Pendidikan

Pendidikan

Maju Tak Gentar KPK!


Oleh: Prof. Nizam Jim Wiryawan, BSc, SH, MM, PhD #

SALAH satu dari tujuan reformasi digulirkan di negeri ini adalah memperkuat, mempertajam, dan menuntaskan penyakit korupsi. KPK adalah salah satu lembaga negara yang didirikan guna memberantas korupsi, di samping lembaga penegak hukum lain yaitu Polri dan Kejaksaan Agung. 

Pemberian kewenangan dalam pemberantasan korupsi yang begitu besar kepada KPK merupakan salah satu besarnya harapan rakyat Indonesia akan tercapainya salah satu agenda reformasi.

Dalam menunaikan kewajibannya menegakkan hukum, seringkali para penegak hukum "kedodoran" dalam memenuhi syarat delik formil dan delik materiil, suatu prasyarat untuk memidanakan seseorang. 

Guna memenuhi syarat delik formil dan materiil yang menjadi kendala dalam pengungkapan kasus korupsi sebagaimana yang dilakukan oleh penyidik lain, dengan kewenangan dan bantuan teknologi canggih, KPK menggunakan taktik operasi tangkap tangan(OTT). 

Operasi OTT ini dari sisi hukum terbukti efektif dan jitu dalam memidanakan tertuduh kasus korupsi. Perlawanan tertuduh, pengacara, dan kolega tertuduh--baik di pengadilan maupun opini di media massa, mampu dimentahkan oleh KPK. OTT KPK menjadi bukti tangible dari kerja keras dan kerja nyata KPK.

Di sisi lain, nampak pula bahwa korupsi termasuk dari politik dinasti juga terus beranak pinak. Keadaan kita mirip dengan di Filipina di masa dinasti politik Marcos, Ampatuan, dan lain-lain. Saat itu kekuasaan mereka sudah sedemikian kokoh sehingga bukan cuma korupsi yang mereka lakukan, melainkan sampai perbuatan kriminal berupa pembunuhan politik pila.  

Orang Italia-Amerika memiliki semboyan:Those who makka the gold makka the rule, melalui gold aturan bisa dibuat. Dengan itu dinasti politik sengaja menumpuk emas sebanyak mungkin seperti semboyan kaum Mercantilism agar supaya mereka langgeng abadi dalam berkuasa. Di sinilah diperlukan sebuah strong body bernama KPK yang teguh kukuh berlapis baja terus memberantas korupsi termasuk dinasti politik korup seperti di Banten dan Kukar.

Dinasti politik lebih cenderung kepada sistem monarki, karena di dalam sistem monarki telah terjadi adanya kelanggengan kekuasaan secara turun temurun. Sebenarnya definisi dari dinasti politik itu dapat dimaknai sebagai peralihan kekuasaan golongan dari seorang raja kepada anaknya. Namun ternyata di alam demokrasi ini dinasti politik tetap langgeng dan tetap ada. Hal tersebut tentu saja bertolak belakang dengan konsep demokrasi yang kita anut.

Kemunculan fenomena politik dinasti dapat dikatakan menimbulkan dilema hukum. Di satu sisi dalam alam demokrasi kemunculan dinasti politik menjadi hal yang wajar karena dalam pergelaran pemilhan umum setiap orang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate). Namun di sisi lain dinasti politik juga membahayakan demokrasi sendiri karena hasratnya untuk melanggengkan kekuasaan dan melembagakannya dalam perpolitikan.

Dinasti politik juga jangan hanya dibaca sebatas ikatan darah, namun juga ideologi, kepartaian, organisasi, dan lain sebagainya. Ini patut kita waspada karena semua yang gemar menggaruk harta negara serta uang rakyat perlu digebuk. **



Prof. Nizam Jim Wiryawan , B.Sc . , S.H. , M.M. , Ph.D. ( Lahir 9 November 1942 ) adalah Guru Besar, spesialis dalam bisnis internasional , mantan pemegang posisi manajemen puncak di berbagai perusahaan multinasional, penulis ,dosen senior, dan seorang ahli dalam bisnis , pemasaran , pendidikan , organisasi , dan manajemen. 

Prof. Wiryawan bertanggungjawab atas penjualan, pemasaran, dan berprofesi sebagai manajer senior di berbagai perusahaan multinasional di Amerika Serikat dan Eropa di Indonesia dan luar negeri selama hampir 40 tahun. 

Posisi eksekutif terakhirnya adalah sebagai President Director Chemical Division di perusahaan Sumitomo - Tosoh - SAU di Jakarta. Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen






AMOI # aliansi media online & telekomunikasi Indonesia

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera