Pendidikan

Pendidikan

Megawati: Dahulu Banyak Orang Minang Jadi Pendiri Bangsa

PADANG – Presiden Republik Indonesia (RI) ke-5, Megawati Soekarnoputri, menilai bahwa tidak ada lagi tokoh dari Minangkabau yang berani tampil di pusat setelah era kemerdekaan. Padahal dulunya banyak tokoh Minang yang berani tampil dan bahkan menjadi pemikir pendiri bangsa ini.

"Seperti Minang ini. Banyak lo, tokoh nasionalnya. Tetapi kenapa setelah kemerdekaan itu justru tidak keluar lagi. Saya sengaja membawa salah satu menteri kabinet kerja yaitu Wamen ESDM, Archandra Tahar. Beliau ini anak negeri ini. Saya bilang, tumben ya orang padang ada yang jadi menteri," kata Megawati di depan ribuan peserta yang hadir dalam Rapat Senat terbuka pemberian penghargaan Doktor Kehormatan di Auditorium UNP Kamis (27/9/2017).

Dikatakan Megawati, banyak dari teman ayahnya (Seokarno, red) yang ia kenal, seperti Mohammad Hatta, KH Agus Salim, dan Bung Syahrir yang merupakan orang Minang. Bahkan, salah seorang tokoh perempuan yang sangat ia kagumi, Rohana Kudus, juga berasal dari Minangkabau.

"Bahkan seorang KH Agus Salim yang tak lepas dari cerutunya, bisa pintar menggunakan tujuh bahasa. Itu lah mereka para pendiri bangsa yang selalu harus ditiru," terangnya.

Dikatakan Mega bahwa sejarah selalu dinamis dan selalu ditandai dengan perubahan. Dan perubahan yang terjadi selalu dipengaruhi oleh pemikiran pada pendiri bangsa. "Sejarah mengajak kita untuk tidak pasif dan larut pada keadaan yang mengekang dan membelenggu. Sejarah menuntut kita untuk  berdialektika," katanya.

Para pendiri bangsa kata Mega sangat percaya terhadap korelasi antara pengetahuan dan politik. Merka percaya bahwa pembangunan sebagai wujud dari demokrasi politik dan ekonomi, wajib berbasis kepada riset dan kajian ilmiah. "Science Based Policy yang bukan dimaknai  teknokrasi semata," ujarnya.

Pada tahun 1959 sebuah perencanaan pembangunan ilmiah untuk Indonesia mulai diperkenalkan Bung Karno, bernama pole pembangunan nasional semesta berencana. Perencanaan pembangunan tersebut merupakan hasil kerja sekitar 600 pakar dari berbagai cabang ilmu termasuk perguruan tinggi. "Dalam konteks ini terlihat jelas bahwa ternyata politik pembangunan pun harus berbasis pada pengetahuan," ujarnya.

Agar jelas tujuan, target, dan sasaran, maka kebijakan pembanguna tidak boleh berdasarkan asumsi. Pembangunan harus dapar dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Keilmuan itu yang tetap berorientasi dan dedikasi kepada kepentingan rakyat dan bangsa sendiri.

"Makanya saya selalu memperjuangkan agar kampus menjadi center of science. Kampus tidak hanya untuk menghasilkan tenaga ahli dan tenaga terampil bagi pembangunan," ujarnya.

Namun, kampus pun harus menghasilkan riset-riset yang dapat digunakan sebagai acuan dalam keputusan politik pembangunan. Tentu saja salah satu syarat pentingnya adalah politik legislasi dan politik anggaran terkait dengan riset harus menjadi prioritas, sejaligus menjadi politik negara.

"Menurut saya, entitas politik terkecil itu adalah keluarga. Begitu pula dengan pendidikan, juga dimulai dari dalam keluarga. Seperti yang saya alami, saya sangat beruntung mendapatkan pendidikan politik dari ayah saya, bapak Pendiri Bangsa, Bung Karno," ungkapnya.

Defenisi politik yang hakiki bagi seorang Bung Karno adalah cara mengabdikan diri bagi kepentingan orang banyak. "Maksudnya, membuat diri kita memiliki cita-cita dan tujuan abadi yang tidak beroriantasi pada diri sendiri. Dalam politik, setiap diri dituntut untuk mempersembahkan seluruh pengabdian diriku untuk orang lain," ungkapnya.

Diakatakan Mega, UNP telah membuat keputusan akademis yang membuka kembali cakrawala politik dan pendidikan. Dimana keduanya merupakan dua hal yang tidak mungkin dipisahkan. Politik menghasilkan sistem pendidikan, pendidikan mempengaruhi pendidikan kehidupan politik," ungkapnya.


(han/isr/rki)


bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera