Pendidikan

Pendidikan

Segera Revisi UU Pilkada


Oleh: Prof. Dr. R Siti Zuhro, MA #
- Peneliti LIPI, Pengamat Politik 


RUMUSAN UU Pilkada usulan para akademisi, pakar  dan masyarakat mengarah ke memutus mata rantai politik dinasti dengan memasukkan pasal dan ayat yang di dalamnya memuat "siapapun petahana sudah menjabat dua periode tidak diizinkan mengusung anak, istri, keponakan yang ada hubungan kekerabatan". Namun, setelah jeda satu periode dapat mencalonkan kembali.

Tetapi ternyata, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya melegalkan dinasti politik. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat, MK secara resmi membatalkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada Pasal 7 Huruf (r) yang menyebutkan bahwa syarat calon kepala daerah (gubernur, bupati atau wali kota) adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Padahal sampai dengan 2014 sudah ada 65 daerah yang mempraktikkan politik kekerabatan. Fenomena ini sangat tidak baik, karena demokrasi harus juga memberikan peluang yang sama kepada warga negara yang memang memenuhui kriteria.  

Dampak dari putusan MK dengan melegalkan dinasti politik sudah cukup dahsyat saat ini, dengan berbagai kasus korupsi yang menyeret politik kekerabatan. Mestinya harus ada evaluasi urgensi untuk kembali menghidupkan pasal-pasal yang memutus rantai politik dinasti.

Kuatnya dominasi politik kekerabatan yang telah terbangun di setiap daerah akan terkuasainya posisi strategis yang terdapat di daerah. Contoh di Provinsi Banten itu luar biasa. Ketua DPRD sampai Ketua Bapedal masih keluarga. Mereka telah melakukan penyimpangan terhadap demokrasi, bahkan mereka bertopeng atas nama demokrasi itu.  

Sebagai petahana, mereka memiliki suatu akses atau jejaring yang luar biasa. Mereka coba untuk mengkooptasi secara sempurna. Mereka berusaha menutup kontestasi dengan yang lain, sementara itu lawan tanding tidak hadir. Ini yang selalu terjadi di setiap pemilihan kepala daerah, sehingga memberikan jalan bagi politik dinasti di daerah.

Namun kita perlu mencermati bahwa perjalanan demokrasi kita masih tertatih dan belum berjalan secara ideal. Demokrasi kita seringkali hanya dikaitkan dengan fungsi memberikan kebebasan dan partisipasi penuh kepada rakyat untuk ikut aktif dalam seluruh proses politik. Demokrasi diidentikan dengan kebebasan dan hak-hak politik rakyat mengenai kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan dipilih dan memilih.

Pilkada serentak 2018 telah di depan mata. Segera revisi UU Pilkada yang sudah di-judical review, sehingga masyarakat diharapkan bisa memilih pemimpin yang benar-benar mempunyai kapabilitas dan kualitas yang jauh dari trah koruptor. 

Maka, marilah kita mendengarkan suara hati karena kita pun ikut bertanggung jawab secara moral jika pejabat yang kita pilih kelak merampok dan membegal uang rakyat melalui praktik korupsi dan suap. ** 



# R Siti Zuhro (lahir di Blitar, Jawa Timur, 7 November 1958; umur 58 tahun) adalah Peneliti senior Pusat Penelitian Politik- LIPI. Menyelesaikan studi S1 jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember. Mendapatkan gelar MA Ilmu Politik dari The Flinders University, Adelaide,Australia dan Ph.D Ilmu Politik dari Curtin University, Perth, Australia.[1] Isu-isu seputardesentralisasi, reformasi birokrasi, demokrasi lokal dan politik nasional (seputar pemilu danpilkada) menjadi sorotannya. Menurut profesor riset ilmu politik ini, kemajuan Indonesia sangat ditentukan oleh berhasilnya pelaksanaan otonomi daerah.



AMOI # aliansi media online & telekomunikasi Indonesia

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera