Pendidikan

Pendidikan

Cerita Djarot Keluarkan Sistem E-Audit Untuk Cegah Korupsi Jelang Lengser

JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meluncurkan sistem audit dan pengaduan secara online, yang diberi nama Sistem Informasi Pengawasan (Si Insan) dan Sistem Pengaduan Terpadu (Sipadu). Tujuan dari e-audit ini adalah untuk Meningkatkan kinerja manajemen audit dan kualitas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan untuk mempermudah SKPD/UKPD mengupload dokumen atau data seluruh transaksi keuangan dan non-keuangan secara online.

Djarot mengatakan banyaknya pengawasan yang dilakukan berbagai intansi menyebabkan banyak hambatan dalam bekerja. Dan ini dapat menimbulkan korupsi di lingkungan Pemprov DKI.

"Semakin banyak pengawasan, korupsi jadi bisa terjadk. Akibatnya karna kita sbuk secara prosedural, target outcome kita terganggu padahal harusnya pelayanan masyarakat permudah layanan, perbesar ruang berinovasi, yang lain lari kenceng kita ngulet aja," katanya di Balai Kota, Kamis (5/10/2017).

Dirinya sangat bersyukur, adanya Si Insan dan SiPadu dapat membantu pengawasan terlebih pengawasan APBD sebenar Rp 71,6 triliun. SKPD tidak pelu lagi ada tahap perencanaan, peganggaran Budgeting yang semua masih bentuk kertas. Karena selama ini dalam pengawasan terlalu banyak pihak yang melibatkan inspektur jenderal, BPK, KPK, LSM menjadi tidak efisien.

"Oleh karena itu saya sangat terima kalau ada terobosan audit si insan dan sipadu. Tolong kalau pengawasa macem-macem. Gak usah aneh-aneh. Liat ada print aja. Data kita tunggal terintegrasi, terpublikasi. Artinya transparan."

Korupsi menjadi hal yang ditakuti diakhir masa jabatanya, makanya disisa waktunya, Djarot berharap tidak ada lagi korupsi oleh anak buahnya. Korupsi hanya mempermalukan diri sendiri, Pemprov DKI, terlebih mempermalukan dirinya.

"Waktu saya tinggal 10 hari saya deg-degan lho, deg-degan betul. Jangan sampe dala. 10 hari ini eh ada yang macem-macem kena, malu saya," ungkapnya.

Untuk itu dirinya titip pesan kepada anak buahnya untuk tidak tergoda memakan uang rakyat. Untuk bekerja mensejahterahkan rakyat. "Jangan sampai anda hanya beroreansi kepada jabatan. Ketika anda melangkah di jalan yang lurus anda harus siap bahwa jalan itu adalah jalan yang sepi, berliku-liku, dan banyak godaan. Sistem yang sudah kita bangun alhamdulillah sudah baik," pungkasnya.

Djarot sandera anggaran tunjangan transportasi anggota DPRD DKI

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat telah menandatangani surat pengesahan APBD-P 2017. Termasuk persetujuan kenaikan tunjangan transportasi untuk anggota DPRD DKI Jakarta. DPRD lebih memilih menerima tunjangan transportasi daripada mobil dinas. Kesepakatan telah didapat, Djarot segera menarik mobil dinas dan akan melakukan lelang.

"Kalau sudah seperti itu kan dewan sudah mendapat tunjangan transportasi dalam bentuk dana. Maka mobil harus ditarik. Saya sudah perintahkan untuk segera dilelang. Lelang terbuka," ujar Djarot usai peresmian RPTRA Jaka Teratai, Jl Raya Bekasi Timur KM 18, Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (3/10).

Djarot menyepakati tunjangan transportasi untuk anggota DPRD DKI sebesar Rp 21,5 juta per tahun. Hingga saat ini belum ada satupun mobil dinas anggota DPRD DKI yang dikembalikan. Djarot berharap agar anggota dewan segera mengembalikan mobil dinas ke Pemprov DKI.

"Belum mengembalikan, tapi saya berharap bulan ini semua mobil dinas sudah ditarik. Sehingga nanti bisa kita ganti dengan tunjangan transportasi. Yang sudah disepakati bersama dan sesuai aturan," ujarnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menjelaskan, karena keputusannya baru disahkan maka butuh waktu untuk mengembalikan mobil dinas. "Baru kemarin diketok palunya. Kasih napas sedikit," ujarnya dikonfirmasi, Rabu (4/10).

Dia berjanji secepatnya akan segera dikembalikan setelah APBD Perubahan disahkan. Politisi PDIP ini juga mengaku telah mengirim surat sosialisasi kepada para anggota DPRD DKI Jakarta terkait pengembalian mobil dinas khususnya soal aturan baru yaitu PP Nomor 18. Ditargetkan, akhir Oktober pengembalian mobil dinas tuntas dilaksanakan.

"Secepatnya kita langsung laksanakan setelah diketok," jelasnya.

Djarot menyatakan dengan tegas tidak akan mencairkan tunjangan transportasi jika mobil dinas belum dikembalikan. Sehingga mobil masuk dulu baru tunjangan cair. "Sudah saya sampaikan sebelum mobil itu diterima oleh pemprov, maka tunjangan tidak bisa diturunkan. Jadi masuk dulu mobilnya baru tunjangan," katanya.

Mantan Wali Kota Blitar ini bakal menyandera anggaran tunjangan transportasi para wakil rakyat jika mobil dinas belum dikembalikan. "Saya sampaikan konsekuensinya adalah kalau mau menerima tunjangan transportasi itu, mobil yang sedang dipakai anggota dewan harus dikembalikan dulu. Sebelum itu diterima oleh Pemprov maka tunjangan tidak akan kita berikan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/10).

Dia telah memerintahkan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) mengecek kelengkapan dari mobil dinas yang dibawa para legislator itu. Karena semua anggota dewan mendapatkan mobil dinas, maka jumlahnya sebanyak 101 unit. Setelah semua mobil dinas dikembalikan, Djarot meminta agar langsung dilelang. Karena dari tahun ke tahun nilai mobil semakin turun. Kendati mobil tersebut belum sampai lima tahun tetap harus dilelang.

"Kalau disimpan semakin tahun nilainya akan semakin turun. Apalagi tempat penyimpanannya tidak baik, kena panas dan hujan. Kecuali kalau kita punya showroom. Kita nggak punya showroom. kita kan bukan showroom mobil. oleh sebab itu, langsung dilelang secara terbuka. Enak kan," katanya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengirim surat edaran kepada seluruh anggota DPRD DKI agar mengembalikan mobil dinas. Setelah tunjangan transportasi dinaikkan, mobil dinas wajib dikembalikan untuk kemudian dilelang secara terbuka.

Sekda DKI Jakarta, Saefullah menegaskan, mobil dinas anggota dewan akan segera ditarik. "Segera kita buat edaran. Edarannya belum kita buat," ujarnya, Rabu (4/10).

Nantinya, di dalam surat edaran itu pihaknya akan memberi tenggat waktu pengembalian mobil dinas. Batas akhir pengembalian mobil dinas pada 30 Oktober 2017. "Rencana saya, saya mau buat edaran nanti tanggal 30 Oktober ini harus sudah kembali, paling lama. Biar ada adaptasi dulu nih kan," jelasnya.

Saefullah tak menyebutkan sanksi bagi anggota Dewan yang mengulur waktu pengembalian. Dalam surat edaran itu juga tidak dicantumkan sanksi. "Ya kita minta saja, kita minta supaya dikembalikan. Sudah gitu saja," kata dia. 


[mdk/rhm/rki]

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera