Pendidikan

Pendidikan

Wow! Wanita Terpidana Korupsi Ini Bisa Hadiri Rapat Partai di Jakarta!


MANADO -- Status terpidana dan penghuni rumah tahanan ternyata bukan halangan bagi mantan Bupati Bolaang Mongondow dua periode, Marlina Moha Siahaan (MMS) untuk hidup terkekang lalu absen dari kegiatan partai politik. Ini terbukti dari foto bersama pimpinan dan kader Golkar Sulawesi Utara yang beredar di media sosial Facebook.

Dari foto yang diposting di akun FB Wakil Walikota Tomohon, Syerly Adelyn Sompotan (SAS), tampak MMS berada di lokasi kegiatan Rapat Koordinasi Terbatas Partai Golkar Sulut yang dilangsungkan di The Sultan Hotel Jakarta, Selasa (26/9/2017). Di foto, wanita berkerudung itu tampak tersenyum lepas bersama kader Golkar lainnya.

Sejumlah kader partai beringin kuning ini, ketika dikonfirmasi, membenarkan MMS hadir pada kegiatan partai di Jakarta. "Benar, Ibu Marlina hadir dan mengikuti rapat," terangnya sambil mewanti-wanti tidak menyebutkan namanya.

Diketahui, MMS menjadi pesakitan atas kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Daerah (TPAPD) Kabupaten Bolmong tahun 2010 di rutan Malendeng.

Ketua Majelis Hakim Sugianto menjatuhkan vonis hukuman kurungan badan selama 5 tahun dan dikenakan denda Rp 200 juta dengan subsider 2 bulan kurungan dalam sidang pembacaan putusan di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tidpikor) Manado, Rabu (19/7/2017) lalu.

Hakim Sugianto juga memvonis MMS membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1,250 milliar. Jika MMS tidak membayar, akan diganti dengan hukuman kurungan badan 2 tahun penjara.

Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa MMS bersalah atas penyalahgunaan dana TPAPD Bolmong sebesar Rp 1,2 miliar lebih dengan menggunakan pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan primair.

Sementara itu, dalam dakwaan subsider, tim JPU berpegang teguh pada pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

MMS juga dijerat dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf f UU RI No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU RI No 15 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

(ssc/mon)







AMOI # aliansi media online & telekomunikasi Indonesia

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera