Pendidikan

Pendidikan

Tanggapi Pernyataan Jaksa Agung, Febri: OTT KPK mengacu UU dan KUHP 


JAKARTA --  Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, menegaskan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK sudah sesuai perundang-undangan yang berlaku, mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Kitab UU Hukum Pidana (KUHP).

"Soal operasi tangkap tangan itu diatur di KUHP dan saya kira UU sudah jelas mengatur bahwa KPK memiliki kewenangan penyidikan, penyelidikan, hingga penuntutan," ungkap Febri di Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Ia sekaligus menanggapi pemberitaan tentang pernyataan Jaksa Agung H Muhammad Prasetyo bahwa OTT yang kerap dilakukan penegak hukum cenderung membuat gaduh dan tidak berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2016,

Febri mengaku tidak mengetahui latar belakang jaksa agung menyampaikan pernyataan tersebut kepada Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin kemarin.

"Saya tidak tahu apa latar belakangnya, tapi yang jelas, yang pasti KPK menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan UU," ujar Febri.

Sedangkan jika ada pihak-pihak yang keberatan karena ditangkap dalam OTT KPK, mereka bisa menempuh jalur praperadilan, atau membuktikan pada sidang perkara pokok di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tersangka atau terdakwa bisa mengajukan bukti untuk menepis sangkaan atau dakwaan.

"Jadi ada mekanisme hukum, ada mekanisme peradilan yang sebenarnya sudah diatur dan akan lebih baik jika itu yang digunakan," tegasnya. 

(nov)






AMOI # aliansi media online & telekomunikasi Indonesia

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera