Pendidikan

Pendidikan

Mengungkap Ketidakberesan PLN Melalui Audit BPK


JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta turun gunung menyikapi ketidakberesan di tubuh PT PLN (Persero). Kondisi keuangan PLN yang masuk zona lampu kuning ditengarai akibat tata kelola koruptif yang berlaku sejak setrum pelat merah dipimpin Sofyan Basir.

"BPK harus melakukan audit kinerja ditindaklanjuti audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap PLN. Dengan begitu bisa diketahui kinerja direksi dan potensi korupsi di PLN," ujar Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar kepada redaksi, Sabtu (30/9/2017).

Audit untuk mengkroscek informasi yang diungkap Menkeu Sri Mulyani tentang kondisi keuangan PLN yang nyaris bangkrut. Junisab yakin kebangkrutan menghantui PLN karena adanya kesalahan manajemen dan dugaan korupsi.

Terkait mismanajemen dia mencontohkan di saat hutang PLN menggunung, direksi tidak melakukan pengetatan biaya belanja dan justru malah melakukan pemborosan.

PLN misalnya menambah jajaran komisaris dan direksi. Dulu komisaris hanya lima tapi sekarang sembilan, direksi dari sembilan ditambah menjadi 13. Kemudian dilakukan juga penambahan posisi kepala divisi yang jumlah penambahannya 500 sampai 600 persen dari posisi yang ada sebelumnya. Posisi general manager bahkan lebih wah lagi, dulu hanya 15 tapi sekarang 54.

"Komisaris dan direksi dikasih mercedes. Komisaris dapat intensif yang besar, dapat fasilitas pengobatan gratis ke luar negeri dan pakai obat apa saja. Duit yang harus dikeluarkan untuk seorang direksi sekitar 120 juta perbulan, kadiv 80 dan GM 60 juta. Dari ini saja berapa ratus miliar yang harus dikeluarkan PLN? Ini pintu pemborosan," kata Junisab.

Selain belanja PLN untuk gaji dan biaya pegawai yang luar biasa besar, kata Junisab, masalah lain yang membuat guncangan di PLN jajaran direksi yang diangkat oleh Sofyan Basir adalah orang luar PLN yang tidak paham kondisi PLN. Mereka diangkat hanya karena hubungan pertemanan. Misalnya saja untuk posisi direktur SDM dan direktur Keuangan.

"Tata kelola manajemen amburadul. Pengawasan satuan internal harusnya memeriksa direksi. Tapi faktanya, dia jadi bawahan dari dirut SDM. Contoh lainnya, hasil kajian perencanan PLN menyebut kebutuhan listrik hanya 7 ribu megawatt tapi kenapa yang keluar 35 ribu megawatt. Inilah bukti," ungkap Junisab. 

Anehnya, kata dia, kontrak pekerjaan, sewa maupun proyek yang nilainya ratusan miliar tidak pernah diteken direksi tetapi hanya diteken kepala divisi. Junisab curiga kontrak-kontrak tersebut 'dipaksakan' diteken kepala divisi sebagai langkah cuci tangan kalau-kalau terendus KPK dan penegak hukum lainnya.

"Proyek triliun tapi diteken sekelas kadiv. Proyek pembangkit di Batam, Kadivnya dicopot, satu mengundurkan diri. Dua-duanya tak mau berurusan dengan penegak hukum. Dan kasus sudah dilaporkan ke KPK karena ada potensi kerugian negara 140 miliar dari nilai proyek 300 miliar," papar Junisab. 

Diberitakan sebelumnya, peringatan soal tidak sehatnya dompet PLN sudah disampaikan Menkeu Sri Mulyani melalui surat resmi yang dikirim ke Menteri BUMN yang mewakili pemerintah sebagai pemegang saham PLN, dan Menteri ESDM selaku regulator. Dalam suratnya, Menkeu menyebut jumlah utang produsen PLN sudah kelewat besar dan mengkhawatirkan. Di sisi lain, pertumbuhan penerimaan dari jualan listrik meleset dari target. Akibatnya PLN bisa mengalami gagal bayar.

(dem/bin)




AMOI # aliansi media online & telekomunikasi Indonesia

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera