Pendidikan

Pendidikan

Luka penyerangan 1948 di Madiun

JAKARTA -- Episode kelam pemberontakan PKI dimulai tahun 1948 di Madiun. Tokoh gaek Partai Komunis Indonesia (PKI), Musso, didukung pasukan Brigade 29. Mereka dikomandani Kolonel Sumarsono. Seorang tokoh Pesindo beraliran merah.

Pasukan Sumarsono-Musso menghabisi para lawan. Mengincar mereka bila dianggap tak sejalan. Bahkan sampai menyerang kantor pemerintah dan pondok pesantren. Sejumlah tokoh dan alim ulama dieksekusi. Kejam. Pasukan itu berjuluk Tentara Merah.

Pasukan ini juga membantai Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo. Tokoh sekaligus gubernur pertama Jawa Timur. Gubernur Soerjo, biasa dia dipanggil. Tewas setelah dibantai dengan kejam. Dua perwira polisi kerap mendampinginya, juga tewas. Mereka ditelanjangi dan dibunuh. Padahal Gubernur Soerjo punya peran penting dalam mengobarkan perlawanan rakyat Surabaya melawan Inggris 10 November 1945.

Pemberontakan Madiun segera ditumpas. Soekarno-Hatta memerintahkan Kolonel Gatot Soebroto dan Kolonel Sungkono membasmi para avonturir tersebut. Pasukan TNI bergerak cepat. Merebut kota selama dikuasai pasukan komunis. Satu demi satu.

Musso tewas ditembak. Begitu pula dengan dedengkot PKI lainnya, Amir Syarifuddin bersama sejumlah kader PKI. Namun, kasus ini tak tuntas. Belanda keburu menyerang lewat agresi militer II. Fokus TNI berubah. Mereka lebih mempertahankan Republik Indonesia dari serangan penjajah. Sejumlah kader komunis lantas bisa melarikan diri.

Tahun 1954, Dipa Nusantara (DN) Aidit, Lukman dan Njoto merebut kepemimpinan PKI dari para komunis tua semacam Alimin. Mereka kembali membangun. PKI saat itu telah berantakan. Hasilnya mengejutkan. PKI tak cuma bangkit. Di Pemilu 1955, mereka mencuri posisi empat besar.

Kader dan simpatisan PKI terus bertambah. Diperkirakan saat memasuki awal tahun 1960, PKI memiliki 3 juta kader dan belasan juta simpatisan. Mereka merasa di atas angin. Apalagi politik Presiden Soekarno cenderung dekat dengan Uni Soviet dan China setelah keluar dari PBB.

PKI pun makin menyerang para lawan politiknya. Musuh terbesar mereka adalah TNI Angkatan Darat dan Umat Islam saat itu.

Bentrokan di akar rumput cukup sering terjadi. Beberapa kali massa underbouw PKI, seperti Barisan Tani Indonesia (BTI) menyerobot lahan milik negara dan tuan tanah. Ada peristiwa Jengkol, Indramayu dan Bandar Betsy. Seorang anggota TNI AD bernama Pelda Soedjono bahkan jadi korban. Dia tewas dicangkul massa.

Bukan hanya serangan. PKI juga melakukan aksi provokasi. Mereka kerap menggelar pertunjukan ludruk dengan judul-judul melecehkan Agama. Misalnya, 'Matinya Gusti Allah' atau 'Gusti Allah meninggal'.

Lalu ada peristiwa Kanigoro. Ketika itu ribuan anggota PKI dan simpatisannya, menyerang para Pelajar Islam Indonesia (PII) tengah mengikuti kegiatan di Kediri.

Menjelang tahun 1965, provokasi makin menjadi. Sejumlah anggota PKI di Jawa Tengah meneror warga desa dengan aksi mengasah pisau di depan rumah. "Ganyang Tujuh Setan Desa." Pesan itu disuarakan di mana-mana.

Puncaknya saat 1 Oktober 1965. Ketua CC PKI DN Aidit, Ketua biro Chusus PKI Sjam Kamaruzzaman dibantu para tentara merah di bawah Komandan Batalyon I Tjakrabirawa Letkol Untung Sjamsuri, menculik dan membunuh pucuk pimpinan Angkatan Darat. Mereka adalah Letjen Achmad Yani, Mayjen Soeprapto, Mayjen Haryono, Mayjen S Parman, Brigjen DI Pandjaitan, Brigjen Sutoyo dan ajudan Jenderal Nasution, Letnan Satu Pierre Tendean. Lalu disebut sebagai Pahlawan Revolusi.

Mereka menggunakan isu dewan jenderal. Lalu berdalih bergerak untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari tangan para pimpinan TNI AD. Sebab militer kala itu dituduh ingin mengkudeta.

Selain di Jakarta, aksi G30S juga terjadi di Yogyakarta. Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono diculik dan dibunuh para tentara beraliran kiri. Beruntung aksi ini tak berumur panjang. Panglima Kostrad Mayjen Soeharto langsung memimpin gerakan antikomunis untuk melawan petualangan Untung Cs.

Amarah memuncak saat menyaksikan penggalian dan pengangkatan jenazah para jenderal dari Lubang Buaya. Seorang anggota RPKAD ikut peristiwa itu berbisik pada kawannya. "Lihat, jenderal saja diperlakukan seperti itu. Apalagi kita yang prajurit rendahan," ucapnya.

Sejak hari itu situasi berbalik. Dimotori Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, operasi penumpasan PKI digelar. Rakyat semula takut pada kekuatan komunis mulai berani bergerak. Menangkapi dan melawan anggota PKI.

Peltu (Purn) Maman, seorang anggota RPKAD bahkan ikut operasi militer bersama Kolonel Sarwo Edhie Wibowo. Dia mengisahkan, Sungai Bengawan Solo berwarna merah karena darah. Banyak mayat tanpa kepala ditemukan mengapung.

"Pemandangannya mengerikan saat itu. RPKAD melatih warga untuk berani melawan komunis," kata Maman kepada wartawan beberapa waktu alu.

Namun operasi penumpasan PKI dilakukan rakyat atas dukungan TNI AD, berjalan tanpa terkendali. Tanpa pandang bulu, semua dituduh PKI diciduk dan dieksekusi mati. Minimal ditahan beberapa tahun tanpa pengadilan.

Moh Tarup (71), misalnya. Warga Pati, Jawa Tengah ini cuma pencari rumput. Tugasnya sehari-hari mencarikan rumput untuk ternak milik majikannya. Apes. Sang majikan ternyata anggota PKI. Moh Tarup pun ikut diciduk dan ditahan tanpa pengadilan. Selama di tahan kerap dipukuli dan disiksa. Dia diminta menunjukkan keberadaan sang majikan.

"Saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma orang miskin, cuma orang bodoh. Kok kena ciduk juga," ungkap Moh Tarup kepada awak media.

Bagi mereka diketahui jelas anggota PKI, BTI atau Gerwani paling merasakan menderita. Banyak Gerwani diperkosa. Sedangkan lainnya dibunuh dengan cara mutilasi.

Posisi PKI berbalik. Mereka diburu dan menjadi korban. Tak ada sisa-sisa arogansi mereka sebelum revolusi. Kolonel Sarwo Edhie Wibowo bahkan memperkirakan jumlah korban mencapai tiga juta orang.

Letjen (Purn) Agus Widjojo sekaligus putra pahlawan revolusi Mayjen Sutoyo Siswomihardjo ini meminta semua pihak mengakui perannya dalam tragedi 1965. PKI jelas bersalah dalam kasus ini. Tapi jangan lupakan juga rakyat dan TNI AD melakukan pembersihan pada kepada orang-orang dituding anggota PKI.

"Tangan Partai Komunis Indonesia juga berlumuran darah. Mereka harus bertanggung jawab atas kekerasan yang mereka lakukan dari tahun 1948 sampai 1 Oktober 1965. Setelah itu keadaan berbalik, gantian mereka yang menjadi korban," ujar Agus Widjojo.

Dia selama ini dikenal kerap malakukan rekonsiliasi. Namun itu harus diakui tak mudah. Mereka harus berdamai dengan diri sendiri dahulu. Keinginannya juga sederhana. Dia hanya ingin tidak mewariskan dendam masa lalu kepada anak cucunya kelak.

Pandangan masalah ini, kata Agus, semua merupakan korban. Sudah sewajarnya mereka saling memaafkan. "Sampai kapan kita akan terus mewarisi dendam," tegas Agus.

[mdk/ang/rki]

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera