Pendidikan

Pendidikan

Muzni Zen: Melalui Pokir Kita Dapat Membantu Pembangunan Kota Padang

PADANG -- Sebagai anggota DPRD Kota  Padang Muzni Zen menegaskan, dirinya wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pasalnya, sebagai seorang anggota dewan, dirinya tak terlepas dari masyarakat itu sendiri.

"Kita di DPRD ada yang namanya pokok pikiran (Pokir) dewan. Dimana melalui pokir inilah kita dapat membantu pembangunan yang tak terlepas dari Pemko Padang. Namun kita tentunya lebih fokus pada dapil (daerah pemilihan, red) masing - masing," ungkap Sekretaris Fraksi Partai Gerindra ini, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, anggota dewan wajib mengunjungi masyarakat di dapil masing - masing. Sebab, disanalah fungsi selaku anggota DPRD, turun melihat secara langsung permasalahan yang dihadapi masyarakat.

"Kita kan selalu melaksanakan reses tiga kali dalam setahun, yakni pada istirahat masa sidang I, II, dan III. Untuk 2017 sendiri, kita di DPRD sudah melakukan dua kali reses dan tinggal sekali lagi di akhir tahun ini. Alhamdulillah setiap agenda reses saya terus melakukan kunjungan ketengah masyarakat," ujarnya.

Ia mengatakan, sebagai kader Partai Gerindra, dirinya mendapat instruksi dari pimpinan pusat harus senantiasa mengambil jatah reses dan turun langsung ke daerah pemilihan. Hal ini sangat perlu dilakikan guna menampung aspirasi yang nantinya akan diperjuangankan di badan anggaran dan pemerintah kota.

"Pokir ini nantinya akan dititip di kegiatan OPD atau dinas terkait, seperti Dinas PU, Dinas Pendidikan, dan di Kesra. Saya selaku anggota di DPRD Padang di tahun 2017 ini ada dana pokir sebesar Rp1,5 miliar. Inilah yang akan kita perjuangkan di dapil II Kecamatan Kuranji - Pauh melalui kegiatan reses," terangnya.

Muzni mengungkapkan, di tahun 2018 pokirnya meningkat sebesar Rp.2,5 miliar. Untuk itu, ia meminta masyarakat membuat proposal kegiatan yang urgent dan patut untuk direalisasikan. Proposal ini bisa diberikan melalui lurah, camat dan nanti akan diperjuangkan di DPRD Padang.

"Prosesnya juga ada melalui musrembang tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. Inilah nantinya yang akan kita kawal bagaimana agar aspirasi di dapil kita dapat segera terealisasikan," urainya.

(ede)


bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera