Pendidikan

Pendidikan

Hakim PN Muarabulian Bebaskan Residivis Narkoba


BATANGHARI, JAMBI -- Pengadilan Negeri (PN) Muarabulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, membebaskan seorang residivis narkoba berinisial "Sup". 

Bebasnya residivis narkoba ini berdasarkan putusan terdakwa yang sudah ditetapkan hakim Ketua PN Muarabulian, Rabu (27/9/2017) lalu di persidangan.

"Bebasnya residivis narkoba ini merupakan putusan yang sudah diambil oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota I dan II," kata Listyo Arif Budiman, Humas PN Muarabulian, Senin (2/10/2017).

Ia mengatakan, putusan bebasnya residivis narkoba ini, semua tertuang dalam aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, terdakwa juga dianggap tidak bersalah meskipun barang bukti yang dibaca di persidangan itu benar.

"Terkait dengan nomor putusannya saya tidak tahu, yang jelas semua tertuang di dalam aturan, dan juga berdasarkan pendapat dua hakim melawan satu hakim di dalam persidangan, yang akhirnya kedua hakim meminta terdakwa dibebaskan," ujarnya.

Ketika ditanya terkait dengan pengacara terdakwa yang meminta terdakwa diberikan pasal penyalahgunaan narkoba, namun tidak dikabulkan di dalam persidangan, dirinya membenarkan. Akan tetapi tanggapan hakim berbeda dan memutuskan langsung bebas.

Di tempat terpisah, Mahyudin, Sekretaris LSM Peduli Bangsa Batanghari sangat menyayangkan bebasnya residivis narkoba di PN Muarabulian. Padahal pasal yang dikenakan terhadap terdakwa pada penuntutan yang dibuat oleh Kejari Muarabulian dengan pasal 127 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dibenarkan oleh terdakwa di dalam persidangan sebelumnya.

"Ini sangat lucu sekali dan menurut informasi yang saya dapat, di dalam putusan bebasnya terdakwa ini terindikasi ada main mata antar hakim. Ini perlu dipertanyakan," kata Mahyudin.

Sementara itu, pihak Kejari Muarabulian yang enggan namanya disebutkan membenarkan bahwa pada persidangan terdakwa mengaku bahwa BB seperti alat hisap dan sabu seberat 0,17 gram adalah miliknya dan sebelumnya terdakwa juga sempat ditangkap dengan kasus yang sama.

"Kami akan melakukan kasasi terkait putusan pembebasan residivis ini dan di dalam persidangan terlihat ketidaksingkronan antara hakim," ungkap pihak Kejari.

Disamping itu, setelah melalui sebanyak 8 kali sidang dan sempat 2 kali sidang tertunda, semua permasalahan diterima di dalam sidang dan terdakwa juga didampingi oleh 4 orang pengacara. Dan pada putusan tersebut, Hakim Ketua beserta Hakim Anggota I dan II tidak sejalan dalam membuat keputusan, karena pendapat dalam votting mereka dua lawan satu.

"Untuk kasasi ke MA nanti kita mengajukan bahwa majelis hakim pada PN Muarabulian tidak mengikuti aturan dan perundang-undangan, serta terdapat majelis hakim tidak menegakkan keadilan yang terdapat di dalam aturan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya. 

(ijc/nfm/bin)





AMOI # aliansi media online & telekomunikasi Indonesia

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera