malah merosot. Jika soal elektabilitas PDIP, dia memaklumi.

Pertama, PDIP dilihat konsisten sebagai partai pemerintah. Salah satunya dalam isu Pansus angket KPK. Meskipun ada penolakan, KPK dianggap berhasil membuka mata publik, ada sejumlah kejanggalan di internal KPK.

"Itu dan figur Bu Mega, Pak Jokowi, saya kira perlu dipahami, Pak Jokowi itu PDIP, PDIP itu ya Jokowi, buat saya sederhana sekali," kata Muradi saat berbincang dengan wartawan, Jumat (6/10) sore.

Pada Pemilu 2014, PDIP meraup suara 18,95 persen. Sementara hasil survei SMRC terbaru yang dilakukan awal September kemarin elektabilitas PDIP mencapai 27,1 persen.

Sementara Golkar pada 2014 lalu mendapat 14,75 persen, di survei SMRC hanya 11,4 persen. Muradi pun menganalisa penurunan Golkar ini.

"Kalau Golkar kan faktor Setya Novanto, dianggap punya keinginan menjadi orang yang mau melawan hukum," kata Muradi.

Partai pendukung Jokowi berikutnya yang merosot versi SMRC adalah NasDem. Partai pimpinan Surya Paloh ini bahkan tak lolos parliamentary threshold karena hanya mendapatkan suara 2,4 persen. Pada Pemilu 2014 lalu, NasDem mendapatkan suara sebanyak 6,72 persen.

Hampir sama dengan Golkar, Muradi melihat, faktor penurunan NasDem karena perilaku yang selama ini ditunjukkan oleh para elitenya.

"NasDem dengan berbagai manuvernya, punya potensi merusak hukum, soal kejaksaan, jaksa agungnya dari orang partai, publik melihat itu," kata dosen FISIP Unpad ini.

Begitu pula dengan PPP, partai ini kini tengah berkutat dengan masalah internalnya. Di satu sisi ada kubu Romahurmuziy. Di sisi lain, ada kubu mantan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz yang masih ngotot merasa berhak atas kepengurusan PPP.

PPP versi SMRC hanya memperoleh 4,3 persen suara. Sementara pada Pemilu 2014 lalu, partai pimpinan Suryadharma Ali kala itu meraup suara 6,53 persen.

Partai lainnya yakni Hanura, dia menambahkan, semenjak dipegang Oesman Sapta Odang (OSO), bisa dibilang tidak ada perubahan yang nyata. Terlebih, Hanura kini hanya menjadi partai yang paling kecil suaranya di DPR.

Pada Pemilu 2014 lalu, Hanura mendapatkan 5,26 persen. Namun versi lembaga survei SMRC, partai pimpinan OSO ini cuma dapat 1,3 persen.

"Hal lain karena enggak terlalu besar jadi tidak mempengaruhi betul. Itu yang saya kira posisi NasDem dan Hanura menjadi tidak cukup besar," analisa Muradi lagi.

Sementara elektabilitas Jokowi sendiri masih dianggap batas yang baik. Meskipun, dalam beberapa bulan belakangan, pemerintahan Jokowi sering diterpa isu miring.

Dalam survei SMRC, elektabilitas Jokowi sebesar 38,9 persen. Sementara persaing terberatnya yakni Ketum Gerindra Prabowo Subianto jauh di bawahnya dengan besara 12 persen saja.

"Bulan September kemarin itu luar biasa, tiap bulan ada saja isunya, yang dibilang pro China, PKI, anti Islam, kemudian banyak yang mengganggu pemerintahan beliau, 38 persen itu kalau menurut saya sudah cukup baik. Karena dengan masalah bertubi-tubi, juga dilakukan oleh orang-orang di lingkaran beliau, maka agak rumit," kata Muradi. 

Sekjen PDIP ungkap 'senjata utama' tinggalkan jauh Golkar dan Gerindra di survei



Elektabilitas PDI Perjuangan meninggalkan jauh pesaing terberatnya Partai Golkar. Dalam survei terbaru SMRC, PDIP meraup 27,1 persen, sementara Golkar hanya 11,4 persen di urutan kedua. Diurutan ketiga Gerindra dengan 10,2 persen.

Menanggapi hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, survei harus direspon dengan tetap mempertahankan semangat kerja keras dan terus pada posisinya bersama rakyat. Untuk itu, kepada semua kader PDI Perjuangan, kata dia, terlebih yang menempati struktur di semua level harus mencerminkan wajah kerakyatannya. Baik dalam perilaku maupun kebijakan dan program politiknya.

"Dengan survei yang tinggi di kisaran 27-32 persen oleh hampir semua lebaga survei, kita harus terus melakukan perbaikan, semua kader, apalagi pimpinan Partai, harus cerminkan wajah kerakyatan Partai. Senjata utama kita adalah persatuan dengan rakyat," kata Hasto saat meyampaikan pengarahan dalam acara Konsolidasi Organisasi Internal Partai, di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Bogor, Minggu (8/10/2017).

Dalam acara itu, Hasto didampingi Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Waras Wasisto, Ketua DPC PDI Perjuagan Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, dan sejumlah jajaran DPC PDI Perjuangan Kota Bogor. Hadir juga Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan dari dapil Kota Bogor, Diah Pitaloka.

Hasto mengungkapkan, salah satu faktor yang menaikkan eletabilitas PDI Perjuangan adalah karena politik turun ke bawah. Dengan politik turun ke bawah, wajah partai yang dilihat publik bahwa PDI Perjuangan memang politiknya wajah kerakyatan yang oleh Hasto disebut dengan istilah 'Marhaenitas', yakni politik dengan watak 'Wong Cilik' yang mencerminkan wajah kerakyatan sebagaimana ditunjukkan oleh Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Pak Jokowi dicintai rakyat karena kepemimpinannya yang merakyat, programnya prorakyat, dan dekat rakyat dengan blusukan untuk bertemu dan menyapa langsung rakyatnya. Begitu juga Ibu Mega yang menerapkan politik turun ke bawah dalam memimpin PDI Perjuangan," ungkapnya.

"Jadi rakyat ketika melihat Pak Jokowi itu seperti melihat dirinya sendiri. Itulah yang harus dilakukan dan ditunjukkan oleh semua kader, dan pimpinan partai," tambah Hasto.

Hasto lalu menekankan apa yang selalu ditegaskan Ketua Umum Ibu Megawati bahwa tugas partai adalah menyiapkan pemimpin. Kalau ada kader yang potensial untuk jadi pemimpin di daerah tentu akan diperjuagkan. Tetapi harus disadari bahwa yang memilih pemimpin dalam ajang pilkada bukan hanya kader PDI Perjuangan. Tetapi yang memilih adalah rakyat secara umum sehingga dalam berpartai, apalagi pimpinan partai harus benar-benar bergerak turun ke bawah.

"Tugas partai adalah mendekatkan kesejahteraan pada rakyat agar rakyat bisa merasakan buah pembangunan bagi masa depan yang lebih baik. Maka ketika memenangi pilkada pada hakikatnya adalah untuk keberpihakan pada rakyat. PDI Perjuangan politiknya menjadikan kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat," tukasnya.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga mengingatkan kader untuk tidak menjadikan partai sebagai tempat cari makan dan memperkaya diri dengan cara menyalahgunaan jabatan. Apalagi dengan cara-cara yang melanggar hukum seperti korupsi.

Bendahara DPD PDI Perjuangan Jabar Waras Wasisto dalam kesempatan sambutannya menyampaikan agar jajaran struktur partai benar-benar menyiapkan langkah organisasi baik dalam rangka konsolidasi internal maupun pemenangan Pilkada Serentak 2018 maupun Pemilu dan Pilpres 2019.

Khusus dalam menghadapi verifikasi pendaftaran partai, Waras juga megingatkan agar struktur partai cermat sehingga apa yang mejadi persyaratan di semua level benar-benar siap.

"Demikian juga persiapan saksi, partai harus siap, segera lakukan pelatihan sehingga nanti waktunya pilkada sudah siap," kata Waras.

Sementara Dadang dalam sambutannya mengatakan, bawa struktur organisasi dan badan partai di DPC Kota Bogor sudah terbentuk semua. Begitu juga sayap partai seperti Repdem dan BMI.

"Dan yang juga kita banggakan, DPC Kota Bogor kantornya sudah milik partai, sehingga nanti siapapun yang menjadi pengurus dan ketua, kantor ini tetap ada," kata Dadang

[mdk/rnd/rki]

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera