Pendidikan

Pendidikan

Dinilai Pemborosan Anggaran, DPRD Sumbar Didesak Batalkan Pelesir ke 3 Benua

PADANG – Rencana keberangkatan Anggota DPRD Sumbar untuk melakukan perjalanan dinas ke tujuh negara di tiga benua mendapat sorotan tajam oleh masyarakat. Para wakil rakyat diminta untuk membatalkan rencana kunjungan yang menghabiskan anggaran miliaran itu.

Para aktivis anti korupsi menganggap, kepergian tersebut sebagai bentuk pemborosan anggaran dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan anggaran. "Kepergian 59 dari 65 orang anggota DPRD ke tujuh negara di tiga benua merupakan pemborosan anggaran. DPRD Mesti membatalkan keberangkatan ini," terang aktivis anti korupsi, Arier Paderi.

Peneliti Lembaga Integritas, Antoni Putra menambahkan, dalam Permendagri Nomor 29 tahun 2016, anggota DPRD memang diberi lampu hijau melakukan perjalanan dinas ke keluar negeri, namun diatur bahwa perjalanan dinas tersebut dilakukan dengan sangat selektif dan untuk kepentingan yang sangat tinggi. "Pertanyaannya, apakah kepergian anggota DPRD Sumbar ke Jerman untuk menyaksikan pameran pariwisata merupakan agenda yang selektif dan untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas? Tentu tidak. Jumlah anggaran yang terpakai, Rp10 miliar tidak sedikit. Hal ini tentu akan sangat bertentangan dengan instruksi presiden dan Mendagri yang meminta pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran," tutur Antoni.

Bila dikaitkan kepergian anggota dewan yang dilakukan secara bertahap itu dianggap tidak berkaitan dengan fungsi, wewenang, dan tugas DPRD Provinsi. "Hal ini, tentu akan berimplikasi terkait dengan penggunaan anggaran. Jika penggunaan anggaran tidak terkait dengan fungsi, wewenang, dan tugas, maka penggunaannya sangat berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Seharusnya DPRD lebih berpikir jauh. Batalkan saja kunjungan tersebut," sebut Antoni.

Lembaga Integritas mendesak agar Mendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah menolak izin perjalanan dinas yang diajukan oleh 59 anggota DPRD Sumbar dan mengimbau penegak hukum untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran terkait rencana perjalanan dinas 59 anggota DPRD Sumbar tersebut. "Kalau ada yang janggal, proses hukum mesti dijalankan," ucap Antoni.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Andalas Nurul Fikri juga menyebutkan tidak setuju atas perjalanan dinas anggota DPRD Sumbar ke tujuh negara di tiga benua tersebut. Ia menilai, hal tersebut tidak priopritas yang harus dilakukan DPRD Sumbar saat ini. "Tidak setujunya ia terhadap hal tersebut karena yang pertama, kunjungan tersebut akan memakan anggaran sebanyak Rp10 miliar. Kedua, sifatnya hanyalah mendampingi, masih banyak yang bisa dilakukan oleh DPRD Sumbar dengan uang Rp10 miliar Kami merasa itu belum prioritas yang harus dilakukan DPRD Sumbar saat ini. Uang sebesar Rp10 miliar itu tidak sedikit, banyak program yang lebih bermanfaat yang dapat dilakukan dengan anggaran sebanyak itu," katanya, Selasa (3/10/2017).

Ditambahkan Nurul, apalagi hari ini kepercayaan masyarakat terhadap anggota legislatif sedang menurun seiring kasus yang membelit DPR RI. Alangkah lebih baik jika DPRD Provinsi Sumbar tidak melakukan perjalanan dinas ini, yang terlalu banyak menghabiskan uang rakyat. "Jangan rusak kepercayaan kami, dengan menghambur-hamburkan uang rakyat," sebutnya.

Pimpinan DPRD Gelar Rapat

Terkait sorotan tersebut, Sekretaris DPRD Sumbar Raflis menyebut, DPRD akan melakukan rapat gabungan pimpinan, Rabu (4/10/2017). "Besok (hari ini-red) ketua akan rapat gabungan pimpinan dengan saya. Tentang kunjungan ke luar negeri. Apakah akan dilanjutkan atau bagaimana. Besok saja informasinya," ujar Raflis kepada wartawan, Selasa (3/10).
Raflis menambahkan, dari 59 anggota DPRD Sumbar yang disebut-sebut akan berangkat ke luar negeri, baru empat yang pasti akan terbang Jumat (5/10) mendatang. Yakninya Hidayat sebagai Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Ismunandi Sofyan Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar, Nofrizon Sekretaris Komisi II, Afrizal Ketua Komisi III, sementara Ketua Komisi IV M Nurnas batal berangkat karena alasan tersendiri. Negara tujuan keberangkatan perdana rombongan DPRD adalah Jerman. Agendanya menghadiri pameran pariwisata.

Tentang keberangkatan anggota DPRD yang lain, yang mana disebut-sebut sekitar 59 anggota DPRD akan pergi bertahap, Raflis mengatakan belum bisa memaparkan secara jelas jadwal masing-masingnya. "Kita tak bisa sampaikan sekarang karena jadwalnya belum didapat. DPRD sifatnya kan mendampingi, jadi menunggu undangan dari Pemprov," tegas Raflis.

Sementara itu Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat menuturkan kunjungan kerja DPRD ke luar negeri adalah untuk mendampingi OPD Pemprov dalam rangka promosi daerah. "Anggarannya tak sampai Rp100 juta seperti yang diberitakan, sekitar Rp70 jutaan perorangan. Jadi kalau ditotal semuanya tak sampai lah Rp10 miliar," lugas Hidayat.

Di lain sisi, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otda, Kementerian Dalam Negeri, Akmal ketika dihubungi mengaku belum dapat informasi tentang rencana kunker anggota DPRD Sumbar ke luar negeri. "Maaf saya belum tahu, coba ditanya ke DPRD nya ya," tukas Akmal saat dikonfirmasi persoalan ini.


(han/len/rki)

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera