Pendidikan

Pendidikan

"Politik Korup Dinasti" Sandera Pilkada Langsung


PENGEMBANGAN penyidikan KPK atas kasus perizinan pembangunan Mall Citra Gading di Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar), menemukan tersangka baru, Rita Widyasari, sang bupati. Konon kekayaan Rita, bupati dua periode ini, bertambah menjadi Rp210miliar. Awal menjabat bupati pada 2011, harta Rita Rp25,8 miliar dan menjadi Rp236,7 miliar pada empat tahun berikutnya.

Diduga menerima suap, KPK menggeledah kantor, rumah dinas dan rumah pribadi Rita. Uang 5,000 dolar AS dan mobil mewah diamankan KPK. Ini kali kedua Kutai disatroni KPK. HM Syaukani, almarhum ayah Rita, saat jadi Bupati pun ditangkap KPK karena korupsi.

Ironis. Sebab Rita pada Rabu (27/9/2019) justru akan dianugerahi gelar Kepala Daerah Berprestasi dalam Pemberantasan Korupsi oleh Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Pengawasan Anggaran RI.

Sebelumnya, Wali Kota Cilegon, Banten, Tubagus Iman Ariyadi, ditangkap KPK sebagai tersangka suap izin Amdal pembangunan Transmart di Kawasan Krakatau Industri Estate. Padahal ayahnya Wali Kota Sepuh Tb Aat Syafaat, yang digantikan Imam, pernah ditindak KPK pada 2012.

Rita dan Syaukani terkategori sebagai dinasti yang mengoligarki kehidupan poleksosbud di Kukar.  Tak semua dinasti itu korup. Tapi bermodal jejaring kuasa tradisional dan dana, dinasti di tingkat nasional maupun lokal leluasa mengoligarki era Reformasi. 

Pilkada silih berganti didominasi dinasti. Dengan berbagi kuasa, dinasti mengkooptasi parpol. Suara pemilih praktis terkendali. Separah itukah?

Benarkah kasus Cilegon dan Kukar mengindikasikan Pilkada Langsung telah disandera oleh politik korup dinasti?

Banyak "tokoh" berlomba mencitra diri seelok mungkin. Tak sedikit lembaga pemberi award, PR agensi, lembaga survei, siap memoles citra siapapun asal dibayar mahal. Juga menggoreng opini melalui pers dan medsos. Bahwa itu membohongi khalayak, mana peduli. Ini salah siapa?

Aneh. Pembatasan dominasi Dinasti  dalam Pasal 7 huruf 9r0 UU Nomor 8 Tahun 2015, yang melarang kerabat petahana ikut pilkada sebelum jeda satu masa jabatan, malah dianulir Mahkamah Konstitusi. Alhasil politik dinasti yang membuat istri/anak/saudara boleh maju melanjutkan petahana, terus berlangsung. Padahal politik dinasti rawan kolusi, korupsi, dan nepotisme. KKN yang merugikan rakyat banyak.

Sumber: www.watyunink.com




AMOI # aliansi media online & telekomunikasi Indonesia

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera