Pendidikan

Pendidikan

HIMMAH Unjuk Rasa Desak Presiden Bersihkan "Makelar Listrik" di Sumut


MEDAN -- Mahasiswa kembali mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberi perhatian pada kasus "Makelar Listrik" di Sumut dan meminta PLN Bersih No Pungli.

Desakan terhadap Jokowi ini disampaikan melalui aksi unjuk rasa di depan kantor PLN wilayah Sumut jalan Sudarso dan kantor Kejaksaan Tinggi Sumut, jalan AH Nasution, Medan, siang tadi, Kamis (5/10/2017).

Pada aksi di kantor PLN, selain mendesak Istana mendengar aspirasi mereka, Abdul Razak Nasution selaku koordinator aksi mahasiswa HIMMAH Sumut menyatakan bahwa aksi pada Kamis depan (12/10/2017), pihaknya akan melakukan penyegelan pada kantor PLN Wilayah Sumut itu.

"Selama ini aksi unjuk rasa yang kami lakukan sebagai mahasiswa tetap santun, namun PLN tetap tidak mengindahkan tuntutan kami, maka aksi Kamis depan, kami akan menyegel kantor PLN," tutur Razak kepada Eko, Kabag Humas PLN Sumut.

Razak mengatakan bahwa HIMMAH berharap PLN Bersih, No pungli dan listrik terang, sesuai dengan nawacita Presiden Jokowi.

"Aksi kami setiap hari Kamis ini untuk mempertanyakan penuntasan kasus dugaan korupsi dan Pungli di jajaran pegawai PLN Wilayah Sumut.

"Sesuai hasil investigasi langsung oleh Tim PLN pada 18 September 2017, saudara Arsyad Siregar merupakan salah satu aktor yang menyebabkan negara mengalami kerugian negara sebesar Rp662.582.000. Selain Arsyad selaku penyedia jasa, Manager PLN Ranting Perdagangan, Sawun Waluyo‭, Manager PLN Area Pematangsiantar Krisantus Hendro Setiawan‭, dan GM Bridgestone SRE Dolok Merangir," ungkapnya.

Razak menyatakan PLN wilayah Sumut sudah mengakui telah terjadi praktik pungutan liar, pungli ke masyarakat dalam kasus ini.

"Waktu investigasi lapangan didampingi HIMMAH dan Sumatera Transparansi, Senin 18 September lalu, PLN Sumut secara tak langsung telah membenarkan adanya indikasi kuat telah terjadi Pungli meskipun Manajer PLN Pematangsiantar tidak mengakui," ungkap Razak.

Oleh karena tidak adanya keberanian jajaran PLN Wilayah Sumut, katanya, maka HIMMAH akan menyegel kantor PLN Wilayah Sumut minggu depan.

Dikatakannya, HIMMAH sudah mengirimkan surat mendesak Kepala Kejatisu untuk menindaklanjuti surat HIMMAH Nomor 01/LP/DPP-Sutra/HW-SU/VIII/2017 tertanggal 24 Agustus 2017, perihal dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang jabatan yang diduga dilakukan oleh Manager PT. PLN (Persero) Rayon Perdagangan Kab. Simalungun dan Manager PT. PLN (Persero) Area Pematangsiantar pada kegiatan Pasangan Sambung Baru (PSB) di Afdeling L, J dan I di PT. Bridgestone SRE Dolok Merangir.

"Kami juga mendesak GM PLN Wilayah Sumut untuk membuat surat rekomendasi ke Dirut PLN Sofyan Basir untuk memecat para pejabatnya yang terlibat dalam kasus ini, dan membuat pengaduan resmi ke kepolisian terhadap makelar kasus ini, Arsyad Siregar," ujarnya. 

Seperti telah diberitakan sebelumnya, HIMMAH Sumut menemukan bahwa pejabat PLN di lingkup Wilayah Sumut diduga melakukan praktik pungutan liar ke masyarakat dengan modus pemasangan baru jaringan listrik.

Razak merinci modus pungli tersebut, yakni 398 Pasangan Sambung Baru (PSB) dengan daya 1.300 VA itu secara administrasi memakai ‬nama‭ ‬masing-masing karyawan, padahal perumahan tersebut merupakan inventaris perusahaan, bukan pribadi.

"Selanjutnya, diduga PSB itu tidak memiliki Sertifikasi Laik Operasi (SLO) sesuai UU 30 dan 31 Tahun 2009," lanjutnya.

Aksi HIMMAH kali ini ditanggapi Kabag Umum PLN, Eko, yang menyatakan bahwa kasus ini sedang ditangani oleh PLN Pusat.

"Kita masih menunggu tindak lanjut dan hasil audit investigasi internal PLN pusat ke PLN Area Pematang Siantar dan Rayon Perdagangan kabupaten Simalungun," ungkapnya.

Massa kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut, di jalan AH Nasution Medan.

Di sini, mahasiswa membakar sejumlah ban bekas sehingga api tampak membubung tinggi di depan kantor Kejaksaan. Tampak asap hitam dari lidah api membuat masyarakat yang melintas menjadi tertarik untuk mengetahui apa yang terjadi.

Jaksa Yosgernold Tarigan, Kasi Penkum Kejati Sumut dalam tanggapannya pada mahasiswa mengatakan bahwa telaah Kepala Kejaksaan atas laporan PW HIMMAH Sumut terkait dugaan korupsi dan dugaan pungli Pasangan Sambung Baru (PSB) yang merugikan negara Rp662 juta sudah hampir selesai

"Laporan itu mungkin Senin sudah keluar. Sama-sama kita tunggu," tukas Yosgernold.

(dnb/ede)





AMOI # aliansi media online & telekomunikasi Indonesia

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera