Pendidikan

Pendidikan

Kekuasaan Oligarki Suburkan Politik Dinasti


Dr. Zaman Zaini, MSi #
-Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel



BULAN September ini beberapa kepala daerah terkena OTT KPK. Paling miris adalah penetapan tersangka Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) Rita Widyasari yang diduga menerima suap. Padahal sosok Rita Widyasari sangat populis dan diprediksi sebagai calon kuat pengganti Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk.

Rita yang merupakan putri Syaukani HR, seorang tokoh otonomi daerah dan menjabat bupati Kukar beberapa periode. Syaukani di akhir jabatannya terjerat kasus korupsi di KPK, kemudian meninggal setelah menjalani hukuman. Namun masyarakat Kukar tetap mengenang sosok Syaukani sebagai pahlawan dalam memajukan dan mengembangkan Kukar menjadi daerah yang terkenal sampai ke mancanegara. Oleh sebab itu, penetapan Rita Widyasari menjadi tersangka mengherankan sebagian masyarakat, bahkan diduga ada motif politik.

Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi, juga ditetapkan sebagai tersangka suap oleh KPK. Sama dengan Rita, Imam juga melanjutkan kepemimpinan orang tuanya sebagai Wali Kota Cilegon yang juga tersangkut korupsi melalui pilkada langsung 2012.

Ekses negatif dinasti politik daerah sempat diantisipasi melalui UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang menetapkan kerabat petahana dilarang ikut pilkada sebelum jeda satu masa jabatan. Namun dengan berbagai usaha oleh kelompok tertentu, akhirnya UU tersebut dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan melanggar HAM.

Kehadiran UU Nomor 8 Tahun 2015 dilandasi pemikiran bahwa kekuasaan itu harus dibatasi --  baik waktu maupun ruang lingkupnya. Kekuasaan yang terus menerus cenderung akan menyalahgunaan kekuasaan seperti yang dikemukakan oleh Lord Acton "Power tends to corrupt, absolutely power tends power absolutely". Oleh sebab itu di negara demokrasi sudah menjadi kewajiban agar kekuasaan tidak dimonopoli oleh kelompok atau golongan tertentu. Namun realita perpolitikan di Indonesia sekarang ini mengalami paradoks.

Satu sisi kita ingin membangun demokrasi seperti halnya terjadi di Amerika. Di sisi lain proses demokratisasi yang kita jalankan selama ini seperti yang diungkapkan oleh Jeffrey Wintera dalam bukunya "Democracy and Oligarchy" sebetulnya melanggengkan kekuasaan oligarki.Kekuasaan yang dimaksud adalah terpeliharanya hubungan antara pemangku kepentingan dengan para pengusaha atau pemilik modal yang berkepentingan terhadap akses sumber daya di daerah tersebut. Walaupun sudah terjadi proses pergantian kepala daerah melalui proses pilkada, para pengusaha selalu menemukan jalan untuk bisa terhubung dengan kepala daerah berikutnya. Fenomena ini hampir terjadi di semua daerah Indonesia yang tetap melanggengkan politik dinasti.

Oleh sebab itu, sepanjang pemilik modal tetap berhubungan dengan penguasa, maka sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia sekarang ini bukanlah demokrasi, melainkan oligarki. Untuk memutuskan kekuasaan oligarki, sedapat mungkin biaya pemilu (presiden, legislatif, dan pilkada) serendah mungkin dan bila perlu dibiayai oleh negara. Dengan biaya yang murah kemungkinan terjadinya transaksi politik akan bisa dihindarkan dan muncul pemimpin-pemimpin yang memiliki kredibilitas, moralitas dan integritas yang tinggi. 

Mudah-mudahan Indonesia dapat masuk ke dalam negara demokrasi yang substantif sebagaimana yang kita cita-citakan selama ini. **






AMOI # aliansi media online & telekomunikasi Indonesia

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera