Pendidikan

Pendidikan

Kalau Ormas Garis Keras Berulah di DKI, Anies-Sandi Bisa Kehilangan Jabatannya

JAKARTA -- Sejumlah ormas garis keras yang selama ini mend‎ukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno diperkirakan tak akan berani berulah. Pasalnya, Polri dan pemerintah saat ini dinilai mampu menindak para kelompok masyarakat yang kerap melakukan aksi main hakim sendiri.

Menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus, setelah terbitnya Perppu Ormas, pemerintah seperti punya pedang untuk menindak mereka.

"Jadi kekhawatiran pemerintahan Anies-Sandi bakal membangkitkan lagi perilaku intoleran itu bakal kecil kemungkinannya, bahkan tidak ada itu," tutur Petrus di Jakarta, Minggu, 15 Oktober 2017.

Petrus melanjutkan, dengan adanya Perppu Ormas, kelompok pendukung Anies-Sandi yang berulah, maka yang akan dipenjara adalah pengurusnya. Ini menjadi salah satu kekuatan yang ampuh kalau mau bertindak di luar ketentuan Perppu No 2 Tahun 2017, bisa diancam pidana maksimal 20 tahun.

"Apalagi gerakan intoleran kemarin kan hanya gerakan untuk mendapatkan kekuasaan di DKI, jadi untuk apa lagi mereka intoleran," tuturnya.

Dia berharap agar Anies-Sandi maupun pendukungnya menegakkan unsur-unsur Pancasila.

"Karena kalau pendukungnya bersikap bertolak belakang dengan Pancasila seperti anarkis, main hakim sendiri, swepping, apalagi Anies - Sandi terkesan membiarkan dan memfasilatisnya, konsukuensinya kepemimpinan yang mereka dapatkan, akan dicabut, karena ini bakal ada ancaman pidana 5 tahun. Jadi harganya terlalu mahal, karena kepemimpinannya bisa hilang," katanya.

‎Petrus mengatakan, masyarakat yang tak terima dengan itu bisa menggugat Anies-Sandi ke pengadilan dan kepolisian karena terkesan membiarkan.

"Saya kira untuk kasus semacam ini, polisi tanpa laporan masyarakat akan menindak tegas. Karena polisi selama ini baik dalam menjaga keseimbangan agar mereka yang intoleran ini mampu bersikap baik," tutupnya.

(rki)


bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera