Pendidikan

Pendidikan

Politik Dinasti versus Demokrasi Berbasis Kualitas


Oleh: Prof. DR. Hariyono, MPd #
Guru Besar Universitas Negeri Malang/Deputi II UKP Pancasila


SISTEM politik kita saat ini memang berpotensi kuat untuk membentuk politik dinasti korup, sehingga membutuhkan intergritas dan moralitas yang kuat dari elite. Ini menjadi tantangan sepenuhnya bagi demokrasi Indonesia, sejauh mana praktik ini dapat diurai? 

Memang sistem demokrasi membutuhkan keberanian, namun tanpa moralitas tidak akan mungkin bisa mencapai tujuan tersebut.

Ke depannya, moralitas seorang calon pemimpin harus menjadi acuan utama kita dalam memilih seorang pemimpin. Akan tetapi moralitas seorang pemimpin sangat sulit terwujud tanpa dukungan dari sebuah sistem proses pemilihan biaya tinggi. Kalau kita amati, sistem atau pola-pola korupsi yang terjadi disebabkan dampak ongkos biaya tinggi disaat pemilihan, sehingga terjadi politik transaksional.  

Adanya politik dinasti terpengaruh oleh persepsi publik bahwa kekuasaan itu lebih mengandalkan pada popularitas. Memang politik dinasti sendiri secara demokrasi itu dimungkinkan karena publik masih melihat atau cenderung melihat bahwa kekuasaan itu adalah sebuah pewarisan, bukan sebagai usaha, atau sistem autokrasi. Oleh karena itu popularitas dan jejaring yang sudah dimiliki akan selalu diberikan kepada keturunannya. Menariknya, mereka yang memiliki latar belakang orang tua mantan pejabat, punya peluang besar untuk dipilih karena sudah memiliki modal popularitas.

Nah, apakah pemimpin-pemimpin yang berkuasa itu memiliki integritas yang cukup dan kompetensi  yang cukup? Harus kita akui bahwa sistem demokrasi dengan suara terbanyak, kurang dilihat kualitas, yang ada hanya popularitas yang dibentuk dengan jejaring politik dan kekuatan modal

Ini menjadi catatan bagi partai politik. Namun kalau kita hanya menyalahkan partai politik jadi kurang fair, karena partai politik sebenarnya cermin dari kualitas masyarakatnya. Di sinilah partai politik mempunyai tugas untuk melakukan edukasi kepada masyarakat.

Semoga kita sebagai warga negara yang baik bisa ikut andil dalam kebijaksanaan mengawal pemerintah untuk membangun modal sosial. Politik demokrasi kita seperti yang sudah dicita-citakan oleh pendiri bangsa bukan hanya sekadar demokrasi di bidang politik, tapi juga demokrasi dalam bidang ekonomi atau yang lebih tepatnya sosio demokrasi.

Ini menjadi tugas kita bersama ke depan, bagaimana menerjemahkan agar demokrasi tidak hanya semata-mata mengandalkan suara terbanya, tapi juga mengandalkan musyawarah. Proses musyawarah yang berbasis kualitas ini memang yang menjadi tantangan kita semua.

Pada masa Orde Baru, demokrasi terhambat tidak terwakili, maka semua dijebol dengan suara terbanyak. Konsekuensinya anggaran yang resmi maupun tidak resmi untuk pemilihan kepala daerah itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Jadi demokrasi menjadi sesuatu yang mahal.

Di sisi lain, ekonomi kita belum menguat, sehingga dalam rentang yang semacam itu pemilik modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proses demokrasi yang sekarang sedang berlangsung. Memang kita harus akui di beberapa wilayah tertentu peran pemilik modal itu cukup signifikan mempengaruhi terpilihnya seseorang menjadi kepala daerah. Padahal seharusnya modal jangan sampai mendikte jalannya pemerintahan. Oleh sebab itu dibutuhkan demokrasi ekonomi yang memberikan seluas-luasnya akses ke bidang ekonomi kepada masyarakat. **









AMOI # aliansi media online & telekomunikasi Indonesia

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera