Pendidikan

Pendidikan

Dewan Sorot Turunnya Target Retribusi Daerah Dalam RAPBD Sumbar Tahun 2018

PADANG – Turunnya target retribusi daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 menjadi sorotan tajam fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Meskipun secara umum pendapatan daerah mengalami kenaikan, namun turunnya target retribusi tersebut menjadi persoalan yang harus menjadi perhatian pemerintah provinsi.

Sorotan terhadap pendapatan daerah khususnya retribusi daerah tersebut disampaikan fraksi-fraksi dalam pandangan umum pada rapat paripurna DPRD provinsi Sumatera Barat, Senin (2/10/2017). Juru bicara Fraksi Hanura, Armiati meminta pemerintah provinsi untuk menjelaskan penurunan retribusi tersebut.

"Pada sisi pendapatan asli daerah memang terjadi kenaikan, diantaranya yang bersumber dari pajak daerah namun sumber pendapatan dari retribusi daerah terjadi penurunan. Kami meminta penjelasan terkait hal ini," kata Armiati.



Saat penyampaian nota pengantar RAPBD tahun 2018, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyebutkan, total APBD Sumatera Barat direncanakan Rp6,09 triliun terdiri dari pendapatan daerah Rp6,9 triliun dan belanja daerah Rp6,07 triliun. Pendapatan asli daerah (PAD) dipatok naik 13 persen dari Rp2,07 triliun menjadi Rp2,27 triliun.

"Kenaikan PAD hanya bersumber dari pajak daerah yang sebagian besar berasal dari pajak kendaraan bermotor. Sementara, untuk retribusi terjadi penurunan," kata juru bicara Fraksi PDIP, PKB dan PBB, Burhanuddin  Pasaribu.

Retribusi daerah di dalam RAPBD tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp15 miliar. Target tersebut turun dari tahun 2017 yang sebesar Rp19,4 miliar. Penurunan tersebut menurut Burhanuddin berbanding terbalik dengan disahkannya perubahan Perda tentang Retribusi Daerah beberapa waktu lalu.

Sementara menyoal kenaikan pendapatan daerah tahun 2018 dibanding APBD tahun 2017 awal, juru bicara Fraksi Golkar Marlina Suswati menyebutkan perbandingan dengan APBD perubahan justru terjadi penurunan.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano memimpin rapat paripurna yang dihadiri oleh Sekretaris Provinsi Sumatera Barat Ali Asmar itu meminta pemerintah daerah memperhatikan pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan.

Pandangan umum fraksi bukan sekedar sikap politik akan tetapi muatannya juga merupakan bagian dari aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, pandangan umum fraksi-fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perumusan, pembahasan dan penetapan Ranperda APBD.

"Untuk itu kami mengingatkan pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan sebagai jawaban atas pandangan umum fraksi terkait hal-hal yang dipertanyakan," ujarnya.

Dalam pandangan umum fraksi tersebut, fraksi-fraksi juga mempertanyakan perbandingan alokasi anggaran untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Juga dipertanyakan persoalan pengelolaan aset daerah dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Aggaran Pendidikan Diharapkan Fokus Pembenahan Sarana Prasarana

Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018 diharapkan fokus kepada pembenahan sarana prasarana serta tenaga kependidikan. Status hukum guru tidak tetap (GTT) hendaknya juga diperjelas untuk mendapat kepastian serta meminta pencabutan moratorium penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Juru bicara Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hidayat menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna, Senin (2/10). Menurutnya, kondisi Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA dan SMK) saat ini masih memprihatinkan.

"Melihat kondisi SMA dan SMK yang masih memprihatinkan, apakah itu dari infrastruktur bangunan, laboratorium dan termasuk ketersediaan tenaga kependidikan, Fraksi Gerindra meminta alokasi anggaran pada APBD 2018 lebih difokuskan kepada pembenahan sarana prasarana pendidikan dan tenaga kependidikan," kata Hidayat dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Arkadius Datuak Intan Bano tersebut.

Anggaran urusan pendidikan dalam RAPBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 direncanakan sebesar Rp585,947 miliar atau setara 27,01 persen dari total belanja langsung pada RAPBD. Hidayat juga meminta, Dinas Pendidikan melakukan tindaklanjut verifikasi terhadap kebutuhan tenaga pendidik serta kepastian hukum atas keberadaan guru tidak tetap (GTT).

Dia juga menyampaikan permintaan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah daerah untuk mencabut moratorium penerimaan ASN tenaga kependidikan SMA dan SMK. Hal itu menurutnya karena masih terdapat ketimpangan yang luar biasa terhadap komposisi kependidikan yang berstatus ASN dengan GTT atau tenaga honorer.

Seperti diketahui, jenjang pendidikan SMA dan SMK dialihkan kewenangannya ke pemerintah provinsi mulai tahun 2017. Tercatat, jumlah SMA dan SMK serta SLB di Sumatera Barat sebanyak 664 unit, baik negeri maupun swasta tersebar di 19 kabupaten dan kota.

Sementara itu, masih terkait pendidikan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano dalam kesempatan itu mengingatkan pemerintah provinsi terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 sejak Januari 2017.

"Namun sampai saat ini pemerintah daerah belum menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas teknis dan cabang dinas untuk Dinas Pendidikan," katanya.

Kondisi tersebut, katanya, dinilai akan dapat mengganggu kinerja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait. Apalagi, dalam penyelenggaraan urusan pendidikan tingkat menengah yang tersebar di kabupaten dan kota, tidak mungkin dapat dikendalikan oleh Dinas Pendidikan saja.

"Untuk itu, DPRD mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan percepatan penetapan UPT, Cabang Dinas, serta penyesuaian nomenklatur terhadap beberapa OPD," tandasnya.

Rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat Senin (2/10/2017) beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPBD tahun 2018. Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ali Asmar.


(rki)



bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera