Pendidikan

Pendidikan

Penguatan Pelembagaan Anti Korupsi


Oleh: Dr. Endi Haryono, MSi #
- Dosen Hubungan Internasional President University/ Direktur Eksekutif Berdikari Center

PENANGKAPAN sejumlah politisi pemimpin daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebulan terakhir, dan terbaru penetapan tersangka terhadap Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, sesungguhnya hanyalah puncak dari gunung es korupsi di Indonesia. Indonesia membutuhkan sebuah sistem nasional anti-korupsi terlembaga yang dikuatkan oleh gerakan nasional revolusi mental.

Korupsi, dalam skala dan karakteristik seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, membutuhkan terapi yang sekaligus sistemik dan mentalitas. Keduanya belum dilakukan sungguh-sungguh, dan masih sebatas jargon dan bunga-bunga politik.

Bahkan, kesungguhan dan ketulusan Presiden Joko Widodo untuk menghadirkan Indonesia bersih dan kompetitif, dan saya yakin presiden masih memegang teguh kehendak ini, dalam implementasi oleh birokrasi dan aparat di bawahnya berubah menjadi sekadar bunga-bunga politik.

Beberapa menteri memang tetap tegas mengemban visi presiden tentang Indonesia bersih dan kompetitif dengan bersikap keras terhadap birokrasi di bawahnya. Namun beberapa menteri tampaknya justru terbawa oleh kultur birokrasinya sendiri yang korup.

Revolusi mental, sekali lagi, dibutuhkan justru untuk mengubah birokrasi – mencakup insitusi-institusi pemerintah di luar kementerian, termasuk yang terpenting kejaksaan, tentara nasional Indonesia dan kepolisian – agar memiliki kualitas yang dibutuhkan bagi Indonesia bersih dan kompetitif. Revolusi mental haruslah untuk menguatkan mental penyelenggara negara dan pegawai pemerintah, bukan kumpulan program untuk rakyat biasa.

Setiap kali mendengar membaca debat atau pemberitaan tentang kasus korupsi, saya teringat pada lima tantangan Indonesia yang pernah dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo, dengan korupsi diposisikan pada ranking teratas. 

Dalam pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Seoul dalam rangkaian kunjungan resmi ke Korea Selatan lebih setahun lalu, tepatnya pada hari Minggu, 15 Mei 2016, Presiden Joko Widodo menyebut lima tantangan  Indonesia, yakni: korupsi, lapangan kerja, kesenjangan kaya-miskin, kesenjangan wilayah, dan pertumbuhan ekonomi.

Yang menarik, presiden menempatkan korupsi sebagai tantangan nomor satu dari lima tantangan yang diidentifikasinya. Ini memang cocok dengan realitas dan cocok dengan perspektif akademis, di mana pemerintahan bersih adalah kunci kemajuan negara.

Identifikasi lima tantangan ini merupakan jawaban presiden atas pertanyaan seorang warga Indonesia di Korsel, bernama Sinta, yang menaruh harapan agar Indonesia segera menjadi negara maju,  demokratis, adil dan makmur, setidaknya seperti yang telah dicapai Korsel.  

Memang, menjadi tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjawab sebagian terbesar dari tantangan tersebut. Sebagian lain menjadi inisiatif swasta dan masyarakat sipil untuk berkontribusi. Pemerintah tampaknya masih harus bekerja membangun sebuah pemerintahan yang bersih dengan kabinet dan birokrsi yang mendukung.

Singkatnya, apa yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah penguatan sistem atau pelembagaan anti-korupsi. Sistem ini harus berjalan bersamaan dengan penguatan sistem politik demokrasi di Indonesia. Bersamaan dengan ini, gerakan atau program nasional revolusi mental atau semacamnya dibutuhkan menjadi perekat atau penguat sistem yang nanti harus dikuatkan ini.

Dalam konteks korupsi sebagai tantangan nomor satu ini, KPK masih menjadi isntitusi yang penting mengingat dua institusi lainnya dengan tugas dan fungsi sejalan – kejaksaan dan kepolisian – masih belum mencapai taraf menjalankan tugas dan fungsi yang seharusnya dituntut mendukung Indonesia bersih dan kompetitif. 

KPK, bersama dua institusi saudaranya, membutuhkan penguatan, baik pada kualitas pemegang kebijakan internal maupun tata kerja internal, bukan justru pelemahan lewat drama politik tak lucu yang menyebalkan. **



# Dr. Endi Haryono, MSi, merupakan pengajar dan peneliti senior pada Program Pasca Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM Yogyakarta, dan pengajar pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UPN "Veteran" Yogyakarta, Mempunyai bidang keahlian dalam kebijakan publik, Ilmu Politik dan Perbandingan Politik dan Kebijakan di Asia Tenggara.





AMOI # aliansi media online & telekomunikasi Indonesia

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera